Koalisi Masyarakat Sipil Desak Polri Tidak Lanjutkan Pelaporan Luhut dan Moeldoko
Kamis, 23 September 2021 - 11:19 WIB
loading...
Polri didesak untuk tidak menindaklanjuti pelaporan pidana dari Luhut Binsar Panjaitan dan Moeldoko terhadap sejumlah aktivis. Foto/Tangkapan Layar Youtube Haris Azhar
A
A
A
JAKARTA - Polrididesak untuk tidak menindaklanjuti pelaporan pidana dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Staf Presiden Moeldoko terhadap sejumlah aktivis. Desakan itu dari Koalisi Masyarakat Sipil Serius Revisi UU ITE.
“Oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti hingga Egi Primayogha dan Miftahul Choir merupakan murni bagian dari kebebasan ekspresi, pendapat dan kerja-kerja pembela hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi dan Undang-Undang,” ujar Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Serius Revisi UU ITE yang juga sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/9/2021).
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil Serius Revisi UU ITE juga mendesak Kapolda Metro Jaya Irjen Fadli Imran untuk memberi instruksi agar para penyidik kepolisian mematuhi isi SKB Kemenkominfo, Kejaksaan, Kepolisian yang mengatur pedoman interpretasi UU ITE sebagai bentuk ketaatan pada hukum. Kemudian, koalisi masyarakat sipil ini juga mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti hingga Egi Primayogha dan Miftahul Choir yang sama-sama dituntut dengan pasal pencemaran nama di UU ITE.
Baca juga: Kuasa Hukum Fatia: Kritikan ke Luhut Bukan Pencemaran Nama Baik
Koalisi masyarakat sipil ini juga mendesak pemerintah dan DPR segera merevisi UU ITE terutama pada pasal-pasal bermasalah untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Koalisi Masyarakat Sipil Serius Revisi UU ITE ini terdiri lebih dari 20 organisasi. Mereka di antaranya AJI Indonesia, Amnesty International Indonesia, ELSAM, Forum-Asia, Greenpeace Indonesia, ICJR, Indonesia Corruption Watch (ICW), IJRS, Imparsial, Koalisi Perempuan Indonesia, KontraS, KPJKB Makassar, LBH Apik, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers LeIP, PAKU ITE, PBHI, PUSKAPA UI, PSHK, Rumah Cemara, SAFEnet, WALHI, dan YLBHI.
Diketahui, Luhut melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Ketua KontraS Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya pada Rabu 22 September 2021. Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia dengan menggunakan pasal pencemaran nama di UU ITE dan juga mengajukan gugatan perdata Rp100 Miliar.
Sebelumnya Tim Advokasi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti telah menerima dua kali somasi dari Luhut terkait dengan pernyataan yang disampaikan Fatia Maulidiyanti dalam program acara NgeHAMtam di channel Youtube Haris Azhar. Sedangkan Moeldoko melaporkan aktivis anti korupsi Egi Primayogha dan Miftahul Choir dari Indonesia Corruption Watch pada 10 September 2021. Moeldoko tak terima dengan laporan penelitian ICW yang menyebut adanya dugaan keterlibatannya dalam produksi obat Ivermectin.
“Oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti hingga Egi Primayogha dan Miftahul Choir merupakan murni bagian dari kebebasan ekspresi, pendapat dan kerja-kerja pembela hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi dan Undang-Undang,” ujar Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Serius Revisi UU ITE yang juga sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/9/2021).
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil Serius Revisi UU ITE juga mendesak Kapolda Metro Jaya Irjen Fadli Imran untuk memberi instruksi agar para penyidik kepolisian mematuhi isi SKB Kemenkominfo, Kejaksaan, Kepolisian yang mengatur pedoman interpretasi UU ITE sebagai bentuk ketaatan pada hukum. Kemudian, koalisi masyarakat sipil ini juga mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti hingga Egi Primayogha dan Miftahul Choir yang sama-sama dituntut dengan pasal pencemaran nama di UU ITE.
Baca juga: Kuasa Hukum Fatia: Kritikan ke Luhut Bukan Pencemaran Nama Baik
Koalisi masyarakat sipil ini juga mendesak pemerintah dan DPR segera merevisi UU ITE terutama pada pasal-pasal bermasalah untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Koalisi Masyarakat Sipil Serius Revisi UU ITE ini terdiri lebih dari 20 organisasi. Mereka di antaranya AJI Indonesia, Amnesty International Indonesia, ELSAM, Forum-Asia, Greenpeace Indonesia, ICJR, Indonesia Corruption Watch (ICW), IJRS, Imparsial, Koalisi Perempuan Indonesia, KontraS, KPJKB Makassar, LBH Apik, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers LeIP, PAKU ITE, PBHI, PUSKAPA UI, PSHK, Rumah Cemara, SAFEnet, WALHI, dan YLBHI.
Diketahui, Luhut melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Ketua KontraS Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya pada Rabu 22 September 2021. Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia dengan menggunakan pasal pencemaran nama di UU ITE dan juga mengajukan gugatan perdata Rp100 Miliar.
Sebelumnya Tim Advokasi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti telah menerima dua kali somasi dari Luhut terkait dengan pernyataan yang disampaikan Fatia Maulidiyanti dalam program acara NgeHAMtam di channel Youtube Haris Azhar. Sedangkan Moeldoko melaporkan aktivis anti korupsi Egi Primayogha dan Miftahul Choir dari Indonesia Corruption Watch pada 10 September 2021. Moeldoko tak terima dengan laporan penelitian ICW yang menyebut adanya dugaan keterlibatannya dalam produksi obat Ivermectin.
(rca)
Lihat Juga :
