Kisruh Partai Demokrat, Kubu AHY Sebut Moeldoko Dalang dan Yusril Wayangnya
Senin, 04 Oktober 2021 - 04:30 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, menurut Herzaky, Demokrat juga memperhatikan instabilitas emosi Yusril ketika kader Demokrat katakan bahwa Yusril yang sekarang menggugat AD/ART Demokrat ini aneh, karena AD/ART ini pada 2020 lalu dijadikan dasar untuk mengusung anaknya menjadi Calon Bupati di Belitung Timur. Lalu respons Yusril malah menyinggung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak akan bisa maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2004 tanpa dukungan PBB.
"Sungguh Pembodohan Publik. Sangat tidak intelek. Perlu diragukan intelektualitasnya. Tanpa PBB, Pak SBY dengan dukungan Demokrat tetap bisa maju Nyapres. Karena baik dilihat dari perolehan suara maupun kursi, sudah memenuhi syarat untuk Nyapres. Tapi bukan itu persoalannya. Kami mempersoalkan intelektualitas dan respons Yusril. Kurang cerdas dan terlalu emosional," sesalnya.
Oleh karena itu, dia menambahkan, Demokrat kembali mempertanyakan kemampuan intelijen KSP Moeldoko. Karena, seminggu sebelum putusan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), ada pertemuan antara Tim DPP Partai Demokrat dengan Tim Yusril. Saat itu penawarannya, benar Rp 100 miliar dan ada buktinya berupa tulisan tangannya. Tentu saja Demokrat kala itu menolak halus karena melampaui batas kepantasan, seolah-olah hukum bisa diperjualbelikan.
"Bayangkan, kami yang berada di pihak yang benar saja dimintai tarif Rp 100 miliar," ujarnya.
"Faktanya, seminggu kemudian, tanpa Yusril, kami memang benar menang. Pengajuan KSP Moeldoko ditolak oleh Pemerintah. Sekarang, kami tidak bisa membayangkan, berapa KSP Moeldoko harus membayar Yusril pada posisi KSP Moeldoko yang salah dan kalah," tambah Herzaky.
"Sungguh Pembodohan Publik. Sangat tidak intelek. Perlu diragukan intelektualitasnya. Tanpa PBB, Pak SBY dengan dukungan Demokrat tetap bisa maju Nyapres. Karena baik dilihat dari perolehan suara maupun kursi, sudah memenuhi syarat untuk Nyapres. Tapi bukan itu persoalannya. Kami mempersoalkan intelektualitas dan respons Yusril. Kurang cerdas dan terlalu emosional," sesalnya.
Oleh karena itu, dia menambahkan, Demokrat kembali mempertanyakan kemampuan intelijen KSP Moeldoko. Karena, seminggu sebelum putusan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), ada pertemuan antara Tim DPP Partai Demokrat dengan Tim Yusril. Saat itu penawarannya, benar Rp 100 miliar dan ada buktinya berupa tulisan tangannya. Tentu saja Demokrat kala itu menolak halus karena melampaui batas kepantasan, seolah-olah hukum bisa diperjualbelikan.
"Bayangkan, kami yang berada di pihak yang benar saja dimintai tarif Rp 100 miliar," ujarnya.
"Faktanya, seminggu kemudian, tanpa Yusril, kami memang benar menang. Pengajuan KSP Moeldoko ditolak oleh Pemerintah. Sekarang, kami tidak bisa membayangkan, berapa KSP Moeldoko harus membayar Yusril pada posisi KSP Moeldoko yang salah dan kalah," tambah Herzaky.
(mhd)
Lihat Juga :
