Rachel Vennya Kabur dari Karantina, PKS: Jangan Ada Pembiaran
Jum'at, 15 Oktober 2021 - 11:27 WIB
loading...
Kasus kaburnya selebgram Rachel Vennya dari masa karantina kesehatan di Wisma Atlet, Pademangan, Jakarta, menyita perhatian banyak pihak. Foto/Instagram
A
A
A
JAKARTA - Kasus kaburnya selebgram Rachel Vennya dari masa karantina kesehatan di Wisma Atlet, Pademangan, Jakarta, menyita perhatian banyak pihak. Terlebih, kaburnya Rachel dibantu oleh seorang oknum TNI.
Terkait hal itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada publik figur yang melarikan diri saat masa karantina usai melakukan perjalanan ke luar negeri. “Jangan ada pembiaran dan pembedaan sikap kepada siapapun. Apalagi yang melakukan ini seorang publik figur yang dijadikan contoh oleh masyarakat," kata Netty dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (15/10/2021).
Anggota Komisi IX DPR RI ini menilai tindakan tegas penting dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat. Sebab, jika pemerintah tidak memberikan sanksi yang tegas apalagi cenderung didiamkan, hal ini dapat memicu kecemburuan sosial. "Jangan sampai rakyat berpikir bahwa pemerintah pilih-pilih dalam memberikan sanksi," katanya.
Baca juga: Satgas Sebut Proses Hukum Rachel Vennya Kabur dari Wisma Atlet Sedang Berjalan
Menurut Netty, pelanggaran protokol kesehatan oleh tokoh publik telah terjadi beberapa kali dan menjadi pemberitaan luas media. Seharusnya langkah klarifikasi dan penindakannya pun harus disebarluaskan ke publik juga.
Dengan begitu, rakyat tahu dan percaya bahwa pemerintah bersikap tegas, adil, dan transparan. "Jika pilah pilih, rakyat bisa bersikap masa bodoh dengan ketentuan protokol kesehatan,” katanya.
Selain itu, kata Netty, dugaan keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa kaburnya publik figur tersebut juga harus diusut sampai tuntas. “Aparat harus bertindak sebagai pelaksana sekaligus pengawas penerapan aturan, jangan justru membantu pelanggaran. Kejadian ini harus diusut tuntas, jangan dibiarkan. Saya khawatir, sebelumnya telah ada kejadian serupa, namun tidak diketahui publik,” katanya.
Maka itu, kata dia, jika terbukti adanya keterlibatan petugas, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi. "Apakah sudah dilakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja petugas karantina? Tidak hanya petugas di bandara tapi juga petugas yang menjadi penanggungjawab di tempat-tempat karantia,” pungkasnya.
Terkait hal itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada publik figur yang melarikan diri saat masa karantina usai melakukan perjalanan ke luar negeri. “Jangan ada pembiaran dan pembedaan sikap kepada siapapun. Apalagi yang melakukan ini seorang publik figur yang dijadikan contoh oleh masyarakat," kata Netty dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (15/10/2021).
Anggota Komisi IX DPR RI ini menilai tindakan tegas penting dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat. Sebab, jika pemerintah tidak memberikan sanksi yang tegas apalagi cenderung didiamkan, hal ini dapat memicu kecemburuan sosial. "Jangan sampai rakyat berpikir bahwa pemerintah pilih-pilih dalam memberikan sanksi," katanya.
Baca juga: Satgas Sebut Proses Hukum Rachel Vennya Kabur dari Wisma Atlet Sedang Berjalan
Menurut Netty, pelanggaran protokol kesehatan oleh tokoh publik telah terjadi beberapa kali dan menjadi pemberitaan luas media. Seharusnya langkah klarifikasi dan penindakannya pun harus disebarluaskan ke publik juga.
Dengan begitu, rakyat tahu dan percaya bahwa pemerintah bersikap tegas, adil, dan transparan. "Jika pilah pilih, rakyat bisa bersikap masa bodoh dengan ketentuan protokol kesehatan,” katanya.
Selain itu, kata Netty, dugaan keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa kaburnya publik figur tersebut juga harus diusut sampai tuntas. “Aparat harus bertindak sebagai pelaksana sekaligus pengawas penerapan aturan, jangan justru membantu pelanggaran. Kejadian ini harus diusut tuntas, jangan dibiarkan. Saya khawatir, sebelumnya telah ada kejadian serupa, namun tidak diketahui publik,” katanya.
Maka itu, kata dia, jika terbukti adanya keterlibatan petugas, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi. "Apakah sudah dilakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja petugas karantina? Tidak hanya petugas di bandara tapi juga petugas yang menjadi penanggungjawab di tempat-tempat karantia,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
