Soal Umrah, PKS Usul Presiden Jokowi Komunikasi Langsung dengan Raja Arab Saudi

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid berpendapat bahwa diplomasi soal penyelenggaraan umrah bagi Indonesia tidak cukup diselesaikan di level direktur jenderal (dirjen). Presiden Joko Widodo perlu turut terlibat dalam membangun komunikasi secara langsung dengan raja Arab Saudi.

Menurut dia, komunikasi tidak cukup dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah, sebagaimana telah dilakukan dirjen umrah dan haji yang sudah mendatangi atau bertemu dengan pihak kedutaan besar Saudi Arabia di Indonesia.

"Tapi kami melihat bahwa itu tidak cukup, karena yang menentukan tidak cukup pihak dirjen apalagi dari pihak kedutaan karena mereka adalah pelaksana," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam diskusi yang digelar di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/9/2021).



Oleh karena itu, HNW menyampaikan pada rapat kerja pada 30 Agustus lalu, Komisi VIII DPR telah mengingatkan kembali kepada pemerintah melalui Kementerian Agama untuk melakukan lobi yang lebih maksimal, bahkan lobi tingkat tinggi.

"Kami berkali-kali mengusulkan agar pihak pemerintah melakukan upaya lebih maksimal lagi dengan berkomunikasi secara langsung dengan pihak Saudi Arabia dalam konteks ini tidak cukup dengan Kedutaannya, tapi langsunglah antar menteri atau bahkan pak Presiden, pak Jokowi kami mengusulkan bisa berkomunikasi langsung dengan pihak raja Salman," ujar dia.