Wasekjen PKP Klaim Lebih dari 50% DPP Desak Munaslub
Minggu, 07 November 2021 - 09:27 WIB
loading...
Hingga saat ini lebih dari 50% Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKP mendesak agar digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Dinamika politik di dalam tubuh Partai Keadilan dan Pembangunan ( PKP ) terus memanas. Hingga saat ini lebih dari 50% Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) mendesak agar digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
"Setahu saya, jumlahnya sudah lebih dari 50 persen. Ini kan berarti sudah mayoritas," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPN PKP Indri Yuli Hartati kepada MNC Portal, Minggu (7/11/2021).
Jumlah ini, kata dia, menunjukan bahwa tingkat kepercayaan pengurus DPP kepada Ketua Umum PKP Yussuf Solichien sudah sangat rendah. Terlebih, isi surat usulan Munaslub yang dikirimkan tiap DPP tegas meminta pertanggungjawaban Ketua Umum PKP.
"Teman-teman di daerah juga mempertanyakan adanya kebijakan yang dianggap merugikan pengurus di daerah. Misal, ada DPP yang menginformasikan bahwa kantornya disegel oleh oknum pengurus pusat. Bahkan infonya juga ada dugaan pemalsuan tanda tangan oleh oknum bersangkutan," katanya.
Baca juga: Gelar Rapat Pleno, PKP Galang Kekuatan agar Lolos Verifikasi Pemilu 2024
Menurut Indri, problematika yang dirasakan di tingkat DPP menjadi pemicu gerakan DPP lain agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.
Di samping itu, masalah lainnya adalah soal AD/ART dan kepengurusan di DPN. Ia mencontohkan, seperti isu soal AD/ART yang diubah. Ada pasal yang menurut tim perumus sudah dihapus tetapi muncul kembali.
Adanya beberapa versi AD/ART yang ditemukan semakin membuat teman-teman tingkat DPP menjadi makin curiga.
"Lalu dalam AD/ART juga ditentukan Wakil Ketua Umum jumlahnya beberapa tapi faktanya PKP hanya punya satu Wakil Ketua Umum. Kalau disebut beberapa kan artinya lebih dari dua. Kenapa ini cuma satu?," ujar Indri.
Untuk diketahui, kabar mengenai desakan Munaslub sebelumnya sempat dienduskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPN PKP Said Salahudin, Kamis (4/11/2021) kemarin. Ia bilang, telah datang kepada dirinya permohonan dari pengurus partai di berbagai daerah di Indonesia untuk mendesak diselenggarakannya Munaslub. Usulan mereka meminta pertanggungjawaban Ketua Umum PKP Yussuf Solichien terkait berbagai masalah yang muncul di internal partai.
Baca juga: Mendadak Sekjen PKP Dukung Penuh Desakan Munaslub, Ada Apa?
Menurutnya, desakan Munaslub dari pengurus DPP kepada DPN ini tentu tidak bisa dia abaikan. "Sebab mereka memiliki dasar dan alasan yang kuat sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PKP. Menurut AD/ART PKP, Munaslub memang dibenarkan untuk diusulkan oleh DPP," katanya dalam keterangan yang diterima MNC Portal, Kamis (4/11/2021).
"Setahu saya, jumlahnya sudah lebih dari 50 persen. Ini kan berarti sudah mayoritas," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPN PKP Indri Yuli Hartati kepada MNC Portal, Minggu (7/11/2021).
Jumlah ini, kata dia, menunjukan bahwa tingkat kepercayaan pengurus DPP kepada Ketua Umum PKP Yussuf Solichien sudah sangat rendah. Terlebih, isi surat usulan Munaslub yang dikirimkan tiap DPP tegas meminta pertanggungjawaban Ketua Umum PKP.
"Teman-teman di daerah juga mempertanyakan adanya kebijakan yang dianggap merugikan pengurus di daerah. Misal, ada DPP yang menginformasikan bahwa kantornya disegel oleh oknum pengurus pusat. Bahkan infonya juga ada dugaan pemalsuan tanda tangan oleh oknum bersangkutan," katanya.
Baca juga: Gelar Rapat Pleno, PKP Galang Kekuatan agar Lolos Verifikasi Pemilu 2024
Menurut Indri, problematika yang dirasakan di tingkat DPP menjadi pemicu gerakan DPP lain agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.
Di samping itu, masalah lainnya adalah soal AD/ART dan kepengurusan di DPN. Ia mencontohkan, seperti isu soal AD/ART yang diubah. Ada pasal yang menurut tim perumus sudah dihapus tetapi muncul kembali.
Adanya beberapa versi AD/ART yang ditemukan semakin membuat teman-teman tingkat DPP menjadi makin curiga.
"Lalu dalam AD/ART juga ditentukan Wakil Ketua Umum jumlahnya beberapa tapi faktanya PKP hanya punya satu Wakil Ketua Umum. Kalau disebut beberapa kan artinya lebih dari dua. Kenapa ini cuma satu?," ujar Indri.
Untuk diketahui, kabar mengenai desakan Munaslub sebelumnya sempat dienduskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPN PKP Said Salahudin, Kamis (4/11/2021) kemarin. Ia bilang, telah datang kepada dirinya permohonan dari pengurus partai di berbagai daerah di Indonesia untuk mendesak diselenggarakannya Munaslub. Usulan mereka meminta pertanggungjawaban Ketua Umum PKP Yussuf Solichien terkait berbagai masalah yang muncul di internal partai.
Baca juga: Mendadak Sekjen PKP Dukung Penuh Desakan Munaslub, Ada Apa?
Menurutnya, desakan Munaslub dari pengurus DPP kepada DPN ini tentu tidak bisa dia abaikan. "Sebab mereka memiliki dasar dan alasan yang kuat sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PKP. Menurut AD/ART PKP, Munaslub memang dibenarkan untuk diusulkan oleh DPP," katanya dalam keterangan yang diterima MNC Portal, Kamis (4/11/2021).
(abd)
Lihat Juga :
