Moeldoko Ingatkan Program yang Membantu Rakyat Tak Terkendala Birokrasi
loading...
Kepala Kantor KSP, Moeldoko mendorong penguatan program Puskesos dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat di seluruh penjuru Indonesia terutama di daerah terpencil dan terpelosok. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong penguatan program Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat di seluruh penjuru Indonesia terutama di daerah terpencil dan terpelosok.
Sebelum pandemi COVID-19 menghampiri 135 negara termasuk Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan lima arahan besar, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Pandemi COVID-19 menuntut pelayanan birokrasi pemerintah yang semakin cepat dan semakin mudah bagi masyarakat. “Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan cara biasa namun dituntut untuk mampu melakukan percepatan-percepatan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin mudah,” ujar Kepala Kantor KSP Moeldoko dikutip dari rilis tertulisnya pada Jumat, (13/8/2021).
Puskesos adalah adalah program yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2016 untuk mempermudah masyarakat miskin mengakses berbagai layanan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Sosial Tunai (BST), dan program Sembako. Pada tahun 2020, Puskesos telah tersebar di 155 kabupaten/kota dan 7.474 desa/kelurahan.
Berkolaborasi dengan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri, ke depannya Puskesos akan lebih banyak tersebar di tingkat desa agar semakin mudah diakses oleh masyarakat dan beberapa pelayanan pencatatan sipil juga bisa melalui Puskesos.
Pada hari Kamis 12 Agustus 2021, pihak Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemensos dan Media Tempo berinisiatif untuk mengadakan acara Webinar bertajuk “Mengembangkan Puskesos-SLRT: Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Nasional” secara daring yang diikuti oleh lebih dari 1,100 peserta.
“Event webinar mengenai Puskesos yang diadakan pada Hari Kamis mencerminkan mindset pemerintah bahwa program yang bagus dan yang membantu rakyat tidak boleh mangkrak. Pemerintah berkomitmen bahwa yang namanya bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan desa, sampai pencatatan sipil harus bisa dilayani satu pintu. Masyarakat miskin tidak diping-pong ke banyak gedung. Cukup ke satu titik Puskesos dan selama memenuhi syarat maka bisa mendapatkan berbagai layanan,” jelas Moeldoko.
Berbagai studi menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada kenaikan angka kemiskinan di Indonesia namun Presiden Jokowi menargetkan angka kemiskinan kronis akan turun mencapai di bawah 1% pada tahun 2024. Oleh karenanya, Puskesos diharapkan dapat memainkan peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk menurunkan angka kemiskinan.
Salah satu upaya untuk mendukung kemulusan sinergi lintas program adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan Big Data yang valid dan andal.
Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) digunakan Puskesos untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin serta menghubungkan mereka dengan seluruh program-program layanan dasar yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat Daerah.
KSP pun berkomitmen untuk terus mendorong adanya reformasi pada program perlindungan sosial (perlinsos) dari pemerintah yang lebih inklusif dan melibatkan peran masyarakat dan organisasi sipil secara aktif terutama di daerah.
“Harapan kita melalui upaya pengintegrasian, konsolidasi dan perbaikan tata kelola di lapangan, kita akan melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat peran relawan dan peran masyarakat dalam program-program dan agenda-agenda perlindungan sosial,” kata Deputi II KSP Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Panca Putra Tarigan.
Abetnego juga menyadari adanya kesulitan dalam melibatkan masyarakat di dalam agenda-agenda, program-program atau institusi yang dikembangkan oleh pemerintah terkait dengan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Namun inilah tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah dan menjadi PR bersama yang harus segera diselesaikan.
Sebelum pandemi COVID-19 menghampiri 135 negara termasuk Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan lima arahan besar, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Pandemi COVID-19 menuntut pelayanan birokrasi pemerintah yang semakin cepat dan semakin mudah bagi masyarakat. “Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan cara biasa namun dituntut untuk mampu melakukan percepatan-percepatan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin mudah,” ujar Kepala Kantor KSP Moeldoko dikutip dari rilis tertulisnya pada Jumat, (13/8/2021).
Puskesos adalah adalah program yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2016 untuk mempermudah masyarakat miskin mengakses berbagai layanan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Sosial Tunai (BST), dan program Sembako. Pada tahun 2020, Puskesos telah tersebar di 155 kabupaten/kota dan 7.474 desa/kelurahan.
Berkolaborasi dengan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri, ke depannya Puskesos akan lebih banyak tersebar di tingkat desa agar semakin mudah diakses oleh masyarakat dan beberapa pelayanan pencatatan sipil juga bisa melalui Puskesos.
Pada hari Kamis 12 Agustus 2021, pihak Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemensos dan Media Tempo berinisiatif untuk mengadakan acara Webinar bertajuk “Mengembangkan Puskesos-SLRT: Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Nasional” secara daring yang diikuti oleh lebih dari 1,100 peserta.
“Event webinar mengenai Puskesos yang diadakan pada Hari Kamis mencerminkan mindset pemerintah bahwa program yang bagus dan yang membantu rakyat tidak boleh mangkrak. Pemerintah berkomitmen bahwa yang namanya bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan desa, sampai pencatatan sipil harus bisa dilayani satu pintu. Masyarakat miskin tidak diping-pong ke banyak gedung. Cukup ke satu titik Puskesos dan selama memenuhi syarat maka bisa mendapatkan berbagai layanan,” jelas Moeldoko.
Berbagai studi menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada kenaikan angka kemiskinan di Indonesia namun Presiden Jokowi menargetkan angka kemiskinan kronis akan turun mencapai di bawah 1% pada tahun 2024. Oleh karenanya, Puskesos diharapkan dapat memainkan peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk menurunkan angka kemiskinan.
Salah satu upaya untuk mendukung kemulusan sinergi lintas program adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan Big Data yang valid dan andal.
Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) digunakan Puskesos untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin serta menghubungkan mereka dengan seluruh program-program layanan dasar yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat Daerah.
KSP pun berkomitmen untuk terus mendorong adanya reformasi pada program perlindungan sosial (perlinsos) dari pemerintah yang lebih inklusif dan melibatkan peran masyarakat dan organisasi sipil secara aktif terutama di daerah.
“Harapan kita melalui upaya pengintegrasian, konsolidasi dan perbaikan tata kelola di lapangan, kita akan melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat peran relawan dan peran masyarakat dalam program-program dan agenda-agenda perlindungan sosial,” kata Deputi II KSP Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Panca Putra Tarigan.
Abetnego juga menyadari adanya kesulitan dalam melibatkan masyarakat di dalam agenda-agenda, program-program atau institusi yang dikembangkan oleh pemerintah terkait dengan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Namun inilah tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah dan menjadi PR bersama yang harus segera diselesaikan.
(kri)
Explore More