GMKI dan PGI Soroti Lonjakan Kasus COVID-19, Ingatkan Jokowi soal Impor Vaksin

Rabu, 01 September 2021 - 13:40 WIB
loading...
A A A
PP GMKI mencatat sudah ada 217.9 juta dosis vaksin yang dimpor oleh Indonesia melalui 45 tahapan. Dari vaksin yang masuk, terdapat 5 jenis vaksin di antara 180.7 juta dosis vaksin Sinovac (26.8 juta vaksin jadi Coronavac, dan 153.9 juga dalam bentuk bahan baku atau bulk), 18.76 juta vaksin Astrazeneca, 8.29 juta vaksin Sinopharm, 2.6 juta vaksin Fzier, dan 7.5 juta vaksin Moderna.

"Artinya vaksin Sinovac paling banyak diimpor tapi laju distribusinya hanya mencapai 55 persen. Sedangkan vaksin Astrazeneca jauh lebih tinggi yakni 82 persen," jelas Prima.

Prima juga membandingkan efikasi vaksin Sinovac lebih rendah daripada vaksin Astrazeneca serta harga vaksin Sinovac yang jauh lebih mahal. Berdasarkan hasil uji klinis tahap tiga yang dilakukan di Bandung, efikasi vaksin Sinovac mencapai 65,3%. Melansir studi efikasi vaksin COVID-19, vaksin Astrazeneca menunjukkan nilai 70,4% dalam mencegah COVID-19.

"Yang disayangkan, harga vaksin Sinovac lebih mahal daripada vaksin Astrazeneca. Harga vaksin Sinovac jadi adalah USD13.3 per dosis sedangkan harga bulk Sinovac adalah USD11 per dosis. Dalam proses pengelolahan bulk menjadi vaksin, bulk akan menyusut sekitar 10-15 persen. Artinya rata rata harga proses bulk menjadi vaksin adalah USD12.84 per dosis. Belum ditambahkan anggaran produksi dan managemen, bisa jadi lebih dari harga beli vaksin. Sedangkan harga produksi vaksin Astrazeneca hanya USD3-4 per dosis," ungkap Prima.

"Mengapa Ketua KPCPEN, Erick Thohir tetap menyetujui impor vaksin Sinovac? Padahal beberapa peneliti vaksin Astrazeneca merupakan ilmuwan dari Indonesia," lanjut Prima.

PP GMKI mengingatkan Erick Thohir agar berhati hati terkait anggaran impor vaksin yang mencapai Rp58 triliun. Pasalnya ekonomi negara sedang dalam keadaan sulit, jurang defisit APBN sangat lebar dan utang menumpuk. Selain itu, laju distribusi yang rendah, rentan merugikan keuangan negara.

"Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi mendalam. Presiden butuh negarawan yang bekerja di atas kepentingan rakyat bukan kepentingan bisnis," tutup Prima.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Ketum PGI Minta Masyarakat...
Ketum PGI Minta Masyarakat Tak Termakan Video Ceramah JK yang Dipotong dan Dipelintir
GAMKI: Kedudukan Polri...
GAMKI: Kedudukan Polri di Bawah Presiden Bagian dari Desain Sistem Ketatanegaraan
Presiden Janji UU Perampasan...
Presiden Janji UU Perampasan Aset Akan Sungguh-sungguh Diperjuangkan
Intoleransi Kian Marak,...
Intoleransi Kian Marak, Pemerintah Jangan Diam
Jelang Hari Bhayangkara...
Jelang Hari Bhayangkara ke-79, PGI Nilai Pelayanan Polri Kian Humanis
Riwayat Kepangkatan...
Riwayat Kepangkatan Tito Karnavian, Mantan Kapolri yang Jadi Mendagri di Era Jokowi dan Prabowo
Eipstein Files : Covid-19,...
Eipstein Files : Covid-19, Konspirasi Tingkat Atas?
Epstein Files Singgung...
Epstein Files Singgung Bill Gates dan Simulasi Pandemi, Benarkah Covid-19 Sengaja Dibuat?
Rekor! Pria Ini Terinfeksi...
Rekor! Pria Ini Terinfeksi Covid-19 selama 2 Tahun Nonstop
Rekomendasi
Liburan Pertama Alyssa...
Liburan Pertama Alyssa Daguise Bareng Baby Soleil ke Bali, Potretnya Bikin Gemas
ASEAN Hyundai Cup 2026...
ASEAN Hyundai Cup 2026 Segera Bergulir, Dukung Perjuangan Timnas Indonesia di VISION+
PWI Laporkan Hotman...
PWI Laporkan Hotman Paris ke Polisi, Sahroni Yakin Diusut secara Transparan
Berita Terkini
Anggaran Rehab-Rekon...
Anggaran Rehab-Rekon Mulai Didistribusikan, Tito Minta K/L Informasikan Rencana Program pada Kepala Daerah
Roy Suryo: Rismon Tak...
Roy Suryo: Rismon Tak Layak Jadi Saksi di Kasus Ijazah Jokowi
Menteri Dody Ungkap...
Menteri Dody Ungkap Masalah Internal Kementerian PU Sangat Serius, Bongkar Berbagai Kasus termasuk Korupsi
OTT di Lombok Barat,...
OTT di Lombok Barat, KPK Sita Barang Bukti Rp9,06 Miliar
Kemendagri Kawal Penanganan...
Kemendagri Kawal Penanganan Tuberkulosis dalam RPJMD, RKPD, hingga APBD
Sangkal Isu Reshuffle,...
Sangkal Isu Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Tak Selalu Berujung Pergantian Menteri
Infografis
5 Cara Mencegah Lonjakan...
5 Cara Mencegah Lonjakan Covid-19 di Momen Libur Nataru
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved