Moeldoko: Tak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan Berbelit-belit
Senin, 27 September 2021 - 15:05 WIB
loading...
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta tidak ada lagi pungutan liar (pungli), perizinan berbelit-berbelit, dan pengaduan yang tidak ditanggapi dalam birokrasi pemerintah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) meminta tidak ada lagi pungutan liar (pungli), perizinan berbelit-berbelit, dan pengaduan yang tidak ditanggapi dalam birokrasi pemerintah.
Hal itu diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menanggapi kenaikan skor Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia oleh Bank Dunia. “Upaya pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan efektifitas kinerja harus terus dilakukan secara serius oleh seluruh jajaran pemerintah pusat, khususnya di daerah,” tegas Moeldoko, di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (27/9/2021).
Berdasarkan rilis Bank Dunia, skor Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia naik dari tahun sebelumnya, yakni 60.1 menjadi 65.3 dalam skala 100. Kenaikan skor tersebut sekaligus memperbaiki peringkat Indonesia, dari posisi 84 menjadi 73. Capaian ini merupakan peningkatan tertinggi sejak 1996.Baca juga: Moeldoko Ingatkan Program yang Membantu Rakyat Tak Terkendala Birokrasi
Indeks Efektivitas Pemerintah (Government Effectiveness Index) oleh Bank Dunia, merupakan alat ukur efektivitas kinerja birokrasi di 214 negara di dunia. Parameternya yakni kualitas layanan publik, derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik, kualitas formulasi kebijakan, dan kredibilitas pemerintah.Baca juga: Moeldoko Tegaskan KSP Dukung Pemerintahan Transparan, Tidak Antikritik
Menurut Moeldoko, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pandemi harus mengubah cara kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, dan akuntabel. Berbagai kebijakan dalam penanganan pandemi melalui refocusing anggaran, penyederhanaan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan tata kelola sistem yang bisa menutup celah korupsi, akan terus dilaksanakan secara konsisten dan berintegritas.
Hal itu diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menanggapi kenaikan skor Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia oleh Bank Dunia. “Upaya pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan efektifitas kinerja harus terus dilakukan secara serius oleh seluruh jajaran pemerintah pusat, khususnya di daerah,” tegas Moeldoko, di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (27/9/2021).
Berdasarkan rilis Bank Dunia, skor Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia naik dari tahun sebelumnya, yakni 60.1 menjadi 65.3 dalam skala 100. Kenaikan skor tersebut sekaligus memperbaiki peringkat Indonesia, dari posisi 84 menjadi 73. Capaian ini merupakan peningkatan tertinggi sejak 1996.Baca juga: Moeldoko Ingatkan Program yang Membantu Rakyat Tak Terkendala Birokrasi
Indeks Efektivitas Pemerintah (Government Effectiveness Index) oleh Bank Dunia, merupakan alat ukur efektivitas kinerja birokrasi di 214 negara di dunia. Parameternya yakni kualitas layanan publik, derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik, kualitas formulasi kebijakan, dan kredibilitas pemerintah.Baca juga: Moeldoko Tegaskan KSP Dukung Pemerintahan Transparan, Tidak Antikritik
Menurut Moeldoko, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pandemi harus mengubah cara kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, dan akuntabel. Berbagai kebijakan dalam penanganan pandemi melalui refocusing anggaran, penyederhanaan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan tata kelola sistem yang bisa menutup celah korupsi, akan terus dilaksanakan secara konsisten dan berintegritas.
Lihat Juga :
