KPK Ungkap Politik Dinasti Jadi Pintu Masuknya Korupsi

"Dan itu juga karena masyarakat atau pemilih sendiri yang menurut kami di KPK itu juga yang menyebabkan biaya politik itu mahal. Ada tuntutan dari masyarakat, kita tahu semuanya," katanya.

Politik dinasti itu juga dinilai berkaitan dengan serangan fajar atau bagi-bagi uang kepada para pemilih. "Belum lagi juga adanya tuntutan atau permintaan yang kita kenal dengan istilahnya itu uang mahar untuk mencari kendaraan politik di parpol-parpol itu. Nah itu sesuatu yang meskipun tidak terungkap secara terbuka, tapi kita semuanya mendengar dan itu sudah sering disampaikan oleh calon-calon kepala daerah ini," ungkapnya.

Hal tersebut pun menjadi perhatian serius KPK. Lembaga antikorupsi itu tengah melakukan kajian bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) agar ada alokasi dana yang cukup dari APBN kepada parpol.

"Yang tujuannya apa? Supaya partai politik itu dikelola dengan profesional, dikelola dengan benar, kaderisasinya juga benar," pungkasnya.