Legislator Evita Nursanty Dukung Kementerian BUMN Siapkan Opsi Tutup Garuda

JAKARTA - Kalangan anggota Komisi VI DPR RI mendukung langkah Kementerian BUMN dengan opsi penutupan Garuda Indonesia jika negosiasi dengan para lender, lessor pesawat, hingga pemegang sukuk global gagal dilakukan. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty menganggap serius situasi saat ini.

Karena, dari informasi yang dia dengar sepertinya negosiasi itu berjalan sangat alot dan kemungkinan berakhir gagal. Jika itu terjadi, menurutnya, tidak ada pilihan lain, kecuali Kementerian BUMN harus menyiapkan maskapai penerbangan Pelita Air atau maskapai lain sebagai pengganti.

DPR sendiri sudah menegaskan opsi lain dengan penyertaan modal negara (PMN) tidak akan mungkin dilakukan. “Saya menilai penyiapan maskapai penerbangan lain untuk menggantikan Garuda Indonesia sebagai antisipasi dari sangat seriusnya situasi saat ini. Kalau memang tidak bisa lagi dinegosiasikan dengan para lessor, lender maupun pemegang sukuk global ya tentu saja seperti kata Kementerian BUMN opsinya tidak ada lagi kecuali ditutup. Kita di DPR sudah tegas mengatakan tidak mungkin itu diselesaikan dengan penyertaan modal negara,” kata Evita Nursanty dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (23/10/2021).

Baca juga: Evita Berharap Perdagangan Elektronik ASEAN Dorong Daya Saing UMKM Indonesia

Dia berharap situasi ini bisa ditangkap para lessor untuk bisa memberikan kesempatan kepada Garuda di tengah kondisi tidak adanya opsi lain lagi. Apalagi terakhir ini terbuka sinyal positif bagi dunia penerbangan setelah dibukanya pariwisata internasional ke Bali, pembukaan umrah, dan lainnya setelah menurunnya kasus Covid-19 secara signifikan di Indonesia.

Ketika ditanya apakah kemudian dengan penutupan Garuda Indonesia itu Indonesia akan kehilangan flag carrier yang dimiliki oleh perusahaan milik negara, Evita mengaku hal itu bukan suatu yang perlu dirisaukan. Di Amerika Serikat (AS) misalnya, penerbangan sepenuhnya dikelola oleh swasta, dan semua pesawat yang terdaftar di AS itu disebut flag carrier.

Sebuah negara bisa mengganti maskapai national carrier-nya bahkan meniadakannya, termasuk bekerja sama dengan maskapai internasional untuk jadwal penerbangan internasional. “Kalau saya ditanya saya tentu suka jika Garuda Indonesia tetap ada, tapi kalau kondisinya memang sudah tidak ada jalan keluar lain dimana para lessor dan lender itu tetap tidak mau negosiasi, ya sudah tutup saja,” katanya.

Diketahui, Kementerian BUMN membenarkan rencana untuk menyiapkan PT Pelita Air Service (PAS) sebagai maskapai berjadwal nasional menggantikan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) untuk mengantisipasi apabila restrukturisasi dan negosiasi yang sedang dijalani oleh Garuda tak berjalan mulus. ’’Kalau mentok ya kita tutup, tidak mungkin kita berikan penyertaan modal negara karena nilai utangnya terlalu besar,’’ kata Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo menambahkan kondisi arus kas dan operasi harian maskapai tersebut sangat minim.

Menurut Tiko, progres negosiasi dan restrukturisasi utang Garuda Indonesia dilakukan dengan seluruh lender, lessor pesawat, hingga pemegang sukuk global, melibatkan tiga konsultan yang ditunjuk KementerianBUMN. Kendati demikian, negosiasi dengan kreditur dan lessor masih alot dan membutuhkan waktu yang panjang. Salah satu alasannya, pesawat yang digunakan Garuda Indonesia dimiliki puluhan lessor.

Tiko juga menilai opsi penutupan Garuda Indonesia tetap terbuka meski berstatus sebagai maskapai flag carrier. Alasannya, saat ini sudah lazim sebuah negara tidak memiliki maskapai yang melayani penerbangan internasional.

Dia pun beralasan meskipun Garuda Indonesia bisa diselamatkan, nyaris mustahil Garuda Indonesia bisa melayani lagi penerbangan jarak jauh, misalnya ke Eropa. Oleh karena itu, untuk melayani penerbangan internasional, maskapai asing akan digandeng sebagai partner maskapai domestik.