Calon Panglima TNI, Jokowi Diharapkan Tak Perlu Buru-buru Usulkan Nama
Selasa, 02 November 2021 - 06:06 WIB
loading...
Pengamat militer dari ISESS Khairul Fahmi menilai Presiden Jokowi tak perlu terburu-buru mengusulkan calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu terburu-buru mengusulkan nama calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto ke DPR.
Baca juga: Selain Andika dan Yudo, Dudung Berpotensi Jadi Calon Panglima TNI
Menurut Fahmi, masa aktif Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI masih cukup lama yakni sampai akhir November 2021. Karenanya, tak ada urgensi dan keharusan bagi Presiden untuk terburu-buru menyodorkan nama calon Panglima TNI tersebut.
Baca juga: Pimpinan DPR Dapat Kabar Istana Kirim Surpres Calon Panglima TNI Hari Ini
"Masa aktif Panglima TNI Hadi Tjahjanto sendiri masih cukup lama. Sampai akhir November. Jadi, tidak ada urgensi dan keharusan bagi Presiden untuk buru-buru mengusulkan penggantian Panglima TNI," ucapnya saat dihubungi MNC Portal, Selasa (2/11/2021).
Dia menuturkan, DPR juga masih memiliki cukup waktu untuk menindaklanjuti usulan pergantian calon Panglima TNI yang disodorkan pihak Istana. Apalagi pada Senin 1 November 2021 para legislator baru kembali bersidang usai reses.
"Masih ada cukup waktu, apalagi DPR juga baru hari ini kembali bersidang setelah menjalani masa reses sekitar tiga pekan," jelas Fahmi.
Lebih lanjut Fahmi berpendapat, pada momentum pengisian jabatan Panglima kali ini terdapat situasi yang kurang sehat, di mana sejumlah politisi kerap memberikan dukungan kepada salah satu kandidat secara berlebihan. Padahal menurut dia pemilihan orang nomor satu di TNI adalah hak Presiden.
"Harus diakui bahwa dalam proses pengisian jabatan Panglima TNI kali ini, tampak adanya situasi yang kurang sehat karena hadirnya beragam 'kampanye' dan aksi dukung-mendukung yang cenderung berlebihan, bahkan dari kalangan politisi. Padahal kita tahu bahwa pengusulan Panglima TNI merupakan hak dan kewenangan Presiden. Tidak ada yang boleh dan bisa mendikte Presiden," jelas Fahmi.
Sebagaimana diketahui, DPR pada Senin 1 November 2022 kembali bersidang usai menjalani reses. Namun demikian Surat Presiden (Surpres) terkait nama calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto belum dikirim pihak Istana.
Sejumlah kandidat disebut-sebut bakal menjadi Panglima TNI pilihan Jokowi, seperti KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, hingga Panglima Kostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman.
Baca juga: Selain Andika dan Yudo, Dudung Berpotensi Jadi Calon Panglima TNI
Menurut Fahmi, masa aktif Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI masih cukup lama yakni sampai akhir November 2021. Karenanya, tak ada urgensi dan keharusan bagi Presiden untuk terburu-buru menyodorkan nama calon Panglima TNI tersebut.
Baca juga: Pimpinan DPR Dapat Kabar Istana Kirim Surpres Calon Panglima TNI Hari Ini
"Masa aktif Panglima TNI Hadi Tjahjanto sendiri masih cukup lama. Sampai akhir November. Jadi, tidak ada urgensi dan keharusan bagi Presiden untuk buru-buru mengusulkan penggantian Panglima TNI," ucapnya saat dihubungi MNC Portal, Selasa (2/11/2021).
Dia menuturkan, DPR juga masih memiliki cukup waktu untuk menindaklanjuti usulan pergantian calon Panglima TNI yang disodorkan pihak Istana. Apalagi pada Senin 1 November 2021 para legislator baru kembali bersidang usai reses.
"Masih ada cukup waktu, apalagi DPR juga baru hari ini kembali bersidang setelah menjalani masa reses sekitar tiga pekan," jelas Fahmi.
Lebih lanjut Fahmi berpendapat, pada momentum pengisian jabatan Panglima kali ini terdapat situasi yang kurang sehat, di mana sejumlah politisi kerap memberikan dukungan kepada salah satu kandidat secara berlebihan. Padahal menurut dia pemilihan orang nomor satu di TNI adalah hak Presiden.
"Harus diakui bahwa dalam proses pengisian jabatan Panglima TNI kali ini, tampak adanya situasi yang kurang sehat karena hadirnya beragam 'kampanye' dan aksi dukung-mendukung yang cenderung berlebihan, bahkan dari kalangan politisi. Padahal kita tahu bahwa pengusulan Panglima TNI merupakan hak dan kewenangan Presiden. Tidak ada yang boleh dan bisa mendikte Presiden," jelas Fahmi.
Sebagaimana diketahui, DPR pada Senin 1 November 2022 kembali bersidang usai menjalani reses. Namun demikian Surat Presiden (Surpres) terkait nama calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto belum dikirim pihak Istana.
Sejumlah kandidat disebut-sebut bakal menjadi Panglima TNI pilihan Jokowi, seperti KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, hingga Panglima Kostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman.
(maf)
Lihat Juga :
