DPR Akui Penanganan Covid-19 di Indonesia Sudah Baik
Jum'at, 22 Oktober 2021 - 08:49 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Aryani sepakat bahwa penanganan Covid-19 di Indonesia sudah baik. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kasus Covid-19 di Indonesia telah menurun. Berdasarkan data Satgas Covid-19 pada Kamis 21 Oktober 2021, ada tambahan 633 kasus baru yang terinfeksi virus itu di Tanah Air. Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Aryani pun sepakat bahwa penanganan Covid-19 di Indonesia sudah baik.
"Dengan situasi luasan geografis dan keberagaman Indonesia, penanganan pemerintah saya kira sudah baik, walau masih ada kekurangan seperti keterlambatan vaksin tapi masih bisa diatasi dengan tetap mengalirnya suplai vaksin ke daerah-daerah," ujar Dewi Aryani, Jumat (22/10/2021).
Dia menilai masyarakat saat ini sudah memahami pentingnya vaksin Covid-19. "Tinggal pemerintah mempercepat suplai vaksin ke semua daerah, sehingga herd immunity segera terbentuk," kata legislator Fraksi PDIP ini.
Baca juga: Antisipasi Penularan Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Lakukan Sero Survey
Kendati demikian, sosialisasi tentang kewaspadaan kondisi saat ini dinilai perlu agar potensi kenaikan kasus Covid-19 bisa dicegah. Dia menjelaskan bahwa memperketat protokol kesehatan serta sosialisasi hidup sehat dan bersih adalah bagian dari upaya pencegahan atau memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Perlu juga pada akhir tahun dilakukan kembali 3 T, testing, tracing, dan treatment secara random untuk memastikan bahwa vaksinasi juga memiliki dampak. Aturan mengenakan masker, cuci tangan dan lain-lain harus menjadi suatu kebiasaan baru, menjadi budaya baru," imbuhnya.
Kemudian, dia menilai perlunya memberdayakan dasa wisma di semua desa agar sosialisasi bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Kata dia, sosialisasi melalui dasa wisma bisa sangat efektif.
"Karena ketua kelompok dasa wisma memiliki tugas memonitor 10 kepala keluarga kan, kades-kades secara berkala memberikan tugas sosialisasi dan pemantauan kepada mereka," tuturnya.
Dia berpendapat bahwa tidak cukup hanya mengandalkan Satgas Covid-19 dalam melakukan sosialisasi itu. "Termasuk juga menggalakkan royong semua elemen masyarakat. Menurunnya angka kasus kan jadi indikator keberhasilan penanganan pemerintah," kata Dewi.
Lebih lanjut dia mengatakan pelonggaran aktivitas masyarakat saat ini juga harus diiringi dengan pengetatan aturan setiap kegiatan. Salah satunya, tetap mewajibkan protokol kesehatan dan mencegah kerumunan masyarakat.
"Dengan melihat juga status level PPKM di masing-masing lokasi. Makna pelonggaran aktivitas kan membolehkan aktivitas tapi tentu dengan kondisi-kondisi dan syarat-syarat tertentu," pungkasnya.
"Dengan situasi luasan geografis dan keberagaman Indonesia, penanganan pemerintah saya kira sudah baik, walau masih ada kekurangan seperti keterlambatan vaksin tapi masih bisa diatasi dengan tetap mengalirnya suplai vaksin ke daerah-daerah," ujar Dewi Aryani, Jumat (22/10/2021).
Dia menilai masyarakat saat ini sudah memahami pentingnya vaksin Covid-19. "Tinggal pemerintah mempercepat suplai vaksin ke semua daerah, sehingga herd immunity segera terbentuk," kata legislator Fraksi PDIP ini.
Baca juga: Antisipasi Penularan Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Lakukan Sero Survey
Kendati demikian, sosialisasi tentang kewaspadaan kondisi saat ini dinilai perlu agar potensi kenaikan kasus Covid-19 bisa dicegah. Dia menjelaskan bahwa memperketat protokol kesehatan serta sosialisasi hidup sehat dan bersih adalah bagian dari upaya pencegahan atau memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Perlu juga pada akhir tahun dilakukan kembali 3 T, testing, tracing, dan treatment secara random untuk memastikan bahwa vaksinasi juga memiliki dampak. Aturan mengenakan masker, cuci tangan dan lain-lain harus menjadi suatu kebiasaan baru, menjadi budaya baru," imbuhnya.
Kemudian, dia menilai perlunya memberdayakan dasa wisma di semua desa agar sosialisasi bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Kata dia, sosialisasi melalui dasa wisma bisa sangat efektif.
"Karena ketua kelompok dasa wisma memiliki tugas memonitor 10 kepala keluarga kan, kades-kades secara berkala memberikan tugas sosialisasi dan pemantauan kepada mereka," tuturnya.
Dia berpendapat bahwa tidak cukup hanya mengandalkan Satgas Covid-19 dalam melakukan sosialisasi itu. "Termasuk juga menggalakkan royong semua elemen masyarakat. Menurunnya angka kasus kan jadi indikator keberhasilan penanganan pemerintah," kata Dewi.
Lebih lanjut dia mengatakan pelonggaran aktivitas masyarakat saat ini juga harus diiringi dengan pengetatan aturan setiap kegiatan. Salah satunya, tetap mewajibkan protokol kesehatan dan mencegah kerumunan masyarakat.
"Dengan melihat juga status level PPKM di masing-masing lokasi. Makna pelonggaran aktivitas kan membolehkan aktivitas tapi tentu dengan kondisi-kondisi dan syarat-syarat tertentu," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
