Pakar UNICEF: Angka Kekurangan Gizi Anak Berisiko Meningkat Akibat COVID-19
Rabu, 03 Juni 2020 - 13:25 WIB
loading...
Pakar Nutrisi United Nations Childrens Fund (UNICEF) Indonesia, Sri Sukotjo mengungkapkan angka kekuranagn gizi anak Indonesia berisiko meningkat akibat pandemi COVID-19. Foto/SINDOnews/Binti Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Pakar Nutrisi United Nations Children's Fund (UNICEF) Indonesia, Sri Sukotjo mengungkapkan angka kekuranagn gizi anak Indonesia berisiko meningkat akibat pandemi COVID-19.
“Jadi memang sebelum pandemi ini status gizi anak balita di Indonesia itu sudah belum optimal lah,” ujar Sri di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha BNPB, Jakarta, Rabu (3/6/2020). (Baca juga: 20 WNI di Luar Negeri Sembuh COVID-19, Total Menjadi 523 Orang)
Sri mengatakan sebelum pandemi angka stunting di Indonesia sebanyak 7 juta balita. Sementara angka kekurangan gizi pada anak sebanyak 2 juta balita.
“Jadi satu dari tiga anak Indonesia atau sekitar 7 juta balita Indonesia mengalami stunting. Kemudian wasting (kekurangan gizi pada anak) itu sekitar 2 juta balita. Jadi memang status gizi kita belum optimal,” jelasnya.
Namun, setelah pandemi angka-angka kekurangan gizi maupun stunting pada balita berisiko meningkat. Pasalnya, banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan atau pekerjaan akibat pandemi COVID-19 ini.
“Pandemi ini sebetulnya untuk kenaikan angka-angka tersebut itu sangat memungkinkan, sangat-sangat tinggi ya. Jadi misalnya, karena Posyandu beberapa waktu kita tahu tidak ada, atau terjadi destrupsi. Maka ini sangat berisiko tinggi untuk anak-anak balita tersebut keadaan gizinya menjadi turun. Dan itu yang sangat menghawatirkan kami di UNICEF,” jelas Sri.
Sri pun menjelaskan saat ini UNICEF membantu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menstabilkan angka-angka tersebut dengan membuat pedoman pelayanan gizi di masa pandemi serta pada masa New Normal yang akan segera diberlakukan.
“Sehingga UNICEF pun saat ini membantu Kemenkes dalam membuat pedoman pelayanan gizi pada masa pandemi dan pada masa New Normal. Jadi, bagaimana memastikan anak-anak di daerah itu bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan gizi yang terbaik,” kata Sri.
Jadi UNICEF, lanjut Sri, membantu Kemenkes untuk berbagai macam pedoman dan memberikan bantuan teknis Bidan di daerah misalnya untuk memberikan layanan langsung ke masyarakat. Dimana sebelum pandemi konseling secara langsung kini bisa menggunakan konseling secara virtual. (Baca juga: Pimpinan DPR Usulkan Sekolah Daring dengan Pola Normal)
“Misalnya karena Posyandu tidak jalan, jadi kami memberikan bantuan teknis untuk bidan-bidan desa bisa melakukan konseling. Bagaimana melakukan konselingnya misalnya konselingnya jarak satu meter. Kemudian kalau misalnya kita sebelumnya pakai toa atau surat edaran, kita pakai WhatsApp aja nih. Jadi kita bisa memberikan konseling secara virtual tapi kalau sudah ada parah, baru kita melakukan kunjungan,” papar Sri.
“Jadi memang sebelum pandemi ini status gizi anak balita di Indonesia itu sudah belum optimal lah,” ujar Sri di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha BNPB, Jakarta, Rabu (3/6/2020). (Baca juga: 20 WNI di Luar Negeri Sembuh COVID-19, Total Menjadi 523 Orang)
Sri mengatakan sebelum pandemi angka stunting di Indonesia sebanyak 7 juta balita. Sementara angka kekurangan gizi pada anak sebanyak 2 juta balita.
“Jadi satu dari tiga anak Indonesia atau sekitar 7 juta balita Indonesia mengalami stunting. Kemudian wasting (kekurangan gizi pada anak) itu sekitar 2 juta balita. Jadi memang status gizi kita belum optimal,” jelasnya.
Namun, setelah pandemi angka-angka kekurangan gizi maupun stunting pada balita berisiko meningkat. Pasalnya, banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan atau pekerjaan akibat pandemi COVID-19 ini.
“Pandemi ini sebetulnya untuk kenaikan angka-angka tersebut itu sangat memungkinkan, sangat-sangat tinggi ya. Jadi misalnya, karena Posyandu beberapa waktu kita tahu tidak ada, atau terjadi destrupsi. Maka ini sangat berisiko tinggi untuk anak-anak balita tersebut keadaan gizinya menjadi turun. Dan itu yang sangat menghawatirkan kami di UNICEF,” jelas Sri.
Sri pun menjelaskan saat ini UNICEF membantu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menstabilkan angka-angka tersebut dengan membuat pedoman pelayanan gizi di masa pandemi serta pada masa New Normal yang akan segera diberlakukan.
“Sehingga UNICEF pun saat ini membantu Kemenkes dalam membuat pedoman pelayanan gizi pada masa pandemi dan pada masa New Normal. Jadi, bagaimana memastikan anak-anak di daerah itu bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan gizi yang terbaik,” kata Sri.
Jadi UNICEF, lanjut Sri, membantu Kemenkes untuk berbagai macam pedoman dan memberikan bantuan teknis Bidan di daerah misalnya untuk memberikan layanan langsung ke masyarakat. Dimana sebelum pandemi konseling secara langsung kini bisa menggunakan konseling secara virtual. (Baca juga: Pimpinan DPR Usulkan Sekolah Daring dengan Pola Normal)
“Misalnya karena Posyandu tidak jalan, jadi kami memberikan bantuan teknis untuk bidan-bidan desa bisa melakukan konseling. Bagaimana melakukan konselingnya misalnya konselingnya jarak satu meter. Kemudian kalau misalnya kita sebelumnya pakai toa atau surat edaran, kita pakai WhatsApp aja nih. Jadi kita bisa memberikan konseling secara virtual tapi kalau sudah ada parah, baru kita melakukan kunjungan,” papar Sri.
(kri)
Lihat Juga :
