Rakyat Makin Sulit, DPR Desak Sisa Jatah Bantuan BPJS Disalurkan
Senin, 18 Oktober 2021 - 23:22 WIB
loading...
Politikus PKS Kurniasih Mufidayati meminta pemeritah segera mendata ulang keluarga penerima bantuan iuran BPJS dan menyalurkan sisa kuota untuk 9, 7 juta penerima. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan masih tersisa 9,7 juta setelah Menteri Sosial Tri Rismaharini menghapus sekitar 9 juta data. Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta agar segera dilakukan penyaluran kuota 9,7 juta dengan pembiayaan dari APBN . Selain selain amanat konstitusi, juga lantaran masyarakat semakin terhimpit.
Mufida menyebut, angka penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta atau naik 0,36 persen dibanding Maret 2020. Peningkatan penduduk miskin terjadi di kota dan desa.Tingkat kemiskinan di kota naik dari 7,38 persen pada Maret 2020 menjadi 7,89 persen pada Maret 2021. Begitu pula dengan jumlah orang miskin di desa naik dari 12,82 persen menjadi 13,1 persen.
“Angka pengangguran terbuka juga meningkat. Termasuk meningkatnya PHK ditandai meningkatnya klaim Jaminan Hari Tua BPJS Kesehatan pada Agustus 2021 yang didominasi PHK pada usia produktif. Angka-angka ini menunjukkan tekanan ekonomi ke masyarakat itu nyata dan mereka butuh jaring pengaman sosial salah satunya PBI BPJS Kesehatan,” ujar Mufida dalam keterangannya, Senin (18/10/2021).
Baca juga: Proyek Kereta Cepat Dibiayai APBN, PKS Ingatkan Negara Bisa Kolaps
Mufida menekankan, pemerintah pusat bersama daerah agar melakukan pendataan keluarga dalam rangka memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Terlebih lagi mengingat banyaknya keluarga yang kini kondisinya pra sejahtera akibat pandemi yang berkepanjangan.
Mufida menyebut, angka penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta atau naik 0,36 persen dibanding Maret 2020. Peningkatan penduduk miskin terjadi di kota dan desa.Tingkat kemiskinan di kota naik dari 7,38 persen pada Maret 2020 menjadi 7,89 persen pada Maret 2021. Begitu pula dengan jumlah orang miskin di desa naik dari 12,82 persen menjadi 13,1 persen.
“Angka pengangguran terbuka juga meningkat. Termasuk meningkatnya PHK ditandai meningkatnya klaim Jaminan Hari Tua BPJS Kesehatan pada Agustus 2021 yang didominasi PHK pada usia produktif. Angka-angka ini menunjukkan tekanan ekonomi ke masyarakat itu nyata dan mereka butuh jaring pengaman sosial salah satunya PBI BPJS Kesehatan,” ujar Mufida dalam keterangannya, Senin (18/10/2021).
Baca juga: Proyek Kereta Cepat Dibiayai APBN, PKS Ingatkan Negara Bisa Kolaps
Mufida menekankan, pemerintah pusat bersama daerah agar melakukan pendataan keluarga dalam rangka memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Terlebih lagi mengingat banyaknya keluarga yang kini kondisinya pra sejahtera akibat pandemi yang berkepanjangan.
Lihat Juga :
