Indonesia Jangan Ragu Ikuti Jejak Selandia Baru Turunkan Prevalensi Merokok

JAKARTA - Selandia Baru mengambil kebijakan berbeda terkait produk tembakau alternatif . Negeri Kiwi tersebut memanfaatkan produk tembakau alternatif sebagai solusi utama dalam mewujudkan program Bebas Asap 2025.

Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR), Ariyo Bimmo mengatakan, untuk menurunkan angka 65 juta perokok aktif di Indonesia tidak bisa dengan cara normatif. Pemerintah semestinya tidak memberikan stigma dan menyalahkan perokok lalu mendesak pabrikan rokok untuk menutup usahanya. "Kita harus lebih cerdas. Mitigasi risikonya lalu kurangi dampaknya," kata Bimmo, Minggu (3/10/2021).

Pemerintah diharapkan dapat bersikap terbuka dengan kehadiran produk yang menerapkan konsep pengurangan risiko seperti produk tembakau alternatif. Dukungan terhadap penggunaan produk tembakau altenatif, seperti produk tembakau dipanaskan, rokok elektrik, maupun snus, juga perlu diperkuat dengan insentif.

Baca juga: Tidak Hasilkan TAR, Produk Tembakau Alternatif Diklaim Lebih Rendah Risiko

"Saya kira itu merupakan cara progresif yang justru membawa keberhasilan seperti halnya Selandia baru, Inggris, Jepang, dan negara-negara Skandinavia," ujar Bimmo.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu ragu menerapkan penggunaan produk tembakau alternatif sebagai pelengkap dari strategi yang sudah dijalankan selama ini dalam mengatasi permasalahan prevalensi perokok. Berkat penggunaan produk tembakau alternatif, Selandia Baru berhasil menurunkan prevalensi merokok menjadi 12% pada 2020. Pada 2025, mereka menargetkan prevalensi merokok di bawah 5%.

"Pemerintah harus terbuka untuk menerapkan solusi ini (produk tembakau alternatif) sebagai pelengkap upaya yang telah ada. Cerita sukses dan presedennya telah ada," katanya.

Baca juga: 3 Rekomendasi Produk Tembakau Alternatif untuk Berhenti Merokok

Untuk semakin memperkuat keyakinan dalam mendukung penggunaan produk tembakau alternatif, pemerintah juga harus mendorong riset independen di dalam negeri. Hasil riset tersebut nantinya dapat menjadi acuan dalam mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan mengurangi prevalensi merokok. Riset ini juga berfungsi untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat dalam bersikap yang berdasarkan fakta ilmiah.

"Yang perlu digarisbawahi, riset harus dilakukan secara independen, namun transparan dan partisipatif melibatkan juga konsumen, akademisi, dan dunia usaha," katanya.

Sejauh ini, menurut Bimmo, program yang telah dijalankan pemerintah dalam menekan prevalensi merokok belum membuahkan hasil signifikan. Oleh sebab itu diperlukan solusi yang berbeda untuk mengurangi masalah merokok yang kompleksitasnya tinggi melalui dukungan penggunaan produk tembakau alternatif.

"Terbuka terhadap inovasi teknologi merupakan kunci. Praktik baik di negara-negara yang punya profil perokok serupa patut dijadikan pertimbangan," katanya.

Dalam kesempatan berbeda, Louis Houlbrooke, Manajer Kampanye Serikat Pembayar Pajak Selandia Baru, menyatakan negaranya menentang kebijakan WHO. Kementerian Kesehatan Selandia Baru mengakui bahwa produk tembakau alternatif memiliki risiko 95% lebih rendah dibandingkan rokok. Kementerian bahkan mengampanyekan kepada publik bahwa produk ini untuk membantu perokok dewasa yang ingin berhenti merokok.

Louis berharap Pemerintah Selandia Baru menyampaikan keputusan mereka mendukung penggunaan produk tembakau alternatif dalam konferensi dua tahunan WHO pada November mendatang.

"Delegasi kami harus hadir dan menceritakan kisah Selandia Baru dengan bangga. Jika WHO menolak untuk mengalah pada sikap paranoidnya, negara-negara lain dapat melihat kita sebagai contoh untuk diikuti," katanya.