Pemerintah Dukung Regulasi Publisher Right

Sabtu, 23 Oktober 2021 - 13:02 WIB
loading...
Pemerintah Dukung Regulasi...
Pemerintah mendukung munculnya inisiasi sebuah regulasi tentang publisher right atau hak cipta jurnalistik. Foto/Tangkapan Layar
A A A
JAKARTA - Pemerintah mendukung munculnya inisiasi sebuah regulasi tentang publisher right atau hak cipta jurnalistik. Diharapkan, regulasi itu mampu menjaga keberlangsungan media di tengah transformasi digital yang semakin pesat.

Hal itu ditegaskan oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Hoaks, Kualitas Pers, dan Mencegah Hegemoni Media Sosial' yang digelar secara virtual, Sabtu (23/10/2021).

"Tentu saja (pemerintah) akan memfasilitasi, ya sebagai fasilitator. Ada komitmen pemerintah untuk menjaga media sustainability. Contohnya misalnya apa yang digagas oleh Dewan Pers dan kawan-kawan asosiasi media untuk mendorong lahirnya sebuah regulasi tentang publisher right itu betul-betul kita support," kata Usman dalam paparannya.

Baca juga: Sukmawati Pindah Agama Hindu Sudah Seizin Saudara dan Keluarga, Termasuk Megawati

Dia menilai rancangan regulasi tersebut akan mampu menciptakan sebuah ekosistem yang sehat untuk menghasilkan jurnalisme yang baik. "Bukan cuma dari sisi jurnalisme, tapi juga menciptakan eksosistem dari sisi bisnis atau teman-teman menyebutnya media sustainability itu bisa kita jaga,” kata Usman.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
PDIP Bentuk Tim Evaluasi...
PDIP Bentuk Tim Evaluasi RUU Pemilu, Andreas: Saya Dengar Inisiatifnya Diambil Alih Pemerintah
GKSR Bakal Buka Komunikasi...
GKSR Bakal Buka Komunikasi ke Pimpinan DPR dan Pemerintah soal RUU Pemilu
Pemerintah Perlu Menetralisir...
Pemerintah Perlu Menetralisir Narasi Negatif di Media Sosial
Pemerintah Kawal Penanganan...
Pemerintah Kawal Penanganan Insiden Kapal yang Libatkan WNI di Perairan Perak Malaysia
DPR: Penambahan Layer...
DPR: Penambahan Layer Baru Cukai Rokok Buka Celah Penyalahgunaan dan Moral Hazard
Kritik dalam Film Pesta...
Kritik dalam Film Pesta Babi Jadi Bahan Evaluasi Pembangunan di Papua
Pemerintah Pastikan...
Pemerintah Pastikan Harga MinyaKita Naik, Ini Sebabnya
Harga Plastik Meroket...
Harga Plastik Meroket 100%, Pemerintah Siapkan Stimulus untuk Industri
Rupiah Ambruk, Dolar...
Rupiah Ambruk, Dolar AS Tembus Rp17.300, Ini Respons Pemerintah
Rekomendasi
KKP Pertegas Komitmen...
KKP Pertegas Komitmen Perkuat Pengawasan pada Momentum Hari Internasional Anti IUU Fishing
LPPOM Dorong Konsep...
LPPOM Dorong Konsep Green Halal untuk Perkuat Industri Berkelanjutan
Program CIMB Niaga Sustainability...
Program CIMB Niaga Sustainability Journalism Fellowship Memilih 20 Jurnalis
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
128.000 Warga Israel...
128.000 Warga Israel Dukung Penghentian Genosida di Gaza
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved