Rakyat Makin Sulit, DPR Desak Sisa Jatah Bantuan BPJS Disalurkan
Senin, 18 Oktober 2021 - 23:22 WIB
loading...
A
A
A
“Penduduk miskin baru ini berasal dari keluarga yang kehilangan tulang pungung pencari nafkah yang wafat karena pandemi, penduduk yang mengalami sakit berkepanjangan maupun penduduk yang kehilangan pekerjaan/mata pencaharian maupun berkurang pendapatan secara tajam akibat pandemi yang mengharuskan dilakukannya pembatasan berbagai kegiatan,” ujar dia.
Mufida meminta agar pemerintah segera melakukan pendataan kembali untuk mengetahui keluarga miskin baru maupun keluarga tidak mampu yang sebelumnya juga belum terdata sebagai PBI BPJS. Apalagi beberapa daerah juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bantuan iuran (PBI) kelas 3 dalam rangka program jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Baca juga: BPJS Watch Tegaskan Iuran JKN untuk Rakyat Miskin Jangan Dimarginalkan
“Kondisi pandemi yang sudah mulai mereda harus dimanfaatkan masyarakat khususnya yang memiliki kondisi kesehatan kurang baik dan penyakit lama/riwayat penyakit untuk kembali mendatangi faskes-faskes terdekat untuk memeriksakan kesehatan. Pada saat yang sama, Faskes seperti Puskesmas bersama Dinas Kesehatan di daerah perlu kembali menggiatkan program preventif-promotif dan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat,” tambah dia.
Anggota DPR Dapil Jakarta II ini mengingatkan, permasalahan BPJS Kesehatan selama ini selalu terkait data yang seringkali muncul sengkarut serta pembayaran klaim ke RS terutama RSUD dan RS swasta kecil. Menurutnya, kedua hal tersebut perlu menjadi fokus pembenahan BPJS sekaligus juga memperbaiki tata kelola keuangannya. Termasuk juga masalah fraud yang masih sering muncul. Mufida berharap persiapan pasca pandemi perlu difokuskan pada kedua hal tersebut.
Mufida meminta agar pemerintah segera melakukan pendataan kembali untuk mengetahui keluarga miskin baru maupun keluarga tidak mampu yang sebelumnya juga belum terdata sebagai PBI BPJS. Apalagi beberapa daerah juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bantuan iuran (PBI) kelas 3 dalam rangka program jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Baca juga: BPJS Watch Tegaskan Iuran JKN untuk Rakyat Miskin Jangan Dimarginalkan
“Kondisi pandemi yang sudah mulai mereda harus dimanfaatkan masyarakat khususnya yang memiliki kondisi kesehatan kurang baik dan penyakit lama/riwayat penyakit untuk kembali mendatangi faskes-faskes terdekat untuk memeriksakan kesehatan. Pada saat yang sama, Faskes seperti Puskesmas bersama Dinas Kesehatan di daerah perlu kembali menggiatkan program preventif-promotif dan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat,” tambah dia.
Anggota DPR Dapil Jakarta II ini mengingatkan, permasalahan BPJS Kesehatan selama ini selalu terkait data yang seringkali muncul sengkarut serta pembayaran klaim ke RS terutama RSUD dan RS swasta kecil. Menurutnya, kedua hal tersebut perlu menjadi fokus pembenahan BPJS sekaligus juga memperbaiki tata kelola keuangannya. Termasuk juga masalah fraud yang masih sering muncul. Mufida berharap persiapan pasca pandemi perlu difokuskan pada kedua hal tersebut.
(muh)
Lihat Juga :
