Wakil Ketua MPR Apresiasi Kerja Keras BIN Gencarkan Vaksinasi untuk Wujudkan Herd Immunity

Rabu, 10 November 2021 - 13:21 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR Apresiasi...
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengapresiasi vaksinasi yang dilakukan oleh BIN. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Langkah Badan Intelijen Negara (BIN) turun langsung menggencarkan program vaksinasi guna mewujudkan herd immunity di Indonesia mendapat apresiasi dari Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan. Pasalnya, vaksinasi yang diselenggarakan BIN terbukti berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat yang divaksin. Bahkan, Indonesia menjadi salah negara paling tinggi di dunia dengan jumlah populasi yang sudah divaksin.

"Saya memberikan atensi yang tinggi terhadap kinerja BIN dalam penanganan pandemi. Sebagai bencana nasional, sudah menjadi tugas semua komponen masyarakat dan lembaga negara untuk sinergi dalam penanganan pandemi. Tingkat infeksi yang melandai tentu harapan kita bersama. Dengan demikian, rakyat dapat kembali beraktivitas normal, kematian dan infeksi menurun drastis, serta perekonomian kembali bangkit," ungkapnya, Rabu (10/11/2021).

Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini menilai, apa yang sudah dilakukan BIN sesuatu yang sangat baik dan patut diapresiasi tinggi. Namun demikian, jangan berpuas hati. Karena itu, Syarief Hasan mendorong agar vaksinasi terus digencarkan.

Baca juga: BIN Daerah Maluku Utara Vaksinasi Pelajar dan Warga secara Door to Door

Berdasarkan data statistik Lembaga Our World in Data pada Minggu, 7 November 2021 disebutkan Indonesia menempati urutan ke-14 negara dengan kasus Covid-19 paling tinggi sebanyak 4,25 juta dan 144.000 kematian. Fakta ini jelas menunjukkan pembentukan kekebalan komunitas melalui vaksinasi terencana dan masif masih menjadi pekerjaan rumah.

Menurut politikus senior Partai Demokrat ini, solusi paling kompherensif mengatasi pandemi adalah vaksinasi. Untuk itu Syarief mendorong vaksinasi terus digencarkan. Sepanjang kekebalan komunitas belum terbentuk, maka selama itu pula pandemi belum dapat dikatakan usai.

"Pelaksanaan tes PCR hanyalah solusi sementara untuk mendiagnosa dan memitigasi penyebaran virus. Jika tes PCR ini dikenakan harga yang begitu mahal, jauh di atas harga keekonomiannya, maka itu sama saja dengan menyusahkan rakyat. Upaya mengambil untung tanpa nurani di masa pandemi ini tentu menohok rasa kemanusiaan. Saya kira ini harus juga menjadi atensi penegak hukum," pinta anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Baca juga: Disaksikan Jokowi, Vaksinasi Door to Door BIN Sasar Ribuan Warga Jabar

Jika harga keekonomian tes PCR ini jauh lebih rendah ketimbang tarif yang selama ini dikenakan kepada rakyat, kata Syarief, maka ada potensi skandal besar yang terjadi. Ini dapat disebut sebagai tragedi kemanusiaan. Pemerintah seharusnya tidak menutup mata dengan tarif tes PCR yang begitu mahal selama ini. Jika ini terus dibiarkan, sama saja pemerintah membiarkan kepentingan bisnis mengeruk untung yang tidak manusiawi di atas penderitaan rakyat.

"Saya berharap dan meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk serius audit tarif tes PCR ini selama, Jika memang ada skandal hukum yang terjadi atau azaz pemanfaatan situasi, maka tentu ini harus diusut tuntas dan dibuka kepada publik. Di tengah kesusahan rakyat sekarang ini, berdiam diri atas tarif tes PCR yang selama ini sangat mahal dan tidak masuk akal sama saja dengan mengeksploitasi rakyat," ucapnya.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
KPK Periksa Eks Sekjen...
KPK Periksa Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono sebagai Tersangka Kasus Gratifikasi
MPR Hargai Keputusan...
MPR Hargai Keputusan SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Final Ulang Lomba Cerdas Cermat
Ketua MPR Tegaskan Final...
Ketua MPR Tegaskan Final Cerdas Cermat di Kalbar Diulang, Juri Independen
KPAI Soroti Juri Cerdas...
KPAI Soroti Juri Cerdas Cermat 4 Pilar MPR, Ingatkan Prinsip Adil dan Nondiskriminatif
Profil Letjen TNI Agus...
Profil Letjen TNI Agus Widodo, Jenderal Kopassus yang Kini Jabat Wakil Kepala BIN
Krisis Kepercayaan Vaksin...
Krisis Kepercayaan Vaksin Anak, DPR: Pemerintah Harus Bergerak Cepat
Deddy Corbuzier Soroti...
Deddy Corbuzier Soroti Kontroversi LCC Empat Pilar MPR, Tantang Juri Adu Pintar
Lomba Cerdas Cermat...
Lomba Cerdas Cermat MPR Diulang, SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut
Siswi SMAN 1 Pontianak...
Siswi SMAN 1 Pontianak yang Berani Protes Juri Cerdas Cermat MPR Ditawari Beasiswa ke China
Rekomendasi
Begini Cara Bos FIFA...
Begini Cara Bos FIFA Gunakan Geopolitik di Panggung Piala Dunia
Hina Bosnia, Reporter...
Hina Bosnia, Reporter TV AS Akhirnya Minta Maaf
Indonesia Bakal Ciptakan...
Indonesia Bakal Ciptakan BBM Baru E20, Butuh 4 Juta KL Etanol per Tahun
Berita Terkini
Sidang Praperadilan...
Sidang Praperadilan Roy Suryo Dimulai, Hakim Ungkap Jadwal Setiap Persidangan
Pemerintah Ajukan RUU...
Pemerintah Ajukan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke DPR, Atur Mekanisme Penyidikan dan Sanksi
PN Jakpus Gelar Sidang...
PN Jakpus Gelar Sidang Vonis Nadiem Makarim Besok
Praperadilan Roy Suryo...
Praperadilan Roy Suryo Persoalkan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, hingga Pencekalan
PKS Minta Fenomena Calon...
PKS Minta Fenomena Calon Mahasiswa Tidak Daftar Ulang di PTN Jadi Evaluasi SPMB 2026
Gugat Polda Metro Jaya,...
Gugat Polda Metro Jaya, Roy Suryo: Penangkapannya Melanggar HAM seperti Film G30S/PKI
Infografis
Perpres Baru untuk ASN:...
Perpres Baru untuk ASN: Lima Hari Kerja, Tempat Bisa Fleksibel
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved