Soal Presiden 3 Periode, Guru Besar UGM Bandingkan Sikap Jokowi dengan Obama
Sabtu, 11 September 2021 - 17:12 WIB
loading...
Zainal Arifin Mochtar dalam webinar, Sabtu (11/9/2021). Foto: tangkapan layar kanal YouTube MNC Trijaya.
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menyebutkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak memberikan pernyataan yang jelas terkait masa jabatan Presiden 3 periode .
Baca juga: Wakil Ketua MPR HNW Tegaskan Isu Jabatan Presiden 3 Periode Case Closed
Hal itu disampaikan Zainal dalam diskusi 'Amendemen UUD 1945 Untuk Apa?' yang disiarkan di kanal YouTube MNC Trijaya, Sabtu (11/9/2021).
Baca juga: Soal Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Fadjroel Rachman Sebut Sudah Ada yang Tobat
"Sekarang ketika isu amendemen naik, saya pikir seharusnya mungkin bayangan saya rasa, Presiden memberikan pesan yang jelas. Soal amendemen silakan MPR, tapi kalau soal masa jabatan saya straigh misalnya, itu enggak nampak tuh," kata Zainal.
Menurut Zainal, seharusnya Jokowi memberikan pernyataan yang jelas terkait wacana masa jabatan Presiden 3 periode, ketika isu wacana amendemen UUD 1945 terus digulirkan.
Zainal mencontohkan pengalaman mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama yang menolak masa jabatan presiden 3 periode. Alasannya, Obama tidak mau mengkhianati konstitusi dan ingin fokus ke keluarga.
"Beda misalnya kalau kita lihat pidatonya Obama atau ceritanya Obama, ketika ada juga politisi Amerika yang mencoba menawari tiga periode karena dia cukup populer," ujarnya.
"Dia kan kemudian mengatakan 'saya tidak akan mengkhianati konstitusi dan ini saat saya kembali ke keluarga, saya cukup dua periode'. Maksud saya begitu," tambah Zainal.
Oleh sebab itu lanjut Zainal, seharusnya Jokowi memberikan pesan yang jelas terkait turunan amendemen UUD 1945, salah satunya wacana masa jabatan Presiden 3 periode.
"Tapi bahwa turunannya ketika orang banyak menyinggung sesuatu hal yang berkaitan dan itu dibahas oleh relawan sendiri, relawan yang dulu bekerja bersama Jokowi, harusnya pesan itu sampai," ucap Zainal.
"Harusnya pesan itu ada, bahwa saya tidak akan mengkhianati konstitusi, misalnya kalau mengutip bahasanya Obama. Dan lanjut saja silakan MPR, tapi khusus soal masa jabatan mungkin titik sampai situ," imbuh Zainal.
Baca juga: Wakil Ketua MPR HNW Tegaskan Isu Jabatan Presiden 3 Periode Case Closed
Hal itu disampaikan Zainal dalam diskusi 'Amendemen UUD 1945 Untuk Apa?' yang disiarkan di kanal YouTube MNC Trijaya, Sabtu (11/9/2021).
Baca juga: Soal Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Fadjroel Rachman Sebut Sudah Ada yang Tobat
"Sekarang ketika isu amendemen naik, saya pikir seharusnya mungkin bayangan saya rasa, Presiden memberikan pesan yang jelas. Soal amendemen silakan MPR, tapi kalau soal masa jabatan saya straigh misalnya, itu enggak nampak tuh," kata Zainal.
Menurut Zainal, seharusnya Jokowi memberikan pernyataan yang jelas terkait wacana masa jabatan Presiden 3 periode, ketika isu wacana amendemen UUD 1945 terus digulirkan.
Zainal mencontohkan pengalaman mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama yang menolak masa jabatan presiden 3 periode. Alasannya, Obama tidak mau mengkhianati konstitusi dan ingin fokus ke keluarga.
"Beda misalnya kalau kita lihat pidatonya Obama atau ceritanya Obama, ketika ada juga politisi Amerika yang mencoba menawari tiga periode karena dia cukup populer," ujarnya.
"Dia kan kemudian mengatakan 'saya tidak akan mengkhianati konstitusi dan ini saat saya kembali ke keluarga, saya cukup dua periode'. Maksud saya begitu," tambah Zainal.
Oleh sebab itu lanjut Zainal, seharusnya Jokowi memberikan pesan yang jelas terkait turunan amendemen UUD 1945, salah satunya wacana masa jabatan Presiden 3 periode.
"Tapi bahwa turunannya ketika orang banyak menyinggung sesuatu hal yang berkaitan dan itu dibahas oleh relawan sendiri, relawan yang dulu bekerja bersama Jokowi, harusnya pesan itu sampai," ucap Zainal.
"Harusnya pesan itu ada, bahwa saya tidak akan mengkhianati konstitusi, misalnya kalau mengutip bahasanya Obama. Dan lanjut saja silakan MPR, tapi khusus soal masa jabatan mungkin titik sampai situ," imbuh Zainal.
(maf)
Lihat Juga :
