Gus Menteri: Fokus Dana Desa 2022 untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem Akibat Pandemi
Selasa, 21 September 2021 - 15:12 WIB
loading...
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar membuka acara dan memberikan arahan pada kegiatan sosialisasi kebijakan penggunaan dana desa tahun 2022 melalui zoom meeting , Selasa (21/9/2021). Foto/IST
A
A
A
JAKARTA - Pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir memberikan dampak luar biasa bagi peningkatan jumlah warga miskin di level desa . Penggunaan dana desa tahun 2022 diprioritaskan untuk membantu pengentasan warga desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
"Diperkirakan ada sekitar 7,3 juta warga desa yang masuk kategori miskin ekstrem akibat pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir. Untuk itu penggunaan dana desa 2022 diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem di level desa," kata Menteri Desa Pembangunan Dearah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam sosialisasi Permendes Nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 untuk Indonesia Wilayah Timur yang digelar secara hybrid, Selasa (21/9/2021).
Dia menjelaskan, pandemi Covid-19 telah meningkatkan angka kemiskinan, serta meningkatkan kedalaman dan keparahan kemiskinan, baik di perkotaan, lebih-lebih di perdesaan. Saat ini kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 4 persen atau mencakup 10,9 juta jiwa. "Mayoritas dari warga miskin ekstrem tersebut tinggal di desa. Oleh karena itu maka dibutuhkan kerja keras secara terpadu termasuk dari pemerintah daerah agar kemiskinan ekstrem ini bisa segera tertangani," katanya.
Baca juga: Mendes PDTT Tinjau BUMDes di Blora Beromzet Rp30 Juta Per Bulan
Gus Menteri-panggilan akrab Abdul Halim Iskandar-mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) harus sesuai dengan SDGs Desa. Oleh karena itu ia meminta seluruh daerah untuk membantu desa agar segera menyelesaikan pemutakhiran data SDGs Desa.
"Langkah-langkah yang sedang dan akan ditempuh oleh Bapak Wakil Presiden yang merupakan tindak lanjut atas amanah Pak Presiden agar tahun 2024 Indonesia terbebas dari kemiskinan kronis, bahkan Pak Presiden menyatakan tegas nol persen dari kemiskinan kronis, maka data desa sangat dibutuhkan," ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Dia mengatakan penyelesaian pemutakhiran data SDGs Desa penting dilakukan untuk melihat dengan jelas data masyarakat miskin kronis di desa dengan berbagai permasalahan yang ril. Dengan begitu, pengalokasian dana desa untuk mengatasi kemiskinan kronis di desa akan lebih efektif dan tepat sasaran.
Baca juga: Tercepat Pendataan SDGs Desa, Mendes Targetkan Rembang Lepas Kemiskinan Ekstrem 2022
"Penanganan kemiskinan kronis kalau berbasis data mikro, pasti akan tepat sasaran, pasti akan terukur, dan pasti akan mudah dilihat hasil capaiannya," ujarnya.
Di sisi lain, Gus Halim berharap jumlah anggaran untuk dana desa tahun 2022 tidak mengalami penurunan, yakni tetap pada angka Rp72 triliun. Pasalnya, dana desa sendiri akan digunakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan kronis di level desa.
Seperti diketahui, dana desa telah disalurkan ke seluruh desa dengan total anggaran pada 2015 sebesar Rp20,67 triliun, 2016 sebesar Rp46,98 triliun, 2017 sebesar Rp60 triliun, 2018 sebesar Rp60 triliun, 2019 sebesar Rp71 triliun, dan 2021 sebesar Rp72 triliun.
"Karena tugas desa semakin banyak. Termasuk tugas yang berkali-kali disampaikan Pak Presiden bahwa tahun 2024 Indonesia harus terbebas dari kemiskinan kronis," ujarnya.
"Diperkirakan ada sekitar 7,3 juta warga desa yang masuk kategori miskin ekstrem akibat pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir. Untuk itu penggunaan dana desa 2022 diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem di level desa," kata Menteri Desa Pembangunan Dearah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam sosialisasi Permendes Nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 untuk Indonesia Wilayah Timur yang digelar secara hybrid, Selasa (21/9/2021).
Dia menjelaskan, pandemi Covid-19 telah meningkatkan angka kemiskinan, serta meningkatkan kedalaman dan keparahan kemiskinan, baik di perkotaan, lebih-lebih di perdesaan. Saat ini kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 4 persen atau mencakup 10,9 juta jiwa. "Mayoritas dari warga miskin ekstrem tersebut tinggal di desa. Oleh karena itu maka dibutuhkan kerja keras secara terpadu termasuk dari pemerintah daerah agar kemiskinan ekstrem ini bisa segera tertangani," katanya.
Baca juga: Mendes PDTT Tinjau BUMDes di Blora Beromzet Rp30 Juta Per Bulan
Gus Menteri-panggilan akrab Abdul Halim Iskandar-mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) harus sesuai dengan SDGs Desa. Oleh karena itu ia meminta seluruh daerah untuk membantu desa agar segera menyelesaikan pemutakhiran data SDGs Desa.
"Langkah-langkah yang sedang dan akan ditempuh oleh Bapak Wakil Presiden yang merupakan tindak lanjut atas amanah Pak Presiden agar tahun 2024 Indonesia terbebas dari kemiskinan kronis, bahkan Pak Presiden menyatakan tegas nol persen dari kemiskinan kronis, maka data desa sangat dibutuhkan," ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Dia mengatakan penyelesaian pemutakhiran data SDGs Desa penting dilakukan untuk melihat dengan jelas data masyarakat miskin kronis di desa dengan berbagai permasalahan yang ril. Dengan begitu, pengalokasian dana desa untuk mengatasi kemiskinan kronis di desa akan lebih efektif dan tepat sasaran.
Baca juga: Tercepat Pendataan SDGs Desa, Mendes Targetkan Rembang Lepas Kemiskinan Ekstrem 2022
"Penanganan kemiskinan kronis kalau berbasis data mikro, pasti akan tepat sasaran, pasti akan terukur, dan pasti akan mudah dilihat hasil capaiannya," ujarnya.
Di sisi lain, Gus Halim berharap jumlah anggaran untuk dana desa tahun 2022 tidak mengalami penurunan, yakni tetap pada angka Rp72 triliun. Pasalnya, dana desa sendiri akan digunakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan kronis di level desa.
Seperti diketahui, dana desa telah disalurkan ke seluruh desa dengan total anggaran pada 2015 sebesar Rp20,67 triliun, 2016 sebesar Rp46,98 triliun, 2017 sebesar Rp60 triliun, 2018 sebesar Rp60 triliun, 2019 sebesar Rp71 triliun, dan 2021 sebesar Rp72 triliun.
"Karena tugas desa semakin banyak. Termasuk tugas yang berkali-kali disampaikan Pak Presiden bahwa tahun 2024 Indonesia harus terbebas dari kemiskinan kronis," ujarnya.
(abd)
Lihat Juga :
