Operasional Pertamina Terintegrasi, Dorong Keandalan Energi Negeri
Rabu, 29 September 2021 - 15:28 WIB
loading...
Terminal LPG di Wayame, Ambon Provinsi Maluku dengan kapasitas total 2.000 Matrik Ton (MT)
A
A
A
JAKARTA - Setelah restrukturisasi di tubuh Pertamina Group tuntas, operasional perseroan menjadi semakin terintegrasi sehingga mendorong keandalan dan kemandirian energi di seluruh pelosok negeri. Peran sebagai integrator operasional di tingkat Holding ini dijalankan oleh Direktorat Logistik & Infrastruktur (Direktorat L&I) sebagai tulang punggungnya.
Direktorat L&I Pertamina Group berfokus pada optimasi aktivitas suplai dan distribusi serta pengembangan infrastruktur logistik dan sinergi pengembangan infrastruktur lintas Sub-Holding. Peran penting lainnya adalah mengawal berjalannya seluruh Program Penugasan Pemerintah termasuk Program Strategis Nasional (PSN) serta pada saat yang sama memonitoring penyaluran dan pendistribusian BBM & LPG serta pengelolaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina Mulyono menegaskan, sebagai integrator operasional Pertamina Group, Direktorat L&I berperan penting dalam mengintegrasikan infrastruktur energi baik yang existing maupun roadmap ke depannya.
“Dalam rangka mendapatkan benefit dan cost yang optimal bagi Pertamina Group, maka diperlukan roadmap pengembangan infrastruktur logistik yang aligned secara end-to-end dari upstream, midstream, dan downstream. Hal ini juga harus match dengan kebutuhan demand untuk aktivitas suplai & distribusi serta evaluasi potensi sinergi infrastruktur logistik cross Subholding yang sejalan dengan kebijakan energy mix ke depannya,” ujarnya.
Pascarestrukturisasi, imbuh Mulyono, Direktorat L&I harus mampu menjalankan peran sebagai integrator operasional untuk memastikan seluruh lini bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga operasional lebih efektif dan efisien.
Mulyono menambahkan, sebagai integrator operasional, seluruh penugasan dari Pemerintah seperti pendistribusian bahan bakar Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), distribusi LPG 3 kg kepada masyarakat, penyaluran BBM 1 Harga, pembangunan infrastruktur BBM/LPG di Indonesia, harus dipastikan berjalan dengan baik. Untuk mendukung pelaksanaan penugasan Pemerintah, Pertamina terus melanjutkan pembangunan infrastruktur hilir dan pada Juli 2021 telah berhasil menambah kapasitas tangki BBM sebesar 251,2 ribu kiloliter.
Dengan tugas tersebut, tambah Mulyono, Direktorat L&I juga akan memastikan keandalan seluruh infrastruktur dan jaringan distribusi yang dimiliki Pertamina Group sehingga bisa berjalan sinergis sesuai dengan target perseroan.
Selain andal, operasional yang terintegrasi juga akan melahirkan efisiensi bagi perusahaan. Keseimbangan antara layanan masyarakat dan optimasi target keuntungan untuk Pertamina harus terpenuhi, dengan cara menekan biaya, sinergi, dan optimasi di semua subholding. "Dari upaya melakukan efisiensi dari integrasi logistik, Pertamina mampu menurunkan inventory cost hampir sebesar 40% dari USD 5,2 Miliar menjadi USD 3,1 Miliar dan volume inventory dari 80 juta barel menjadi 48 juta barel per Semester 1 2021," tutur Mulyono.
Direktorat L&I juga akan terus mendorong percepatan dan sinergi untuk Proyek Penugasan Pemerintah serta Proyek Strategis Nasional agar berjalan dengan cepat. Tak hanya cepat, proyek ini juga dipastikan harus mendukung industri dalam negeri dengan penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Dengan kebijakan monitoring yang ketat, pada Juli 2021 Pertamina mampu mencapai TKDN dari seluruh proyek tersebut sebesar 57,8 persen atau di atas target yang ditetapkan. Selain itu, melalui optimasi terintegrasi dari hulu ke hilir dan master program, Pertamina menunjukkan tingkat keakuratan perencanaan rantai pasok logistik yang tinggi mencapai 97,9 persen.
Tercatat hingga 31 Agustus 2021, terdapat 50 proyek Penugasan Pemerintah kepada Pertamina Group yang tersebar di beberapa Sub-holding, yaitu 22 penugasan di SH Upstream, 11 penugasan di SH Refinery & Petrochemical, 5 penugasan di SH Gas dan 11 penugasan di SH C&T. Di antara penugasan tersebut, 14 penugasan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.
“Pertamina terus berkomitmen tinggi menjalankan penugasan Pemerintah dari hulu hingga hilir, dan memastikan proyek strategis nasional berjalan sesuai target dan berdampak bagi ekonomi nasional,” kata Mulyono.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menegaskan sejalan dengan restrukturisasi, Pertamina sebagai holding company terus memperkuat perannya dalam memimpin dan bertanggung jawab mengintegrasikan lini bisnis dan operational di bawah kendali Direktorat L&I, mulai dari tahap perencanaan, koordinasi sampai pengendalian anak usaha dalam implementasi, agar tujuan perusahaan dan aspirasi pemegang saham dapat terwujud.
"Dengan design besar ini, kita harapkan visi dan aspirasi pemegang saham terhadap Pertamina untuk meningkatkan value-nya menjadi 100 Billion USD di 2024 bisa kita wujudkan," kata Nicke. CM
Direktorat L&I Pertamina Group berfokus pada optimasi aktivitas suplai dan distribusi serta pengembangan infrastruktur logistik dan sinergi pengembangan infrastruktur lintas Sub-Holding. Peran penting lainnya adalah mengawal berjalannya seluruh Program Penugasan Pemerintah termasuk Program Strategis Nasional (PSN) serta pada saat yang sama memonitoring penyaluran dan pendistribusian BBM & LPG serta pengelolaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina Mulyono menegaskan, sebagai integrator operasional Pertamina Group, Direktorat L&I berperan penting dalam mengintegrasikan infrastruktur energi baik yang existing maupun roadmap ke depannya.
“Dalam rangka mendapatkan benefit dan cost yang optimal bagi Pertamina Group, maka diperlukan roadmap pengembangan infrastruktur logistik yang aligned secara end-to-end dari upstream, midstream, dan downstream. Hal ini juga harus match dengan kebutuhan demand untuk aktivitas suplai & distribusi serta evaluasi potensi sinergi infrastruktur logistik cross Subholding yang sejalan dengan kebijakan energy mix ke depannya,” ujarnya.
Pascarestrukturisasi, imbuh Mulyono, Direktorat L&I harus mampu menjalankan peran sebagai integrator operasional untuk memastikan seluruh lini bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga operasional lebih efektif dan efisien.
Mulyono menambahkan, sebagai integrator operasional, seluruh penugasan dari Pemerintah seperti pendistribusian bahan bakar Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), distribusi LPG 3 kg kepada masyarakat, penyaluran BBM 1 Harga, pembangunan infrastruktur BBM/LPG di Indonesia, harus dipastikan berjalan dengan baik. Untuk mendukung pelaksanaan penugasan Pemerintah, Pertamina terus melanjutkan pembangunan infrastruktur hilir dan pada Juli 2021 telah berhasil menambah kapasitas tangki BBM sebesar 251,2 ribu kiloliter.
Dengan tugas tersebut, tambah Mulyono, Direktorat L&I juga akan memastikan keandalan seluruh infrastruktur dan jaringan distribusi yang dimiliki Pertamina Group sehingga bisa berjalan sinergis sesuai dengan target perseroan.
Selain andal, operasional yang terintegrasi juga akan melahirkan efisiensi bagi perusahaan. Keseimbangan antara layanan masyarakat dan optimasi target keuntungan untuk Pertamina harus terpenuhi, dengan cara menekan biaya, sinergi, dan optimasi di semua subholding. "Dari upaya melakukan efisiensi dari integrasi logistik, Pertamina mampu menurunkan inventory cost hampir sebesar 40% dari USD 5,2 Miliar menjadi USD 3,1 Miliar dan volume inventory dari 80 juta barel menjadi 48 juta barel per Semester 1 2021," tutur Mulyono.
Direktorat L&I juga akan terus mendorong percepatan dan sinergi untuk Proyek Penugasan Pemerintah serta Proyek Strategis Nasional agar berjalan dengan cepat. Tak hanya cepat, proyek ini juga dipastikan harus mendukung industri dalam negeri dengan penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Dengan kebijakan monitoring yang ketat, pada Juli 2021 Pertamina mampu mencapai TKDN dari seluruh proyek tersebut sebesar 57,8 persen atau di atas target yang ditetapkan. Selain itu, melalui optimasi terintegrasi dari hulu ke hilir dan master program, Pertamina menunjukkan tingkat keakuratan perencanaan rantai pasok logistik yang tinggi mencapai 97,9 persen.
Tercatat hingga 31 Agustus 2021, terdapat 50 proyek Penugasan Pemerintah kepada Pertamina Group yang tersebar di beberapa Sub-holding, yaitu 22 penugasan di SH Upstream, 11 penugasan di SH Refinery & Petrochemical, 5 penugasan di SH Gas dan 11 penugasan di SH C&T. Di antara penugasan tersebut, 14 penugasan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.
“Pertamina terus berkomitmen tinggi menjalankan penugasan Pemerintah dari hulu hingga hilir, dan memastikan proyek strategis nasional berjalan sesuai target dan berdampak bagi ekonomi nasional,” kata Mulyono.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menegaskan sejalan dengan restrukturisasi, Pertamina sebagai holding company terus memperkuat perannya dalam memimpin dan bertanggung jawab mengintegrasikan lini bisnis dan operational di bawah kendali Direktorat L&I, mulai dari tahap perencanaan, koordinasi sampai pengendalian anak usaha dalam implementasi, agar tujuan perusahaan dan aspirasi pemegang saham dapat terwujud.
"Dengan design besar ini, kita harapkan visi dan aspirasi pemegang saham terhadap Pertamina untuk meningkatkan value-nya menjadi 100 Billion USD di 2024 bisa kita wujudkan," kata Nicke. CM
(ars)
Lihat Juga :
