Wapres: Keberhasilan Reformasi Birokrasi Tercermin dari Kepuasan Masyarakat
Sabtu, 30 Mei 2020 - 09:58 WIB
loading...
Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan telekonferensi dengan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) membahas percepatan reformasi birokrasi. Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan telekonferensi dengan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) membahas percepatan reformasi birokrasi. Setelah era reformasi, pemerintah terus menggaungkan perbaikan birokrasi.
Selama bertahun-tahun ini, masyarakat Indonesia mengeluhkan birokrasi yang kurang lincah dan pelayanan publik yang kurang baik. Seiring berjalannya waktu sebenarnya birokrasi dan pelayanan publik semakin membaik. (Baca juga: Seorang Santri Kluster Temboro di Lampung Terkonfirmasi Positif COVID-19)
Para birokrat tidak bisa lagi bermalas-malasan seperti dulu karena publik semakin kritis. Ditambah lagi, sekarang keterbukaan sedikit saja ada kesalahan bisa mengundang kritik tajam.
“Keberhasilan reformasi birokrasi tercermin dari kepuasaan masyarakat dan pelayanan publik yang semakin baik. Keberhasilan itu akan sangat tergantung pada upaya kita melakukan reformasi birokrasi,” ujar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu melalui akun twitter @Kiyai_MarufAmin, Jumat (29/5/2020) malam.
Ma’ruf Amin mengatakan pihaknya ingin mempercepat proses reformasi birokrasi dengan berbagai upaya. Banyak pemerintah daerah (pemda) melakukan inovasi dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI).
Keberadaan TI ini untuk mempermudah akses, mempercepat, dan menjangkau masyarakat secara luas. Juga mengurangi kemungkinan pungutan liar karena menghindarkan pertemuan masyarakat dan birokrat dalam pengurusan tertentu, seperti perizinan.
Ma’ruf Amin mendorong TIRBN untuk melihat reformasi birokrasi di negara lain. Selama ini pemerintah menerapkan replikasi untuk sistem pelayanan publik di suata daerah yang telah dianggap berhasil dan manfaatnya dirasakan masyarakat luas. Ini tentu menghemat biaya dan bisa mempercepat perbaiki pelayanan publik. (Baca juga: Rekam Jejak Brotoseno Disorot, Komite Penyelamat Minta Dewas TVRI Dipecat)
“Beberapa hal yang harus dilakukan adalah penetapan prioritas dan mempelajari proses reformasi birokrasi yang dilakukan oleh negara lain yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia,” pungkas Ma’ruf Amin.
Selama bertahun-tahun ini, masyarakat Indonesia mengeluhkan birokrasi yang kurang lincah dan pelayanan publik yang kurang baik. Seiring berjalannya waktu sebenarnya birokrasi dan pelayanan publik semakin membaik. (Baca juga: Seorang Santri Kluster Temboro di Lampung Terkonfirmasi Positif COVID-19)
Para birokrat tidak bisa lagi bermalas-malasan seperti dulu karena publik semakin kritis. Ditambah lagi, sekarang keterbukaan sedikit saja ada kesalahan bisa mengundang kritik tajam.
“Keberhasilan reformasi birokrasi tercermin dari kepuasaan masyarakat dan pelayanan publik yang semakin baik. Keberhasilan itu akan sangat tergantung pada upaya kita melakukan reformasi birokrasi,” ujar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu melalui akun twitter @Kiyai_MarufAmin, Jumat (29/5/2020) malam.
Ma’ruf Amin mengatakan pihaknya ingin mempercepat proses reformasi birokrasi dengan berbagai upaya. Banyak pemerintah daerah (pemda) melakukan inovasi dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI).
Keberadaan TI ini untuk mempermudah akses, mempercepat, dan menjangkau masyarakat secara luas. Juga mengurangi kemungkinan pungutan liar karena menghindarkan pertemuan masyarakat dan birokrat dalam pengurusan tertentu, seperti perizinan.
Ma’ruf Amin mendorong TIRBN untuk melihat reformasi birokrasi di negara lain. Selama ini pemerintah menerapkan replikasi untuk sistem pelayanan publik di suata daerah yang telah dianggap berhasil dan manfaatnya dirasakan masyarakat luas. Ini tentu menghemat biaya dan bisa mempercepat perbaiki pelayanan publik. (Baca juga: Rekam Jejak Brotoseno Disorot, Komite Penyelamat Minta Dewas TVRI Dipecat)
“Beberapa hal yang harus dilakukan adalah penetapan prioritas dan mempelajari proses reformasi birokrasi yang dilakukan oleh negara lain yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia,” pungkas Ma’ruf Amin.
(kri)
Lihat Juga :
