Heboh Komik Superman Biseksual, DPR Minta Pemerintah Blokir Situs

Sabtu, 16 Oktober 2021 - 14:11 WIB
loading...
Heboh Komik Superman...
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta pemerintah tegas menyikapi DC Comics yang mengenalkan Jon Kent karakter Superman baru, sebagai biseksual. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta pemerintah untuk bersikap tegas dalam menyikapi kontroversi DC Comics. Pasalnya mengenalkan Jon Kent karakter Superman baru, sebagai biseksual . Hal ini menuai reaksi keras sejumlah pihak atas kehadiran karakter tersebut.

Baca juga: Waketum MUI Kecam Komik Superman Promosikan Gaya Hidup LGBT

"Sejauh ini saya mengusulkan, agar pemerintah mengeluarkan surat larangan edar dan memblokir situs yang berhubungan dengan komik ini," kata Yandri kepada wartawan, Sabtu (16/10/2021).

Baca juga: Superman Gay Picu Kemarahan Kaum Konservatif, Netizen Dunia Gempar

"Semoga pemerintah segera mengambil tindakan terkait kemungkinan distribusi komik Superman ini baik lewat buku ataupun lewat internet," tambahnya.

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu tegas menolak distribusi komik keluaran DC ini karena akan merusak moral bangsa.

"Keberadaan komik yang menampilkan sosok biseksual ini jelas bertentangan dengan Pancasila dan akan merusak moral bangsa," ujarnya

Yandri menambahkan, sebagai tokoh fiksi populer Superman dengan versi biseksual ini tentu bisa membahayakan generasi muda khususnya anak-anak.

"Kita harus menyelamatkan generasi penerus, khususnya anak anak. Tentu akan berdampak negatif pada edukasi anak bangsa. Apalagi Superman karakter populer dari masa ke masa. Jangan sampai anak-anak Indonesia terpengaruh budaya yang bertentangan dengan norma di tengah masyarakat kita," pungkasnya.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
MUI Desak Pemerintah-DPR...
MUI Desak Pemerintah-DPR Rumuskan Regulasi Soal LGBT: Harus Lebih Berat dari Perzinaan!
Komisi VI DPR: Kenaikan...
Komisi VI DPR: Kenaikan Harga BBM Dilakukan Tiba-tiba, Kami Belum dapat Informasi
DPR Awasi Tata Kelola...
DPR Awasi Tata Kelola BGN Buntut Dadan Cs Terjerat Kasus Dugaan Korupsi
Buntut Listrik Blackout...
Buntut Listrik Blackout di Pulau Sumatera, PLN Didesak Beri Kompensasi
Anggota DPR Cindy Monica:...
Anggota DPR Cindy Monica: Putusan MK Perkuat Hak Politik Perempuan
PDIP Bentuk Tim Evaluasi...
PDIP Bentuk Tim Evaluasi RUU Pemilu, Andreas: Saya Dengar Inisiatifnya Diambil Alih Pemerintah
Harga BBM Nonsubsidi...
Harga BBM Nonsubsidi Mendadak Naik di Tengah Malam, DPR Bakal Panggil ESDM dan Pertamina
DPR Solid Tolak Aturan...
DPR Solid Tolak Aturan Kemasan Polos Produk Tembakau dari Kemenkes
DPR Sahkan Revisi UU...
DPR Sahkan Revisi UU PPSK Hari Ini, Berikut Poin-poin Lengkapnya
Rekomendasi
Sertifikasi RSPO Kunci...
Sertifikasi RSPO Kunci Akses Pasar dan Penguatan Petani Sawit Swadaya
Unjuk Rasa Mahasiswa...
Unjuk Rasa Mahasiswa Bubar, Polisi Mulai Buka Jalan Jenderal Sudirman Arah Bundaran HI
BYD M6 DM Diklaim Irit...
BYD M6 DM Diklaim Irit 65 Km/Liter, Sudah Diuji 150 Km Nyaris Tanpa Minum Bensin
Berita Terkini
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved