Fahri Hamzah Sebut Standar Etika Pejabat Menurun, Tak Tahu Beda Urusan Negara dan Pribadi

Minggu, 07 November 2021 - 07:26 WIB
loading...
Fahri Hamzah Sebut Standar...
Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut standar etika pejabat pada saat ini mulai menurun. Mereka tidak dapat membedakan persoalan negara dengan pribadi. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut standar etika pejabat pada saat ini mulai menurun. Mereka tidak dapat membedakan persoalan negara dengan pribadi.

"Standar etika pejabat negara menurun, tidak bisa membedakan mana negara mana pasar, mana pribadi mana publik dan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam jabatan," tulis Fahri di akun Twitter resminya, @Fahrihamzah dikutip, Minggu (07/11/2021).

Ia menilai jubir-jubir saat ini berkeliaran tanpa pengetahuan dan tidak dapat membedakan antara lembaga dan individu.

"Jubir-jubir berkeliaran tanpa pengetahuan. Tambah runyam pengertian tidak paham mana institusi mana personal," kata Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora ini.

Baca juga: Ada di Lingkaran Bisnis PCR, Luhut: Memberi, Tangan Kiri Tak Perlu Tahu

Tidak diketahui pasti cuit itu ditujukan untuk siapa. Namun yang sedang menjadi perbincangan publik adalah informasi terkait Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang berbisnis PCR. Luhut disebut memiliki saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang menjalankan usaha PCR.

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi mengakui adanya kepemilikan saham di PT GSI. Namun Luhut disebut tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT GSI. Partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekannya dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain untuk membantu penyediaan fasilitas tes COVID-19 dengan kapasitas yang besar. Bantuan melalui perusahaan tersebut merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan sejak awal.

Luhut juga turut menepis tudingan atas pengambilan untung atas bisnis yang dijalankan oleh PT GSI dan menyebutkan perannya dalam membantu penyediaan tes Covid-19 salam skala besar.

"Sejujurnya saya tidak pernah terbiasa untuk pamer untuk melaporkan atau menunjukkan segala bentuk perbuatan yang bersifat donasi seperti ini karena bagi saya jika tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu," kata Menko Luhut Binsar dalam postingan instagram story pribadi, dikutip Jumat (5/11/2022).

Baca juga: Luhut Tegaskan Tak Pernah Ambil Untung dari Bisnis PT GSI

Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan disinformasi. Luhut mengungkapkan, tak ingin orang-orang yang berniat membantu penanganan pandemi Covid-19 merasa takut karena akan dituduh hal yang tidak semestinya.

"Namun saya berkesimpulan harus menjelaskan dengan detail sesuai fakta yang ada dikarenakan ada disinformasi yang efeknya tidak hanya menimbulkan kegaduhan. Tetapi juga memunculkan ketakutan bagi mereka yang punya niat tulus dan semangat solidaritas tinggi untuk melihat negeri ini bangkit lalu pulih dari pandemi," paparnya.

Menteri Luhut Binsar mengatakan pihaknya selalu mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan sehingga dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

"Kedua, hingga saat ini tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya. Keuntungan GSI justru banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan tenaga kesehatan di garda terdepan, termasuk di RSDC wisma atlet," urainya.

"Saya terus berharap agar semangat solidaritas yang digalang oleh berbagai pihak untuk menanggulangi pandemi, bisa bermanfaat bagi pulihnya NKRI. Dan bukankah itu semua harapan kita bersama selama ini?," katanya.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kapolri: Banyak Pejabat...
Kapolri: Banyak Pejabat Kirim WA Minta Titipan Lolos Akpol
Luhut: Bansos ke Depan...
Luhut: Bansos ke Depan Tak Lagi Barang, Diberi Cash Transfer Rp5,4 Juta per Orang
Kejagung: Ada Keterlibatan...
Kejagung: Ada Keterlibatan Penyelenggara Negara di Kasus Korupsi Tambang Bauksit Kalbar
Kejati DKI Jakarta Tahan...
Kejati DKI Jakarta Tahan Mantan Dirjen SDA dan 2 Pejabat Kementerian PU
Prabowo Cerita Kepala...
Prabowo Cerita Kepala BPKP Gemetar Lapor Orang Terdekat Presiden Menyeleweng
Prabowo Heran Pejabat...
Prabowo Heran Pejabat Makin Tinggi Pangkat Makin Enggak Jelas
Fahri Hamzah : Prabowo...
Fahri Hamzah : Prabowo Fokus Putus Rantai Ketimpangan Kaya dan Miskin
Chatib Basri Sangkal...
Chatib Basri Sangkal Ditawari Prabowo Posisi Menkeu Gantikan Purbaya
Dasco Ungkap Tujuan...
Dasco Ungkap Tujuan Prabowo Panggil Chatib Basri-Luhut ke Istana
Rekomendasi
21 Titik Kantong Parkir...
21 Titik Kantong Parkir Disiapkan untuk Malam Puncak HUT ke-499 Jakarta, Ini Lokasinya
Perputaran Uang Judi...
Perputaran Uang Judi Online Hayam Wuruk Capai Belasan Triliun
AdMedika Salurkan Bantuan...
AdMedika Salurkan Bantuan untuk Guru Honorer Melalui Program Jaga Sejahtera
Berita Terkini
Prabowo: 4 Kali Saya...
Prabowo: 4 Kali Saya Kalah, tapi Tidak Mengganggu Pemimpin yang Dapat Mandat
Polri Tangkap Buronan...
Polri Tangkap Buronan Kasus Online Scam Paling Dicari Asal China
Sjafrie-AHY Sinkronkan...
Sjafrie-AHY Sinkronkan Pengamanan Ruang Udara hingga Pengembangan Rute Penerbangan
Jokowi Mulai Safari...
Jokowi Mulai Safari Politik, Golkar Tak Takut Pemilih Pindah ke PSI
DPR Upayakan Formula...
DPR Upayakan Formula TKD Tetap Adil, Rasional, dan Berpihak ke Daerah
Mensesneg Sebut Prabowo...
Mensesneg Sebut Prabowo Monitor Kasus 3 Calon Manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Meninggal
Infografis
Profil 10 Pahlawan Nasional...
Profil 10 Pahlawan Nasional Tahun 2025 dan Jasanya bagi Negara
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved