Mekeng Sarankan Masyarakat Pilih Presiden Berkarakter seperti Jokowi
Sabtu, 13 November 2021 - 05:56 WIB
loading...
Anggota DPR RI dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Melchias Markus Mekeng. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat disarankan jeli dalam memilih presiden pada Pilpres 2024 . Pemimpin ke depan harus berani dan berkarakter seperti Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).
Anggota DPR RI dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Melchias Markus Mekeng menilai bangsa ini perlu pemimpin negara berkarakter seperti Presiden Jokowi yang berani membubarkan HTI dan FPI. “Masyarakat harus jeli memilih Presiden, minimum berkarakter, berperilaku seperti Pak Jokowi,” kata Mekeng dalam kunjungan kerja dapil (Kundapil) di Lembata, NTT, Sabtu (13/11/2021).
Dia juga menyampaikan bahwa paham radikalisme bertentangan dengan ideologi Pancasila dan merusak tatanan hidup toleran yang ada di bangsa ini. Mekeng mengungkapkan ada kelompok orang di negeri ini yang masih terus berusaha menggantikan ideologi Pancasila dengan paham radikalisme.
Baca juga: Susi Sindir Puan Berbasah-basah di Sawah, Fadli Zon: Belum Belajar Pencitraan 4.0 ?
“Mereka sudah ada dalam negara kita yang ingin menghancurkan falsafah negara Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. Kita semua wajib menjaga negara kita,” tegas Mekeng dalam kunjungan kerja dapil di Lembata, NTT yang berlangsung selama sepekan, 8-13 November 2021 itu.
Dalam kegiatan itu, Mekeng juga meminta masyarakat agar tetap menaati protokol kesehatan (prokes). Sebab, wabah Covid-19 belum selesai, bahkan ada varian baru yang telah menyebar di beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
“Sekarang ini ada varian Delta A.Y. 4.2 dan sangat ganas. Varian ini telah menyerang Singapura yang tadinya zero Covid-19 serta Malaysia. Yang ditakutkan adalah ketika masuk Indonesia,” tutur Mekeng.
Mekeng meminta masyarakat tetap menggunakan masker dalam setiap aktivitas di luar rumah. Selain itu, masyarakat tetap menjaga jarak, cuci tangan, dan menghindari berkumpul guna mencegah penyebaran Covid-19.
“Jangan sampai sekarang sudah mulai reda, orang sudah mulai pesta, seperti pesta nikah, sambut baru. Boleh datang ke pesta tetapi harus tetap pakai masker dan mengikuti aturan prokes lainnya,” imbuhnya.
Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal saat ini juga disinggung Mekeng dalam kegiatan kunjungan kerja dapil tersebut. Mekeng mengingatkan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat NTT agar tidak terjebak dan melakukan pinjol melalui HP android.
Terutama pinjol yang masuk kategori ilegal karena berpotensi membunuh karakter dan harga diri peminjam. “Begitu merekam nomor kepada pinjaman online maka seluruh data diri ter-cover,” kata Mekeng.
Menurutnya, jika terjadi kemacetan pengembalian, harga diri akan jadi taruhan. Nama peminjam diumumkan ke mana-mana. Istri, anak dan cucu pun ikut terseret karena disebar ke mana saja oleh lembaga peminjam.
“Kasihan anak-anak kita, akan jadi bahan olok-olokan dan tertawa di sekolah karena tunggakan pinjaman kita. Bahkan sampai ke anak cucu karena suku bunganya sangat mencekik leher,” ujar anggota Komisi XI DPR ini.
Dia meminta masyarakat agar melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan yang resmi. Setiap melakukan pinjaman, pastikan lembaga yang ada telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Datanglah ke lembaga keuangan yang resmi. Jangan terjebak dalam modus penipuan pinjaman online yang ilegal yang tidak diketahui dan tidak diawasi oleh OJK,” pungkas wakil ketua umum Partai Golkar ini.
Anggota DPR RI dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Melchias Markus Mekeng menilai bangsa ini perlu pemimpin negara berkarakter seperti Presiden Jokowi yang berani membubarkan HTI dan FPI. “Masyarakat harus jeli memilih Presiden, minimum berkarakter, berperilaku seperti Pak Jokowi,” kata Mekeng dalam kunjungan kerja dapil (Kundapil) di Lembata, NTT, Sabtu (13/11/2021).
Dia juga menyampaikan bahwa paham radikalisme bertentangan dengan ideologi Pancasila dan merusak tatanan hidup toleran yang ada di bangsa ini. Mekeng mengungkapkan ada kelompok orang di negeri ini yang masih terus berusaha menggantikan ideologi Pancasila dengan paham radikalisme.
Baca juga: Susi Sindir Puan Berbasah-basah di Sawah, Fadli Zon: Belum Belajar Pencitraan 4.0 ?
“Mereka sudah ada dalam negara kita yang ingin menghancurkan falsafah negara Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. Kita semua wajib menjaga negara kita,” tegas Mekeng dalam kunjungan kerja dapil di Lembata, NTT yang berlangsung selama sepekan, 8-13 November 2021 itu.
Dalam kegiatan itu, Mekeng juga meminta masyarakat agar tetap menaati protokol kesehatan (prokes). Sebab, wabah Covid-19 belum selesai, bahkan ada varian baru yang telah menyebar di beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
“Sekarang ini ada varian Delta A.Y. 4.2 dan sangat ganas. Varian ini telah menyerang Singapura yang tadinya zero Covid-19 serta Malaysia. Yang ditakutkan adalah ketika masuk Indonesia,” tutur Mekeng.
Mekeng meminta masyarakat tetap menggunakan masker dalam setiap aktivitas di luar rumah. Selain itu, masyarakat tetap menjaga jarak, cuci tangan, dan menghindari berkumpul guna mencegah penyebaran Covid-19.
“Jangan sampai sekarang sudah mulai reda, orang sudah mulai pesta, seperti pesta nikah, sambut baru. Boleh datang ke pesta tetapi harus tetap pakai masker dan mengikuti aturan prokes lainnya,” imbuhnya.
Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal saat ini juga disinggung Mekeng dalam kegiatan kunjungan kerja dapil tersebut. Mekeng mengingatkan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat NTT agar tidak terjebak dan melakukan pinjol melalui HP android.
Terutama pinjol yang masuk kategori ilegal karena berpotensi membunuh karakter dan harga diri peminjam. “Begitu merekam nomor kepada pinjaman online maka seluruh data diri ter-cover,” kata Mekeng.
Menurutnya, jika terjadi kemacetan pengembalian, harga diri akan jadi taruhan. Nama peminjam diumumkan ke mana-mana. Istri, anak dan cucu pun ikut terseret karena disebar ke mana saja oleh lembaga peminjam.
“Kasihan anak-anak kita, akan jadi bahan olok-olokan dan tertawa di sekolah karena tunggakan pinjaman kita. Bahkan sampai ke anak cucu karena suku bunganya sangat mencekik leher,” ujar anggota Komisi XI DPR ini.
Dia meminta masyarakat agar melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan yang resmi. Setiap melakukan pinjaman, pastikan lembaga yang ada telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Datanglah ke lembaga keuangan yang resmi. Jangan terjebak dalam modus penipuan pinjaman online yang ilegal yang tidak diketahui dan tidak diawasi oleh OJK,” pungkas wakil ketua umum Partai Golkar ini.
(rca)
Lihat Juga :
