Wapres Minta Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Dipercepat
Rabu, 13 Oktober 2021 - 17:26 WIB
loading...
Wakil Presiden Maruf Amin hari ini melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Maluku dan memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem. Foto/Setwapres
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin hari ini melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Maluku. Pada kesempatan itu Wapres memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem kabupaten prioritas provinsi maluku 2021.
Baca juga: Luncurkan Program Pejuang Muda, Mensos: Para Mahasiswa Turun ke Masyarakat untuk Mencari Solusi Atasi Masalah Kemiskinan
Maruf mengatakan, program penanganan kemiskinan ekstrem belum dapat diterima optimal oleh masyarakat miskin. Dia pun meminta program penanggulangan kemiskinan ekstrim di kementerian/lembaga dan daerah segera dikonvergensikan.
Baca juga: Ganjar Bentuk Satgas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, 5 Daerah Jadi Prioritas
"Konvergensi yang dimaksudkan adalah, upaya memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran, dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama. Baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak," kata Wapres dikutip dari pers rilis Biro Pers Setwapres, Rabu (13/10/2021).
Wapres mengungkapkan, anggaran untuk mendukung berbagai program penanggulangan kemiskinan jumlahnya cukup besar yakni mencapai lebih dari Rp500 triliun. Sehingga menurutnya, tantangan utamanya adalah memastikan program sampai kepada masyarakat miskin ekstrim.
Seperti diketahui di Provinsi Maluku terdapat lima kabupaten yang merupakan kantong-kantong kemiskinan ekstrem yakni Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur.
"Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di berbagai kesempatan, dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, anggaran bukanlah isu utama. Tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan seluruh program tadi, baik program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, dapat diterima rumah tangga miskin ekstrem yang ada di lima wilayah kabupaten prioritas tersebut," tegasnya.
Dia pun mengapresiasi program yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Maluku terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem. Di antaranya Rumah Basudara Sejahtera dan 'Manggurebe Bangun Desa'.
"Saya memandang program 'Rumah Basudara Sejahtera' dan 'Manggurebe Bangun Desa' maupun program inovasi lainnya sangat mendukung strategi penanggulangan kemiskinan dan khususnya untuk kemiskinan ekstrem yang saya sampaikan sebelumnya," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, di sisa waktu tiga bulan tahun 2021, pemerintah memberikan program tambahan yakni Program Sembako dan BLT-Desa. Dia pun meminta agar perbaikan data penerima manfaat terus diperbaiki.
"Untuk program Sembako, kita memiliki DTKS sebagai daftar rumah tangga penerima bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial, serta daftar nama yang digunakan oleh Kementerian Desa untuk menyalurkan bantuan langsung tunai desa," ungkapnya.
Baca juga: Luncurkan Program Pejuang Muda, Mensos: Para Mahasiswa Turun ke Masyarakat untuk Mencari Solusi Atasi Masalah Kemiskinan
Maruf mengatakan, program penanganan kemiskinan ekstrem belum dapat diterima optimal oleh masyarakat miskin. Dia pun meminta program penanggulangan kemiskinan ekstrim di kementerian/lembaga dan daerah segera dikonvergensikan.
Baca juga: Ganjar Bentuk Satgas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, 5 Daerah Jadi Prioritas
"Konvergensi yang dimaksudkan adalah, upaya memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran, dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama. Baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak," kata Wapres dikutip dari pers rilis Biro Pers Setwapres, Rabu (13/10/2021).
Wapres mengungkapkan, anggaran untuk mendukung berbagai program penanggulangan kemiskinan jumlahnya cukup besar yakni mencapai lebih dari Rp500 triliun. Sehingga menurutnya, tantangan utamanya adalah memastikan program sampai kepada masyarakat miskin ekstrim.
Seperti diketahui di Provinsi Maluku terdapat lima kabupaten yang merupakan kantong-kantong kemiskinan ekstrem yakni Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur.
"Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di berbagai kesempatan, dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, anggaran bukanlah isu utama. Tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan seluruh program tadi, baik program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, dapat diterima rumah tangga miskin ekstrem yang ada di lima wilayah kabupaten prioritas tersebut," tegasnya.
Dia pun mengapresiasi program yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Maluku terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem. Di antaranya Rumah Basudara Sejahtera dan 'Manggurebe Bangun Desa'.
"Saya memandang program 'Rumah Basudara Sejahtera' dan 'Manggurebe Bangun Desa' maupun program inovasi lainnya sangat mendukung strategi penanggulangan kemiskinan dan khususnya untuk kemiskinan ekstrem yang saya sampaikan sebelumnya," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, di sisa waktu tiga bulan tahun 2021, pemerintah memberikan program tambahan yakni Program Sembako dan BLT-Desa. Dia pun meminta agar perbaikan data penerima manfaat terus diperbaiki.
"Untuk program Sembako, kita memiliki DTKS sebagai daftar rumah tangga penerima bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial, serta daftar nama yang digunakan oleh Kementerian Desa untuk menyalurkan bantuan langsung tunai desa," ungkapnya.
(maf)
Lihat Juga :
