Wakil Ketua MPR: Perlu Pendekatan Kultur dan Diplomasi Terkait Konflik Papua
Rabu, 27 Oktober 2021 - 20:44 WIB
loading...
A
A
A
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, diplomasi sangat penting karena seringkali Papua mendapatkan simpatik dari dunia internasional. Diplomasi terkait Papua juga harus disesuaikan untuk menepis kecemburuan dan anggapan adanya eksploitasi pusat terhadap daerah.
”Persoalan Papua tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan keamanan saja tetapi harus diselesaikan dengan pendekatan budaya. Misalnya memaksimalkan peran pemuka agama seperti pastur untuk merangkul masyarakat di pedalaman. Orang Papua di desa-desa cenderung lebih menghormati pemuka agama daripada pejabat lokal setempat,” ucapnya.
Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden Masykuri Abdillah mengatakan, di era Presiden Jokowi pendekatan terhadap Papua dilakukan dengan penekanan pada dialog dan affirmatif action, yang memberikan banyak kekhususan pada Papua. Pada pelaksanaannya dana Otsus belum digunakan secara maksimal karena mekanisme kontrolnya belum cukup. Karena itu, pada Otsus Jilid II ada pendampingan agar penggunaan dana Otsus lebih efektif.
“Tema pemerintah saat ini adalah percepatan pembangunan dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan. Khususnya pada Otsus Jilid II, pemerintah berusaha melibatkan generasi muda karena masih ada sekelompok kecil anak muda belum merasa Indonesia. Tahun 2021 pemerintah sudah mengangkat 1.000 anak Papua untuk bekerja di perusahaan BUMN di luar Papua,” kata guru besar UIN Jakarta tersebut.
Menurutnya, dalam upaya mengatasi konflik di Papua, ada strategi baru yang diterapkan yaitu dialog dengan local champion yang merupakan tokoh-tokoh dari berbagai kalangan seperti tokoh agama, adat, pemuda, perempuan, perguruan tinggi, seniman, dan tokoh-tokoh lain yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat Papua, agar slogan torang bisa betul-betul terwujud. “Karena yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Papua bisa segera sejahtera,” ujarnya.
”Persoalan Papua tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan keamanan saja tetapi harus diselesaikan dengan pendekatan budaya. Misalnya memaksimalkan peran pemuka agama seperti pastur untuk merangkul masyarakat di pedalaman. Orang Papua di desa-desa cenderung lebih menghormati pemuka agama daripada pejabat lokal setempat,” ucapnya.
Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden Masykuri Abdillah mengatakan, di era Presiden Jokowi pendekatan terhadap Papua dilakukan dengan penekanan pada dialog dan affirmatif action, yang memberikan banyak kekhususan pada Papua. Pada pelaksanaannya dana Otsus belum digunakan secara maksimal karena mekanisme kontrolnya belum cukup. Karena itu, pada Otsus Jilid II ada pendampingan agar penggunaan dana Otsus lebih efektif.
“Tema pemerintah saat ini adalah percepatan pembangunan dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan. Khususnya pada Otsus Jilid II, pemerintah berusaha melibatkan generasi muda karena masih ada sekelompok kecil anak muda belum merasa Indonesia. Tahun 2021 pemerintah sudah mengangkat 1.000 anak Papua untuk bekerja di perusahaan BUMN di luar Papua,” kata guru besar UIN Jakarta tersebut.
Menurutnya, dalam upaya mengatasi konflik di Papua, ada strategi baru yang diterapkan yaitu dialog dengan local champion yang merupakan tokoh-tokoh dari berbagai kalangan seperti tokoh agama, adat, pemuda, perempuan, perguruan tinggi, seniman, dan tokoh-tokoh lain yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat Papua, agar slogan torang bisa betul-betul terwujud. “Karena yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Papua bisa segera sejahtera,” ujarnya.
(cip)
Lihat Juga :
