Kasus Covid-19 Terus Menurun, Waspada Hadapi Even Nasional dan Libur Nataru
loading...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers ratas evaluasi PPKM secara virtual, di Jakarta, Senin (11/10/2021). FOTO/KEMENKO PEREKONOMIAN
A
A
A
JAKARTA - Evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali terus dilakukan setiap minggunya. Semua indikator dan permasalahan di lapangan terus dievaluasi, terutama beberapa indikator utama seperti level asesmen situasi pandemi dan capaian vaksinasi.
Sampai saat ini, pengendalian kasus Covid-19 di Indonesia sangat baik. Terlihat dari data Johns Hopkins University bahwa indikator Jumlah Kasus Konfirmasi Harian di Indonesia yaitu 3,69 kasus per 1 juta Penduduk, jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain (Singapura = 516,4 kasus; Inggris = 589,7 kasus; India = 12,1 kasus). Juga data Reproduction Rate (Rt) Indonesia sebesar 0,70 yang berarti dalam kategori terkendali, jauh lebih baik daripada Singapura yang sebesar 1,12, Inggris sebesar 1,09 dan India yang sebesar 0,85.
Secara nasional kasus aktif per 18 Oktober sebanyak 17.374 kasus atau 0,43% (dari 4,2 juta total kasus), jauh di bawah rata-rata kasus global yang sebesar 7,3% (17,8 juta kasus aktif dari 241,5 juta total kasus). Jumlah rata-rata penambahan kasus konfirmasi harian dalam 7 hari ke belakang juga terus menunjukkan tren penurunan. Per 18 Oktober 2021, penambahan kasus harian sebesar 626 kasus atau secara rata-rata 7 hari berada di angka 975. Jumlah rata-rata orang diperiksa dalam 7 hari ke belakang juga relatif stabil di kisaran 170.000 orang.
Baca juga: Hari Terakhir PPKM, 74 Kasus Covid-19 Baru Ditemukan di Bekasi
Apabila dilihat dari masing-masing kelompok provinsi, jumlah kasus yang sembuh (RR), kasus kematian (CFR), dan penurunan jumlah total kasus aktif, yakni sbb:
• Sumatera: RR= 95,78% dan CFR = 3,56% dengan penurunan -95,64%
• Nusa Tenggara: RR = 97,05% dan CFR = 2,34% dengan penurunan -95,66%
• Kalimantan: RR = 96,27% dan CFR = 3,16% dengan penurunan -95,84%
• Sulawesi: RR = 96,46% dan CFR = 2,63% dengan penurunan -93,69%
• Maluku & Papua: RR = 95,84% dan CFR = 1,75% dengan penurunan -89,27%
Sementara, tingkat RR Nasional = 96,19%, CFR Nasional = 3,38%, dan Penurunan Kasus Aktif Nasional = -95,69%.
"Asesmen situasi pandemi di luar Jawa-Bali memperlihatkan terjadi perbaikan yang signifikan dari minggu ke minggu. Dibandingkan di awal PPKM, jumlah kabupaten/kota Level 4 turun dari 132 menjadi 0, sementara itu kabupaten/kota Level 1 naik tajam dari 0 menjadi 77," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers ratas evaluasi PPKM secara virtual, di Jakarta, Senin (11/10/2021).
Level asesmen per 16 Oktober untuk 27 Provinsi di Luar Jawa Bali juga cukup baik. Sudah tidak ada provinsi di Level 4, hanya ada 1 provinsi di Level 3, dan sebanyak 23 provinsi di Level 2. Sedangkan di Level 1 sudah ada 3 provinsi (Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau).
Baca juga: Update Covid-19 Per 18 Oktober 2021: 4.235.384 Positif, 4.075.011 Sembuh, 142.999 Meninggal
Untuk di tingkat kabupaten/kota di luar Jawa & Bali, sudah tidak ada yang di Level 4. Hanya ada 24 kabupaten/kota di Level 3, 285 kabupaten/kota di Level 2, dan 77 kabupaten/kota di Level 1. Sedangkan khusus untuk 6 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 4 pada periode ini, 3 di antaranya masih tetap pada level asesmen 3, yakni Bangka, Bulungan, dan Tarakan. Sementara sudah ada 3 kabupaten/kota yang mengalami perbaikan ke Level 2 yakni Pidie, Padang, dan Banjarmasin.
"Namun demikian, untuk penetapan Level PPKM, selain mendasarkan pada data level asesmen situasi pandemi dari Kemenkes, juga mempertimbangkan capaian vaksinasi, di mana untuk kabupaten/kota yang capaian vaksinasi dosis 1 masih kurang dari 40%, akan dinaikkan satu tingkat level PPKM yang lebih tinggi," kata Menko Airlangga.
Pelaksanaan PPKM untuk luar Jawa-Bali akan diperpanjang dari 19 Oktober hingga 8 November 2021, namun dengan tetap dilakukan evaluasi secara mendalam di setiap minggu. Pembatasan kegiatan masyarakat sesuai level asesmen di wilayah masing-masing, dengan beberapa penyesuaian, terutama yang terkait dengan kegiatan masyarakat, seperti di tempat permainan anak di mal, bioskop, tempat wisata, dll.
Baca juga: Update Covid-19: Kasus Positif Bertambah 997, Total 4.234.011 Orang
"Cakupan penerapan PPKM di luar Jawa Bali, untuk PPKM Level 1 akan diterapkan di 18 kabupaten/kota, PPKM Level 2 akan diterapkan pada 157 kabupaten/kota, sedangkan PPKM Level 3 akan dilakukan penerapannya di 211 kabupaten/kota," tutur Menko Airlangga.
Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam Ratas yaitu harus disiapkan prokes ketat dan mengantisipasi pelaksanaan Liburan Nataru (Natal dan Tahun Baru), supaya tidak terjadi gelombang ketiga. Vaksin booster untuk para penerima vaksin di awal, yang mungkin imunitasnya sudah mulai menurun, perlu segera dipersiapkan.
Update Program PEN
Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 15 Oktober 2021 sudah mencapai Rp428,21 triliun atau 57,5% dari pagu Rp744,77 triliun, yang terdiri atas:
- Realisasi klaster Kesehatan sebesar Rp115,84 triliun (53,9%);
- Realisasi klaster Perlinsos sebesar Rp122,47 triliun (65,6%);
- Realisasi klaster Program Prioritas sebesar Rp67,00 triliun (56,8%);
- Realisasi klaster Dukungan UMKM & Korporasi sebesar Rp62,60 triliun (38,5%);
- Realisasi klaster Insentif Usaha sebesar Rp60,31 triliun (96,0%).
Realisasi klaster Kesehatan yang sebesar Rp115,84 triliun yang utama adalah untuk diagnostic (testing dan tracing) realisasi sebesar 66,6% atau Rp3 triliun; therapeutic yang digunakan untuk insentif dan santunan nakes sebesar 73,9% atau Rp14 triliun dari pagu Rp18,94 triliun; dan vaksinasi (pengadaan dan pelaksanaan) sebesar 41,5% atau Rp23,97 triliun.
Sedangkan, realisasi dari klaster PerlinSos yang sebesar Rp122,47 triliun antara lain digunakan untuk Program PKH sebesar 73,4% atau Rp20,79 triliun dari pagu Rp28,31 triliun, Kartu Sembako sebesar 58,6% atau Rp29,26 triliun dari pagu Rp49,89 triliun, BLT Desa sebesar 58,7% atau Rp16,91 triliun dari pagu Rp28,80 triliun; dan BSU sebesar 75,60% atau Rp6,65 triliun dari pagu Rp8,80 triliun.
"Arahan dari Presiden Jokowi bahwa mengingat kasus di berbagai daerah sudah turun drastis, sesuai usulan Menteri Keuangan, maka anggaran earmarked 8% DBH/DAU agar bisa dioptimalisasi untuk tujuan lain selain penanganan Covid-19, dan Menkeu akan menyesuaikan aturan dan kebijakan terkait hal tersebut," tutup Menko Airlangga.
Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Sampai saat ini, pengendalian kasus Covid-19 di Indonesia sangat baik. Terlihat dari data Johns Hopkins University bahwa indikator Jumlah Kasus Konfirmasi Harian di Indonesia yaitu 3,69 kasus per 1 juta Penduduk, jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain (Singapura = 516,4 kasus; Inggris = 589,7 kasus; India = 12,1 kasus). Juga data Reproduction Rate (Rt) Indonesia sebesar 0,70 yang berarti dalam kategori terkendali, jauh lebih baik daripada Singapura yang sebesar 1,12, Inggris sebesar 1,09 dan India yang sebesar 0,85.
Secara nasional kasus aktif per 18 Oktober sebanyak 17.374 kasus atau 0,43% (dari 4,2 juta total kasus), jauh di bawah rata-rata kasus global yang sebesar 7,3% (17,8 juta kasus aktif dari 241,5 juta total kasus). Jumlah rata-rata penambahan kasus konfirmasi harian dalam 7 hari ke belakang juga terus menunjukkan tren penurunan. Per 18 Oktober 2021, penambahan kasus harian sebesar 626 kasus atau secara rata-rata 7 hari berada di angka 975. Jumlah rata-rata orang diperiksa dalam 7 hari ke belakang juga relatif stabil di kisaran 170.000 orang.
Baca juga: Hari Terakhir PPKM, 74 Kasus Covid-19 Baru Ditemukan di Bekasi
Apabila dilihat dari masing-masing kelompok provinsi, jumlah kasus yang sembuh (RR), kasus kematian (CFR), dan penurunan jumlah total kasus aktif, yakni sbb:
• Sumatera: RR= 95,78% dan CFR = 3,56% dengan penurunan -95,64%
• Nusa Tenggara: RR = 97,05% dan CFR = 2,34% dengan penurunan -95,66%
• Kalimantan: RR = 96,27% dan CFR = 3,16% dengan penurunan -95,84%
• Sulawesi: RR = 96,46% dan CFR = 2,63% dengan penurunan -93,69%
• Maluku & Papua: RR = 95,84% dan CFR = 1,75% dengan penurunan -89,27%
Sementara, tingkat RR Nasional = 96,19%, CFR Nasional = 3,38%, dan Penurunan Kasus Aktif Nasional = -95,69%.
"Asesmen situasi pandemi di luar Jawa-Bali memperlihatkan terjadi perbaikan yang signifikan dari minggu ke minggu. Dibandingkan di awal PPKM, jumlah kabupaten/kota Level 4 turun dari 132 menjadi 0, sementara itu kabupaten/kota Level 1 naik tajam dari 0 menjadi 77," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers ratas evaluasi PPKM secara virtual, di Jakarta, Senin (11/10/2021).
Level asesmen per 16 Oktober untuk 27 Provinsi di Luar Jawa Bali juga cukup baik. Sudah tidak ada provinsi di Level 4, hanya ada 1 provinsi di Level 3, dan sebanyak 23 provinsi di Level 2. Sedangkan di Level 1 sudah ada 3 provinsi (Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau).
Baca juga: Update Covid-19 Per 18 Oktober 2021: 4.235.384 Positif, 4.075.011 Sembuh, 142.999 Meninggal
Untuk di tingkat kabupaten/kota di luar Jawa & Bali, sudah tidak ada yang di Level 4. Hanya ada 24 kabupaten/kota di Level 3, 285 kabupaten/kota di Level 2, dan 77 kabupaten/kota di Level 1. Sedangkan khusus untuk 6 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 4 pada periode ini, 3 di antaranya masih tetap pada level asesmen 3, yakni Bangka, Bulungan, dan Tarakan. Sementara sudah ada 3 kabupaten/kota yang mengalami perbaikan ke Level 2 yakni Pidie, Padang, dan Banjarmasin.
"Namun demikian, untuk penetapan Level PPKM, selain mendasarkan pada data level asesmen situasi pandemi dari Kemenkes, juga mempertimbangkan capaian vaksinasi, di mana untuk kabupaten/kota yang capaian vaksinasi dosis 1 masih kurang dari 40%, akan dinaikkan satu tingkat level PPKM yang lebih tinggi," kata Menko Airlangga.
Pelaksanaan PPKM untuk luar Jawa-Bali akan diperpanjang dari 19 Oktober hingga 8 November 2021, namun dengan tetap dilakukan evaluasi secara mendalam di setiap minggu. Pembatasan kegiatan masyarakat sesuai level asesmen di wilayah masing-masing, dengan beberapa penyesuaian, terutama yang terkait dengan kegiatan masyarakat, seperti di tempat permainan anak di mal, bioskop, tempat wisata, dll.
Baca juga: Update Covid-19: Kasus Positif Bertambah 997, Total 4.234.011 Orang
"Cakupan penerapan PPKM di luar Jawa Bali, untuk PPKM Level 1 akan diterapkan di 18 kabupaten/kota, PPKM Level 2 akan diterapkan pada 157 kabupaten/kota, sedangkan PPKM Level 3 akan dilakukan penerapannya di 211 kabupaten/kota," tutur Menko Airlangga.
Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam Ratas yaitu harus disiapkan prokes ketat dan mengantisipasi pelaksanaan Liburan Nataru (Natal dan Tahun Baru), supaya tidak terjadi gelombang ketiga. Vaksin booster untuk para penerima vaksin di awal, yang mungkin imunitasnya sudah mulai menurun, perlu segera dipersiapkan.
Update Program PEN
Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 15 Oktober 2021 sudah mencapai Rp428,21 triliun atau 57,5% dari pagu Rp744,77 triliun, yang terdiri atas:
- Realisasi klaster Kesehatan sebesar Rp115,84 triliun (53,9%);
- Realisasi klaster Perlinsos sebesar Rp122,47 triliun (65,6%);
- Realisasi klaster Program Prioritas sebesar Rp67,00 triliun (56,8%);
- Realisasi klaster Dukungan UMKM & Korporasi sebesar Rp62,60 triliun (38,5%);
- Realisasi klaster Insentif Usaha sebesar Rp60,31 triliun (96,0%).
Realisasi klaster Kesehatan yang sebesar Rp115,84 triliun yang utama adalah untuk diagnostic (testing dan tracing) realisasi sebesar 66,6% atau Rp3 triliun; therapeutic yang digunakan untuk insentif dan santunan nakes sebesar 73,9% atau Rp14 triliun dari pagu Rp18,94 triliun; dan vaksinasi (pengadaan dan pelaksanaan) sebesar 41,5% atau Rp23,97 triliun.
Sedangkan, realisasi dari klaster PerlinSos yang sebesar Rp122,47 triliun antara lain digunakan untuk Program PKH sebesar 73,4% atau Rp20,79 triliun dari pagu Rp28,31 triliun, Kartu Sembako sebesar 58,6% atau Rp29,26 triliun dari pagu Rp49,89 triliun, BLT Desa sebesar 58,7% atau Rp16,91 triliun dari pagu Rp28,80 triliun; dan BSU sebesar 75,60% atau Rp6,65 triliun dari pagu Rp8,80 triliun.
"Arahan dari Presiden Jokowi bahwa mengingat kasus di berbagai daerah sudah turun drastis, sesuai usulan Menteri Keuangan, maka anggaran earmarked 8% DBH/DAU agar bisa dioptimalisasi untuk tujuan lain selain penanganan Covid-19, dan Menkeu akan menyesuaikan aturan dan kebijakan terkait hal tersebut," tutup Menko Airlangga.
Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
(abd)
Explore More