Kemnaker Respon Positif Rencana Bupati Bantul Dirikan BLK UPTP

Senin, 04 Oktober 2021 - 19:01 WIB
loading...
Kemnaker Respon Positif...
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Budi Hartawan, saat menerima kunjungan Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung, Sabtu (2/10/2021).
A A A
BANDUNG - Kementerian Ketenagakerjaan merespon positif rencana Pemkab Bantul terkait pendirian Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) berupa Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola langsung oleh Kemnaker di Provinsi Bantul, DIY. Meskipun dikelola oleh Kemnaker, pelatihan BLK ini akan disesuaikan dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat setempat.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Budi Hartawan, saat menerima kunjungan Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung, Sabtu (2/10/2021).

Kemnaker Respon Positif Rencana Bupati Bantul Dirikan BLK UPTP


Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Budi Hartawan menyatakan apresiasi atas kunjungan Bupati Bantul ke BBPLK Bandung dan BLK Lembang, dalam rangka mencari referensi untuk membangun BLK UPTP di Bantul.

"BLK UPTP yang dibangun di Bantul untuk pengembangannya akan disesuaikan dengan potensi yang ada di Kabupaten Bantul," ucapnya.

Ia mengatakan, pembangunan BLK UPTP di Bantul ini sebagai solusi mendekatkan antara kebutuhan akan SDM terampil oleh perusahaan dengan ketersediaan SDM terampil.

"Kita harapkan BLK UPTP yang dibangun bisa terintegrasi dengan kejuruannya untuk dapat menghasilkan para pencari kerja yang kompeten,"ujarnya.

Dirjen Budi juga menjelaskan, dalam setiap arahannya, Menaker Ida Fauziyah ingin agar pembangunan dan pengembangan BLK UPTP dan UPTD bisa menjadi langkah dalam mendukung peningkatan keahlian SDM yang ada di daerah.

Sementara itu Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, kunjungannya ini dalam rangka memperoleh gambaran dan informasi yang lebih detail tentang aktivitas BLK dan seberapa besar manfaat bagi peserta pelatihan.

Menurutnya, BBPLK Bandung dan BLK Lembang ini bisa menjadi barometer dalam upaya meningkatkan keahlian SDM di Bantul.

"Kita ingin BBPLK Bandung dan BLK Lembang nantinya bisa menjadi contoh dalam mengembangkan keahlian SDM yang ada di Bantul," kata Abdul Halim Muslih.

Bupati menjelaskan, dalam membangun dan mengembangkan BLK UPTP ini Pemkab Bantul sudah memiliki lahan seluas 2 hektar untuk dapat dijadikan lokasi pembangunan BLK UPTP.

"Saya berharap nantinya masyarakat kabupaten Bantul dan Provinsi DIY bisa belajar, berlatih di BLK UPTP," ujarnya.

Ia juga menyatakan, pihaknya telah mengusulkan kepada Kemnaker dan memperoleh sambutan yang positif. Selanjutnya kami serahkan kepada Kemnaker untuk waktu pembangunan BLK UPTP tersebut.

"Kapan BLK UPTP itu akan dibangun dan beroperasi itu sepenuhnya wewenang Kemnaker," katanya.

Hingga saat ini, Kemnaker telah memiliki 21 BLK UPTP yang tersebar di berbagai daerah. Yaitu BLK Banda Aceh dengan program unggulan administrasi perkantoran, BBPLK Medan (Konstruksi), BLK Padang (TIK), BLK Belitung (Pariwisata), BBPLK Bekasi (TIK), BBPLK Bandung (Otomotif), BLK Lembang (Agribisnis) dan BBPLK Serang (Listrik dan Las).

BLK lainnya adalah BBPLK Semarang (Fashion Technology), BLK Surakarta (Garmen), BLK Sidoarjo (Garmen Apparel), BLK Banyuwangi (Pariwisata), BLK Makassar (Otomotif), BLK Bantaeng (Pariwisata) BLK Pangkajene dan Kepulauan (Teknik Las), BLK Ternate (TIK), BLK Samarinda (Otomotif), BLK Kendari (Garmen Apparel), BLK Sorong (Pariwisata), BLK Lombok Timur (Pariwisata), dan BLK Ambon (Teknik Listrik). CM
(srf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
7 Terdakwa Kasus Suap...
7 Terdakwa Kasus Suap Sertifikasi K3 Kemnaker Dihukum 4 hingga 6,5 Tahun Penjara
2 Pengusaha Divonis...
2 Pengusaha Divonis 1,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: PT KEM Korban Sistem di Kemnaker
Selain Penjara 4,5 Tahun,...
Selain Penjara 4,5 Tahun, Eks Wamenaker Noel Diminta Bayar Uang Pengganti Rp3,4 Miliar
Noel Jelang Vonis Kasus...
Noel Jelang Vonis Kasus Pemerasan di Kemnaker: Naik Asam Lambung Saya
Dirjen hingga Pejabat...
Dirjen hingga Pejabat Kemnaker Dituntut 4,5-7 Tahun Penjara di Kasus Pemerasan Sertifikasi K3
Irvian Bobby Sultan...
Irvian Bobby Sultan Kemnaker Dituntut 6 Tahun Penjara di Kasus Pemerasan K3
Program Pelatihan Vokasi...
Program Pelatihan Vokasi buat Tamatan SMK/SMA Dibuka! Kuotanya 70 Ribu, Uang Saku Rp20 Ribu/Hari
150 Ribu Peserta Magang...
150 Ribu Peserta Magang Nasional 2026 Digaji UMP, Di Jakarta Dapat Rp5,7 Juta
Ada Demo Buruh di Kemnaker,...
Ada Demo Buruh di Kemnaker, Pengendara Diimbau Gunakan Jalur Alternatif
Rekomendasi
AS Menyerang Lagi, Iran...
AS Menyerang Lagi, Iran Tutup Total Selat Hormuz
DUNLOP Hadirkan SmartCare...
DUNLOP Hadirkan SmartCare Warranty, Solusi Tenang Pengguna Ban BLUE RESPONSE TG
Apa Itu Siri AI Apple...
Apa Itu Siri AI Apple dan Mengapa 1,3 Miliar iPhone Tak Bisa Menjalankannya?
Berita Terkini
Pemerintah Hormati Putusan...
Pemerintah Hormati Putusan Kasus Andrie Yunus, Yusril: Wujud Independensi Peradilan
Modernisasi Kapal Induk...
Modernisasi Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Penting untuk Perpanjang Usia Pakai
KPK Periksa Bupati Muara...
KPK Periksa Bupati Muara Enim Edison setelah OTT ASN BPK
Kader Muhammadiyah Uji...
Kader Muhammadiyah Uji Penetapan Awal Bulan Hijriah oleh Menag ke MK
Roy Suryo Pertanyakan...
Roy Suryo Pertanyakan Legal Standing Ade Darmawan di Kasus Ijazah Jokowi
64 PSE Sudah Lapor ke...
64 PSE Sudah Lapor ke Komdigi, Nurul Arifin Berharap Angkanya Terus Meningkat
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved