Dikunjungi Partai Gerindra, Muhammadiyah Beri Pandangan soal UMKM sampai Amendemen
loading...
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat mengunjungi kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Partai Gerindra mengunjungi kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Kamis (23/9/2021) pagi. Rombongan Partai Gerindra yang dipimpin Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani diterima Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas.
"Kami sangat terbuka untuk berdiskusi dengan siapa pun, termasuk partai politik. Sebab, mendekatkan ormas dengan partai politik menjadi suatu hal yang penting walau dengan fungsi yang berbeda, namun semua untuk kemaslahatan bangsa dan negara," ujar Haedar Nashir.
Dalam pertemuan itu pula Haedar menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian Gerindra dan Muhammdiyah. Salah satunya yakni menjaga persatuan bangsa, karena kemajuan teknologi melalui sosial media terkadang memberi kebebasan yang kadang kala terkesan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.
"Sehingga akibatnya tugas dan beban organisasi seperti Muhammdiyah tambah berat. Seperti mencuci piring tanpa henti untuk menjaga persatuan ini. Bahkan kadang-kadang menjadi seperti pemadam kebakaran," kata Haedar Nashir.
Ia juga mengingatkan pentingnya kedaulatan baik di bidang ekonomi maupun politik, agar kekuatan negara dapat hadir di tengah-tengah rakyat. Sehingga persoalan pangan dan energi misalnya tidak bergatung pada bangsa lain.
Di bidang ekomomi misalnya, kesungguhan untuk mendorong Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) kadang-kadang masih menjadi slogan, sehingga keberhasilan terhadap kemajuan UMKM masih tidak seperti yang diharapkan. Maka dari itu UMKM sebagai ekonomi berbasis kerakyatan masih tertinggal.
"Untuk itu kami meminta agar partai politik turut mendorong apa yang menjadi pemikiran kami, agar kekuatan ekonomi kita bisa ditopang dengan mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM. Perlu ada konsep besar dan kebijakan yang berani untuk menjadikan Indonesia yang mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM," kata Haedar Nashir.
Ketua Umum Muhammdiyah itu juga menyoroti isu amandemen UUD 1945. Menurutnya, PPHN jika dianggap sebagai keperluan kenapa harus melalui amandemen UUD, apakah tidak cukup hanya dengan UU. Muhammadiyah, menegaskan akan terus mengikuti perkembangan ini.
"Kami sangat terbuka untuk berdiskusi dengan siapa pun, termasuk partai politik. Sebab, mendekatkan ormas dengan partai politik menjadi suatu hal yang penting walau dengan fungsi yang berbeda, namun semua untuk kemaslahatan bangsa dan negara," ujar Haedar Nashir.
Dalam pertemuan itu pula Haedar menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian Gerindra dan Muhammdiyah. Salah satunya yakni menjaga persatuan bangsa, karena kemajuan teknologi melalui sosial media terkadang memberi kebebasan yang kadang kala terkesan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.
"Sehingga akibatnya tugas dan beban organisasi seperti Muhammdiyah tambah berat. Seperti mencuci piring tanpa henti untuk menjaga persatuan ini. Bahkan kadang-kadang menjadi seperti pemadam kebakaran," kata Haedar Nashir.
Ia juga mengingatkan pentingnya kedaulatan baik di bidang ekonomi maupun politik, agar kekuatan negara dapat hadir di tengah-tengah rakyat. Sehingga persoalan pangan dan energi misalnya tidak bergatung pada bangsa lain.
Di bidang ekomomi misalnya, kesungguhan untuk mendorong Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) kadang-kadang masih menjadi slogan, sehingga keberhasilan terhadap kemajuan UMKM masih tidak seperti yang diharapkan. Maka dari itu UMKM sebagai ekonomi berbasis kerakyatan masih tertinggal.
"Untuk itu kami meminta agar partai politik turut mendorong apa yang menjadi pemikiran kami, agar kekuatan ekonomi kita bisa ditopang dengan mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM. Perlu ada konsep besar dan kebijakan yang berani untuk menjadikan Indonesia yang mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM," kata Haedar Nashir.
Ketua Umum Muhammdiyah itu juga menyoroti isu amandemen UUD 1945. Menurutnya, PPHN jika dianggap sebagai keperluan kenapa harus melalui amandemen UUD, apakah tidak cukup hanya dengan UU. Muhammadiyah, menegaskan akan terus mengikuti perkembangan ini.
