Teror Diskusi FH UGM Dinilai Bentuk Persekusi Kebebasan Berpendapat

JAKARTA - Teror terhadap penyelenggaraan diskusi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Yogyakarta terus menuai kecaman.

Kegiatan yang rencananya digelar pada Jumat 29 Mei 2020 itu terpaksa dibatalkan akibat munculnya teror dan intimidasi kepada panitia serta narasumber.

Setara Institute mengecam ancaman, teror, dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum masyarakat terhadap pihak penyelenggara diskusi.

Tindakan itu merupakan bentuk persekusi atas kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat. Padahal, kebebasan itu telah dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia.

“Pemasungan kebebasan ini adalah bentuk penghancuran literasi dan ilmu pengetahuan yang berdampak buruk pada demokrasi yang berkualitas,” kata Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/5/2020).

Dia menilai diskusi sebagai media pertukaran gagasan sekaligus sarana untuk memahami suatu kondisi lebih dalam dan dari beragam perspektif.(Baca juga: Teror ke Panitia Diskusi Pemberhentian Presiden Dinilai Pembunuhan Demokrasi )

Penyelenggaraan diskusi menjadi salah satu bentuk mimbar akademis yang dipilih untuk mengulik pandangan akademis dalam melihat suatu peristiwa.

“Cara ini menjadi sarana literasi bagi akademisi secara khusus maupun masyarakat secara umum agar tidak menelan suatu narasi peristiwa secara mentah-mentah,” tuturnya.

Dalam catatannya, tindakan persekusi atas kebebasan berpendapat ini bukanlah yang pertama terjadi di masa pemerintahan saat ini. Berdasarkan data yang dirilis Setara Institute pada 2019, ada 204 peristiwa kriminalisasi individu, pemblokiran 32 media online, 961.456 pemblokiran situs internet dan akun media sosial, 7 pembubaran diskusi, pelarangan buku, dan penggunaan delik makar yang tidak akuntabel untuk menjerat sekurang-kurangnya 7 warga negara.

Ismail merujuk penjelasan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang menyatakan pemerintah tidak berada di balik teror tersebut.

Namun menurutnya, membiarkan persekusi dan pelanggaran HAM terjadi atas warga negara adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

“Jika tidak mengambil langkah solutif dan pelembagaan penghapusan praktik pelanggaran kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, pemerintah bisa dianggap menikmati seluruh tindakan persekusi dan sikap koersif warga atas dalam berbagai peristiwa. Benefit politik atas praktik pembungkaman resistensi terhadap pemerintah adalah pemerintah,” tegas dosen Hukum Tata Negara di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta itu.

Praktik koersif tersebut dinilai telah bertentangan dengan asas demokrasi. Demikian juga ketakutan tidak berdasar terkait makar terhadap pemerintahan yang berkuasa, tidak sepatutnya menjadi pembenaran praktik pembungkaman tersebut.

Sebagai informasi, diskusi yang diselenggarakan Constitutional Law Society (CLS) FH UGM itu sempat menuai polemik lantaran terkait dengan tema yang diusung.

Awalnya diskusi ini bertajuk "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan". Kemudian, diubah menjadi "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan".

Diskusi dan Silaturahmi Bersama Negarawan (DILAWAN) itu rencananya dihelat secara virtual pada Jumat 29 Mei 2020. Alih-alih terlaksana, kegiatan itu justru dibatalkan karena muncul berbagai teror dan intimidasi kepada panitia penyelenggara serta narasumber.