LaNyalla Sebut Amendemen Dibutuhkan untuk Menekan Oligarki
loading...
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Sejak dilantik sebagai Ketua DPD RI pada Oktober 2019 lalu, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, telah keliling ke seluruh Indonesia, dari Sabang, Merauke sampai Rote. LaNyalla menyerap, melihat dan mendengar langsung aspirasi yang ada di daerah.
Hal tersebut disampaikannya di hadapan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sabtu (9/10/2021), yang membahas 'Aktualisasi Nilai Kebangsaan dalam Merajut Kebhinekaan'.
Senator asal Jawa Timur ini menjelaskan, inti dari permasalahan yang ada di daerah cenderung sama. "Dari perjalanan ke daerah-daerah di Indonesia tersebut, saya menemukan satu kesimpulan, mengapa hampir semua permasalahan di daerah sama. Mulai dari persoalan sumber daya alam daerah yang terkuras, hingga kemiskinan di daerah. Setelah saya petakan, ternyata akar persoalannya ada di hulu, bukan di hilir. Akar persoalan yang ada di hulu adalah ketidakadilan sosial," katanya.
Dia menjelaskan, keadilan sosial sulit terwujud karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekuasaan. Inilah yang belakangan sering disebut dengan istilah oligarki .
"Oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Dan kemudian oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik," katanya.
Mantan Ketua Umum PSSI itu menjelaskan, hal ini bisa terjadi karena memang dibuka peluang melalui payung Konstitusi dan undang-undang untuk terjadinya dominasi segelintir orang yang memiliki modal untuk menguasai dan menguras kekayaan negara.
"Oleh karena itu, DPD RI berpendapat, bahwa wacana amendemen perubahan ke-5 Konstitusi kita yang kini tengah bergulir harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa ini. Kita harus berani melakukan koreksi atas sistem tata negara Indonesia. Termasuk sistem ekonomi negara ini. DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkan hal itu," katanya.
Menurutnya, bila koreksi atas arah perjalanan bangsa dapat diwujudkan, maka Indonesia akan kembali dalam suasana kebatinan untuk membangun bangsa ini.
"Tentunya dengan semangat yang sama, seperti yang dilakukan para pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dengan semangat anti penjajahan dalam wujud apa pun."
Dengan alasan itu, LaNyalla kerap datang ke kampus-kampus untuk menggugah kesadaran publik. "Kita ingin memantik pemikiran kaum terdidik dan para cendekiawan agar terbangun dalam suasana kebatinan yang sama, yaitu untuk memikirkan bagaimana Indonesia ke depan lebih baik," katanya
Hal tersebut disampaikannya di hadapan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sabtu (9/10/2021), yang membahas 'Aktualisasi Nilai Kebangsaan dalam Merajut Kebhinekaan'.
Senator asal Jawa Timur ini menjelaskan, inti dari permasalahan yang ada di daerah cenderung sama. "Dari perjalanan ke daerah-daerah di Indonesia tersebut, saya menemukan satu kesimpulan, mengapa hampir semua permasalahan di daerah sama. Mulai dari persoalan sumber daya alam daerah yang terkuras, hingga kemiskinan di daerah. Setelah saya petakan, ternyata akar persoalannya ada di hulu, bukan di hilir. Akar persoalan yang ada di hulu adalah ketidakadilan sosial," katanya.
Dia menjelaskan, keadilan sosial sulit terwujud karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekuasaan. Inilah yang belakangan sering disebut dengan istilah oligarki .
"Oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Dan kemudian oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik," katanya.
Mantan Ketua Umum PSSI itu menjelaskan, hal ini bisa terjadi karena memang dibuka peluang melalui payung Konstitusi dan undang-undang untuk terjadinya dominasi segelintir orang yang memiliki modal untuk menguasai dan menguras kekayaan negara.
"Oleh karena itu, DPD RI berpendapat, bahwa wacana amendemen perubahan ke-5 Konstitusi kita yang kini tengah bergulir harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa ini. Kita harus berani melakukan koreksi atas sistem tata negara Indonesia. Termasuk sistem ekonomi negara ini. DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkan hal itu," katanya.
Menurutnya, bila koreksi atas arah perjalanan bangsa dapat diwujudkan, maka Indonesia akan kembali dalam suasana kebatinan untuk membangun bangsa ini.
"Tentunya dengan semangat yang sama, seperti yang dilakukan para pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dengan semangat anti penjajahan dalam wujud apa pun."
Dengan alasan itu, LaNyalla kerap datang ke kampus-kampus untuk menggugah kesadaran publik. "Kita ingin memantik pemikiran kaum terdidik dan para cendekiawan agar terbangun dalam suasana kebatinan yang sama, yaitu untuk memikirkan bagaimana Indonesia ke depan lebih baik," katanya
(zik)
Lihat Juga :
