Ketua DPR Dukung Strategi Pembangunan Hijau untuk Kurangi Emisi
loading...
Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung dunia menerapkan strategi pembangunan hijau atau rendah karbon secara global dalam upaya mengurangi emisi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung dunia menerapkan strategi pembangunan hijau atau rendah karbon secara global dalam upaya mengurangi emisi.
Puan juga mendorong penggunaan energi terbarukan sebagai langkah transisi energi untuk mencapai terwujudnya tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). “Krisis iklim terus menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia. Komitmen untuk mengatasi perubahan iklim harus dijaga karena krisis akibat perubahan iklim akan berdampak negatif bagi pencapaian SDGs. Kita harus berinvestasi untuk masa depan sehingga green economy harus jadi strategi bersama,” ujar Puan, Kamis (4/11/2021).
Komitmen 190 negara dan organisasi di dunia, termasuk Indonesia untuk mengakhiri era energi fosil, terutama batu bara pada Conference of Parties (COP) ke-26 di Glasgow, Skotlandia, beberapa waktu lalu perlu diwujudkan. Dia menyatakan Konferensi Perubahan Iklim PBB tersebut menjadi komitmen dunia dalam menanggulangi perubahan iklim.
“KTT Pemimpin Dunia COP26 harus menjadi upaya global untuk mengatasi perubahan iklim melalui pembangunan yang lebih inklusif dan hijau. Maka kesepakatan untuk untuk mengurangi emisi harus benar-benar diwujudkan, termasuk Indonesia. Walaupun hal tersebut masih membutuhkan waktu mengingat Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Tapi kita harus optimistis mampu secepatnya memanfaatkan energi terbarukan agar membawa dunia semakin lebih baik,” jelas Puan.
Menurut Puan, komitmen mengurangi dinilai penting karena saat ini dunia berada pada tipping point akan menghadapi krisis perubahan iklim. Politikus PDIP ini menyebut dibutuhkan political will semua negara untuk meningkatkan ambisi penurunan emisi dan melakukan langkah adaptasi lewat strategi pembangunan hijau. “Dunia harus bersatu menanggulangi emisi. Dan diperlukan kerja sama dari semua negara. Kerja sama internasional harus ditekankan pada investasi ekonomi hijau, dan sistem ketahanan bencana,” kata Puan.
Puan lantas mendorong negara-negara maju memberi bantuan kepada negara-negara berkembang dalam upaya menghijaukan bumi. Indonesia sendiri menargetkan transformasi penggunaan batu bara menjadi listrik pada 2056 sehingga untuk bisa mencapai penghentian penggunaan energi fosil pada 2040 masih membutuhkan bantuan.
“Negara-negara maju harus memimpin dalam pengurangan emisi, dan memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi negara berkembang. Kita harus mewarisi dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang, dunia yang lebih aman, lebih adil, dan lebih sejahtera,” ucapnya.
Dalam KTT COP26, lebih dari 100 pemimpin dunia juga mengikrarkan janji untuk mengakhiri deforestasi dan mengembalikan fungsi hutan pada 2030, termasuk Indonesia. Puan pun meyakini hal tersebut dapat terwujud apabila dunia internasional konsisten menjalaninya. “Walaupun tetap harus dilihat kemampuan dan kebutuhan dari tiap-tiap negara. Tapi pada dasarnya, Indonesia terus berupaya mewujudkan penghentian deforestasi,” katanya.
Puan mengatakan, DPR RI akan terus mengawal setiap kebijakan dan program-program pemerintah terkait isu ini. Menurutnya, Indonesia harus mampu mewujudkan pembangunan ekonomi yang hijau. “Harus ada kesinambungan antara perlindungan terhadap alam dengan program-program pembangunan nasional,” ujarnya. [Carlos Roy Fajarta]
Puan juga mendorong penggunaan energi terbarukan sebagai langkah transisi energi untuk mencapai terwujudnya tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). “Krisis iklim terus menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia. Komitmen untuk mengatasi perubahan iklim harus dijaga karena krisis akibat perubahan iklim akan berdampak negatif bagi pencapaian SDGs. Kita harus berinvestasi untuk masa depan sehingga green economy harus jadi strategi bersama,” ujar Puan, Kamis (4/11/2021).
Komitmen 190 negara dan organisasi di dunia, termasuk Indonesia untuk mengakhiri era energi fosil, terutama batu bara pada Conference of Parties (COP) ke-26 di Glasgow, Skotlandia, beberapa waktu lalu perlu diwujudkan. Dia menyatakan Konferensi Perubahan Iklim PBB tersebut menjadi komitmen dunia dalam menanggulangi perubahan iklim.
“KTT Pemimpin Dunia COP26 harus menjadi upaya global untuk mengatasi perubahan iklim melalui pembangunan yang lebih inklusif dan hijau. Maka kesepakatan untuk untuk mengurangi emisi harus benar-benar diwujudkan, termasuk Indonesia. Walaupun hal tersebut masih membutuhkan waktu mengingat Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Tapi kita harus optimistis mampu secepatnya memanfaatkan energi terbarukan agar membawa dunia semakin lebih baik,” jelas Puan.
Menurut Puan, komitmen mengurangi dinilai penting karena saat ini dunia berada pada tipping point akan menghadapi krisis perubahan iklim. Politikus PDIP ini menyebut dibutuhkan political will semua negara untuk meningkatkan ambisi penurunan emisi dan melakukan langkah adaptasi lewat strategi pembangunan hijau. “Dunia harus bersatu menanggulangi emisi. Dan diperlukan kerja sama dari semua negara. Kerja sama internasional harus ditekankan pada investasi ekonomi hijau, dan sistem ketahanan bencana,” kata Puan.
Puan lantas mendorong negara-negara maju memberi bantuan kepada negara-negara berkembang dalam upaya menghijaukan bumi. Indonesia sendiri menargetkan transformasi penggunaan batu bara menjadi listrik pada 2056 sehingga untuk bisa mencapai penghentian penggunaan energi fosil pada 2040 masih membutuhkan bantuan.
“Negara-negara maju harus memimpin dalam pengurangan emisi, dan memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi negara berkembang. Kita harus mewarisi dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang, dunia yang lebih aman, lebih adil, dan lebih sejahtera,” ucapnya.
Dalam KTT COP26, lebih dari 100 pemimpin dunia juga mengikrarkan janji untuk mengakhiri deforestasi dan mengembalikan fungsi hutan pada 2030, termasuk Indonesia. Puan pun meyakini hal tersebut dapat terwujud apabila dunia internasional konsisten menjalaninya. “Walaupun tetap harus dilihat kemampuan dan kebutuhan dari tiap-tiap negara. Tapi pada dasarnya, Indonesia terus berupaya mewujudkan penghentian deforestasi,” katanya.
Puan mengatakan, DPR RI akan terus mengawal setiap kebijakan dan program-program pemerintah terkait isu ini. Menurutnya, Indonesia harus mampu mewujudkan pembangunan ekonomi yang hijau. “Harus ada kesinambungan antara perlindungan terhadap alam dengan program-program pembangunan nasional,” ujarnya. [Carlos Roy Fajarta]
(cip)
Lihat Juga :
