Anggota Komisi I DPR Ingatkan TNI Tidak Boleh Berpolitik Praktis
loading...
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Effendi MS Simbolon mengingatkan pentingnya netralitas TNI. Dia juga mengingatkan TNI tidak berpolitik praktis. Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Effendi MS Simbolon mengingatkan pentingnya netralitas TNI. Dia juga mengingatkan TNI tidak berpolitik praktis.
"TNI biarlah menjadi TNI, biarlah menjadi lembaga atau menjadi institusi pertahanan negara yang menjadi andalan kita semua dan biarlah TNI menjadi modern," ujar Effendi Simbolon sebelum uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI, Sabtu (6/11/2021).
Effendi menyebutkan, selain menjaga netralitas dan tidak berpolitik praktis, Panglima TNI juga harus mampu melakukan modernisasi alutsista yang ada.
"Modern di kemampuan baik alutsista termasuk meningkat kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Itu paling penting dan TNI tidak boleh berpolitik praktis, siapa pun, itu juga bagian yang kita minta komitmen nanti. Tidak boleh berpolitik praktis, tetapi mereka digerakkan oleh politik negara yaitu oleh kebijakan pemerintah dan DPR RI," pungkasnya.
Dalam pemaparannya sebagai calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa antara lain menekankan penguatan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
Menurut Andika, tugas-tugas TNI sudah diatur dalam undang-undang. Tapi, implementasinya masih banyak kelemahan. "Prioritas pertama saya bagaimana mengembalikan tugas-tugas yang kita lakukan dengan benar-benar berpegang pada peraturan perundangan, jangan kelebihan, dan harapan saya tidak mengambil sektor kementerian atau lembaga lain," kata Andika.
"TNI biarlah menjadi TNI, biarlah menjadi lembaga atau menjadi institusi pertahanan negara yang menjadi andalan kita semua dan biarlah TNI menjadi modern," ujar Effendi Simbolon sebelum uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI, Sabtu (6/11/2021).
Effendi menyebutkan, selain menjaga netralitas dan tidak berpolitik praktis, Panglima TNI juga harus mampu melakukan modernisasi alutsista yang ada.
"Modern di kemampuan baik alutsista termasuk meningkat kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Itu paling penting dan TNI tidak boleh berpolitik praktis, siapa pun, itu juga bagian yang kita minta komitmen nanti. Tidak boleh berpolitik praktis, tetapi mereka digerakkan oleh politik negara yaitu oleh kebijakan pemerintah dan DPR RI," pungkasnya.
Dalam pemaparannya sebagai calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa antara lain menekankan penguatan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
Menurut Andika, tugas-tugas TNI sudah diatur dalam undang-undang. Tapi, implementasinya masih banyak kelemahan. "Prioritas pertama saya bagaimana mengembalikan tugas-tugas yang kita lakukan dengan benar-benar berpegang pada peraturan perundangan, jangan kelebihan, dan harapan saya tidak mengambil sektor kementerian atau lembaga lain," kata Andika.
(zik)
Explore More