Ganjar Kumpulkan Bupati/Wali Kota dan Pimpinan DPRD, Ingatkan tidak Korupsi

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengundang seluruh Bupati/Wali Kota dan pimpinan DPRD ke Semarang, Kamis (11/11). Mereka dikumpulkan dalam satu forum di Gedung Gradhika Bhakti Praja untuk mendengarkan arahan dari tamu istimewa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Semua Bupati/Wali Kota hadir dalam acara rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintregasi itu. Para pimpinan DPRD juga hadir secara langsung. Mereka dengan seksama menyimak paparan Firli dan Ganjar yang menjadi narasumber..

Dalam kesempatan itu, Firli memberikan arahan terkait titik-titik potensi korupsi. Selain itu, ia juga memberikan cara pencegahan yang bisa dilakukan kepala daerah agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi.



Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya sengaja mengumpulkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se Jateng untuk mengingatkan kembali agar tidak melakukan korupsi. Kehadiran pimpinan KPK diharapkan bisa menjadi pengingat mereka untuk memastikan pemerintahan berjalan dan anggaran negara dilaksanakan dengan baik.

"Jadi kemarin saya ditelpon pak Firli, minta kita rapat koordinasi pencegahan korupsi. Maka saya ajak semua Bupati/Wali Kota dan pimpinan legislatif untuk ikut bersama untuk kembali mengingatkan mereka agar tidak korupsi," katanya.

Menurut Ganjar, koordinasi dengan KPK sudah berjalan baik di Jawa Tengah. Jateng bahkan sudah memiliki group Whatsapp dengan para pimpinan KPK untuk konsultasi dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Meski begitu, menurutnya masih banyak kegelisahan dari para kepala daerah saat berhadapan dengan aparat penegak hukum. Mereka banyak yang tidak tahu, kesalahannya di mana sehingga harus berurusan dengan aparat.

"Banyak kegelisahan kawan-kawan muncul, apalagi saat berhubungan dengan aparat penegak hukum. Sebenarnya kami ini salahnya di mana? Maka kita komunikasikan agar pencegahan korupsi benar-benar bisa dilakukan," kata Ganjar.

Dalam pertemuan itu lanjut Ganjar, KPK sudah memaparkan area-area yang rawan praktik korupsi. Misalnya jual beli jabatan, kolusi, pungli, perizinan dan lainnya. Diharapkan para kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jateng bisa memahami dan berusaha sekuat tenaga, agar tidak terjebak dalam pusaran korupsi.