Demokrat Kubu AHY Hadirkan Peserta KLB Deli Serdang sebagai Saksi Fakta

Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat kubu AHY, Mehbob menerangkan dalam peraturan menteri Nomor 34 Tahun 2017 Pasal 11 sudah jelas bahwa untuk perubahan AD/ART atau kepengurusan harus ada surat keterangan dari mahkamah partai yang sah.

"Sementara KLB Deli Serdang mendalilkan mengeluarkan surat keterangan mahkamah partai tapi yang tidak terdaftar dan tidak sah, itulah salah satu mengapa Menkumham menolak," kata Mehbob.

Hal ini, kata Mehbob, masih ditambah sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat pemenuhan 3/4 DPD dan setengah DPC itu pun tidak terpenuhi oleh pihak yang melaksanakan KLB Deli Serdang.

"Jadi sebetulnya sudah jelas dan terang benderang bahwa secara hukum Menkumham sudah benar. Jadi kita kadang-kadang berpikir apakah Moeldoko tidak tahu hukum? Atau karena terbuai buai oleh lawyer-lawyer yang tidak tahu hukum pula," kata Mehbob.