Jelang Pemilu 2024, Mahfud Minta TNI Jaga Netralitas
Jum'at, 05 November 2021 - 01:27 WIB
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD.Foto/SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga netralitas jelang gelaran Pemilu Tahun 2024. Netralitas juga ditekankan menjelang pelaksanaan KTT G20 pada 2022 mendatang.
Hal ini dikatakan Mahfud saat memberikan arahan kepada peserta Apel Terpusat yang dipimpin KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa di Mabesad, Jakarta Pusat, Kamis (4/11/2021).
"Suhu politik jelang 2024 didahului keketuaan Indonesia di G20 dan penyelenggaraan KTT G20 yang kegiatannya mulai akhir tahun ini yakni Desember 2021 hingga pelaksanaan KTT nanti di penghujung tahun 2022, agar benar-benar diantisipasi kerawanan politik dan keamanan," ungkap Mahfud.
Mahfud menjelaskan langkah pemerintah dalam menyejahterakan Papua. Di mana, langkah-langkah itu dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan dan tanpa senjata
"Kebijakan ini, dalam tataran teknisnya antara lain afirmasi berupa Dana Otonomi Khusus, hingga afirmasi di bidang politik dan pendidikan," ujarnya. Baca: Mahfud MD: Pemerintah Jamin Kesejahteraan Prajurit TNI
Kemudian, ihwal kebijakan penanganan terhadap kelompok separatis secara politik , maka pemerintah akan dilakukan dialog. Menurut Mahfud, untuk mereka yang secara klandestin dilakukan operasi politik, operasi intelijen dan operasi teritorial.
"Terkait kelompok kriminal yang bersenjata maka dilakukan penegakan hukum dengan menggunakan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Di mana tindakan terorisme dikaitkan dengan nama kelompok dan nama pemimpin seperti Egianus Kagoya, Lekagak Telenggen, Militer Murib, Germanius Elobo, Sabinus Waker dan tidak dikaitan dengan nama Papua," ujarnya.
Tak lupa, Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini menyampaikan apresiasi atas kinerja TNI dalam membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19. Atas bantuan itulah, lanjut Mahfud, Indonesia bisa masuk 5 besar negara penanganan Covid-19 terbaik.
"Secara umum TNI sudah melaksanakan tugas sesuai dengan pesan sejarah dan amanat konstitusi, termasuk membantu penanganan Covid-19 sehingga kebijakan Pemerintah efektif dan sekarang masuk Level 1 dan lima besar terbaik dari 215 negara," paparnya.
Hal ini dikatakan Mahfud saat memberikan arahan kepada peserta Apel Terpusat yang dipimpin KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa di Mabesad, Jakarta Pusat, Kamis (4/11/2021).
"Suhu politik jelang 2024 didahului keketuaan Indonesia di G20 dan penyelenggaraan KTT G20 yang kegiatannya mulai akhir tahun ini yakni Desember 2021 hingga pelaksanaan KTT nanti di penghujung tahun 2022, agar benar-benar diantisipasi kerawanan politik dan keamanan," ungkap Mahfud.
Mahfud menjelaskan langkah pemerintah dalam menyejahterakan Papua. Di mana, langkah-langkah itu dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan dan tanpa senjata
"Kebijakan ini, dalam tataran teknisnya antara lain afirmasi berupa Dana Otonomi Khusus, hingga afirmasi di bidang politik dan pendidikan," ujarnya. Baca: Mahfud MD: Pemerintah Jamin Kesejahteraan Prajurit TNI
Kemudian, ihwal kebijakan penanganan terhadap kelompok separatis secara politik , maka pemerintah akan dilakukan dialog. Menurut Mahfud, untuk mereka yang secara klandestin dilakukan operasi politik, operasi intelijen dan operasi teritorial.
"Terkait kelompok kriminal yang bersenjata maka dilakukan penegakan hukum dengan menggunakan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Di mana tindakan terorisme dikaitkan dengan nama kelompok dan nama pemimpin seperti Egianus Kagoya, Lekagak Telenggen, Militer Murib, Germanius Elobo, Sabinus Waker dan tidak dikaitan dengan nama Papua," ujarnya.
Tak lupa, Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini menyampaikan apresiasi atas kinerja TNI dalam membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19. Atas bantuan itulah, lanjut Mahfud, Indonesia bisa masuk 5 besar negara penanganan Covid-19 terbaik.
"Secara umum TNI sudah melaksanakan tugas sesuai dengan pesan sejarah dan amanat konstitusi, termasuk membantu penanganan Covid-19 sehingga kebijakan Pemerintah efektif dan sekarang masuk Level 1 dan lima besar terbaik dari 215 negara," paparnya.
(hab)
Lihat Juga :
