Soal Menteri Nyapres, Demokrat Sarankan Pemerintahan Jokowi Tiru Era SBY
Kamis, 11 November 2021 - 07:49 WIB
loading...
Politikus Partai Demokrat Syarief Hasan menyarankan pemerintahan Jokowi menerapkan apa yang dilakukan di era SBY terkait menteri-menteri yang bersiap nyapres. Foto/mpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju sudah terang-terangan mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon dalam pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Presiden Jokowi pun telah memberikan restu para menterinya untuk nyapres.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyarankan para menteri Jokowi yang sibuk nyapres lebih baik mundur. Kendati tidak ada aturan yang melarang menteri menjadi calon presiden (capres), tetapi baginya hal itu tidak elok secara etika politik.
"Saya pikir begini, bagi yang jelas-jelas nyapres lebih elok dan lebih elite kalau mundur dari menteri. Tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur, cuma ini etika politiknya saja," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (11/11/2021) malam.
Baca juga: Fraksi Demokrat Gelar Doa Bersama untuk Kesembuhan SBY, Ibas Terenyuh
Syarief menjelaskan, bisa saja kerja-kerja para menteri tersebut di kementeriannya hanyalah untuk pencitraan. "Karena apa? Bisa saja, bisa saja ya, maksudnya untuk kerja tapi dia pencitraan untuk nyapres," ujar anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.
Syarief khawatir pemerintahan Jokowi bakal terganggu bila banyak menteri sibuk mendongkrak popularitas. "Soalnya kan nggak fokus lagi kan. Cuma ngurusin supaya bagaimana elektabilitasnya tinggi, ya kan? Popularitasnya bisa tinggi," ungkap anggota Komisi I DPR ini.
Baca juga: Menteri Jokowi Sibuk Nyapres, Gerindra Sebut Masih On The Track Jalankan Tugas
Dia menyarankan agar Pemerintahan Jokowi menerapkan sistem yang dilakukan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan aturan bahwa menteri-menteri yang akan maju menjadi calon legislatif (caleg) dilarang mengkampanyekan program-program kementerian di daerah pemilihannya (dapil). Bahkan, dilarang juga menampilkan wajah ataupun suaranya di televisi.
"Nah, kalau ini ditarik ke atas secara nasional, sama aja sih. Waktu itu jelas diaturnya begitu oleh KPK, KPK yang ngatur waktu itu. Nah kalau nyalon presiden saya nggak tahu nih gimana. Ya etikanya sih begitu (ikut ketentuan itu) supaya hisa fokus kan, atau satu tahun menjelanh pilpres mundur. Atau beberapa bulan sebelum," kata Syarief.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyarankan para menteri Jokowi yang sibuk nyapres lebih baik mundur. Kendati tidak ada aturan yang melarang menteri menjadi calon presiden (capres), tetapi baginya hal itu tidak elok secara etika politik.
"Saya pikir begini, bagi yang jelas-jelas nyapres lebih elok dan lebih elite kalau mundur dari menteri. Tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur, cuma ini etika politiknya saja," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (11/11/2021) malam.
Baca juga: Fraksi Demokrat Gelar Doa Bersama untuk Kesembuhan SBY, Ibas Terenyuh
Syarief menjelaskan, bisa saja kerja-kerja para menteri tersebut di kementeriannya hanyalah untuk pencitraan. "Karena apa? Bisa saja, bisa saja ya, maksudnya untuk kerja tapi dia pencitraan untuk nyapres," ujar anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.
Syarief khawatir pemerintahan Jokowi bakal terganggu bila banyak menteri sibuk mendongkrak popularitas. "Soalnya kan nggak fokus lagi kan. Cuma ngurusin supaya bagaimana elektabilitasnya tinggi, ya kan? Popularitasnya bisa tinggi," ungkap anggota Komisi I DPR ini.
Baca juga: Menteri Jokowi Sibuk Nyapres, Gerindra Sebut Masih On The Track Jalankan Tugas
Dia menyarankan agar Pemerintahan Jokowi menerapkan sistem yang dilakukan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan aturan bahwa menteri-menteri yang akan maju menjadi calon legislatif (caleg) dilarang mengkampanyekan program-program kementerian di daerah pemilihannya (dapil). Bahkan, dilarang juga menampilkan wajah ataupun suaranya di televisi.
"Nah, kalau ini ditarik ke atas secara nasional, sama aja sih. Waktu itu jelas diaturnya begitu oleh KPK, KPK yang ngatur waktu itu. Nah kalau nyalon presiden saya nggak tahu nih gimana. Ya etikanya sih begitu (ikut ketentuan itu) supaya hisa fokus kan, atau satu tahun menjelanh pilpres mundur. Atau beberapa bulan sebelum," kata Syarief.
(muh)
Lihat Juga :
