Ketua KPK Ajak Ganjar Pranowo dan Kepala Daerah Lainnya Cegah Korupsi

JAKARTA - KPK mengajak seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng) untuk sadar akan bahaya dan efek negarif dari praktik korupsi. Hal ini dikatakan Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Ganjar Pranowo
Baca juga: Hasil Lembaga Survei Ini Ungkap Ganjar Kandidat Capres Terkuat

"KPK kemarin kontak saya, untuk mengumpulkan semuanya. Di rakor ini sekali lagi mengingatkan ya kepada kepala daerah, agar tidak korupsi," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (15/11/2021).

Ganjar mengaku sudah memiliki grup WhatsApp dengan KPK yang juga terdapat konseling terbuka, untuk memastikan pemerintahan hingga anggaran negara dipergunakan dengan baik

"Sebenarnya (membahas) teknisnya bagaimana, seperti recofusing dan penentuan harga dalam kondisi yang berbeda-beda. Ini penting untuk dipahami, sehingga ada yang tidak dikategorikan sebagai korupsi. Kecuali memang ada niat jahat mau nyolong," jelasnya.

Politikus PDIP ini berharap, agar para kepala daerah dan ketua DPRD yang datang bisa sadar yang mana termasuk korupsi. Seperti jual beli jabatan, pungutan liar (Pungli), kolusi, dan terkait perizinan.

"Mudah-mudahan semuanya sadar, karena semua areanya pun sudah diketahui. Kalau masih ada yang nekat, ya tangkap," ungkap Ganjar.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengimbau semua pihak untuk melawan korupsi. Hal ini dikatakan Firli dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Gedung Gradhika Baktipraja, Semarang, Jawa Tengah.

"Kita berada di Jateng niatnya satu, bagaimana kita bisa merapatkan satu barisan untuk melawan korupsi. Saya ajak seluruhnya yang hadir untuk menyadarkan praktik korupsi," kata Firli.

Firli menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Jateng karena menunjukkan indeks yang cukup menggembirakan. Hal ini berdasarkan hasil monitor KPK, pencegahan atau monitor korupsi dengan delapan aspek yang diintervensi.

"Apresiasi kepada Jateng dan jajarannya bupati, wali kota. Namun demikian monitor ini adalah indikator, apakah ada upaya untuk tidak terjadi korupsi. Karena tugas pokok KPK itu melakukan pencegahan agar tak terjadi korupsi," terangnya.