LaNyalla Sebut Amendemen Dibutuhkan untuk Menekan Oligarki
Sabtu, 09 Oktober 2021 - 19:34 WIB
loading...
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Sejak dilantik sebagai Ketua DPD RI pada Oktober 2019 lalu, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, telah keliling ke seluruh Indonesia, dari Sabang, Merauke sampai Rote. LaNyalla menyerap, melihat dan mendengar langsung aspirasi yang ada di daerah.
Hal tersebut disampaikannya di hadapan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sabtu (9/10/2021), yang membahas 'Aktualisasi Nilai Kebangsaan dalam Merajut Kebhinekaan'.
Senator asal Jawa Timur ini menjelaskan, inti dari permasalahan yang ada di daerah cenderung sama. "Dari perjalanan ke daerah-daerah di Indonesia tersebut, saya menemukan satu kesimpulan, mengapa hampir semua permasalahan di daerah sama. Mulai dari persoalan sumber daya alam daerah yang terkuras, hingga kemiskinan di daerah. Setelah saya petakan, ternyata akar persoalannya ada di hulu, bukan di hilir. Akar persoalan yang ada di hulu adalah ketidakadilan sosial," katanya.
Dia menjelaskan, keadilan sosial sulit terwujud karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekuasaan. Inilah yang belakangan sering disebut dengan istilah oligarki .
Baca juga: Singgung Amendemen UUD 1945, La Nyalla Ingin DPD Diperkuat
"Oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Dan kemudian oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik," katanya.
Mantan Ketua Umum PSSI itu menjelaskan, hal ini bisa terjadi karena memang dibuka peluang melalui payung Konstitusi dan undang-undang untuk terjadinya dominasi segelintir orang yang memiliki modal untuk menguasai dan menguras kekayaan negara.
Hal tersebut disampaikannya di hadapan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sabtu (9/10/2021), yang membahas 'Aktualisasi Nilai Kebangsaan dalam Merajut Kebhinekaan'.
Senator asal Jawa Timur ini menjelaskan, inti dari permasalahan yang ada di daerah cenderung sama. "Dari perjalanan ke daerah-daerah di Indonesia tersebut, saya menemukan satu kesimpulan, mengapa hampir semua permasalahan di daerah sama. Mulai dari persoalan sumber daya alam daerah yang terkuras, hingga kemiskinan di daerah. Setelah saya petakan, ternyata akar persoalannya ada di hulu, bukan di hilir. Akar persoalan yang ada di hulu adalah ketidakadilan sosial," katanya.
Dia menjelaskan, keadilan sosial sulit terwujud karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekuasaan. Inilah yang belakangan sering disebut dengan istilah oligarki .
Baca juga: Singgung Amendemen UUD 1945, La Nyalla Ingin DPD Diperkuat
"Oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Dan kemudian oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik," katanya.
Mantan Ketua Umum PSSI itu menjelaskan, hal ini bisa terjadi karena memang dibuka peluang melalui payung Konstitusi dan undang-undang untuk terjadinya dominasi segelintir orang yang memiliki modal untuk menguasai dan menguras kekayaan negara.
Lihat Juga :
