Penting bagi Kedaulatan, RUU PDP Mendesak untuk Disahkan
Selasa, 24 Agustus 2021 - 13:39 WIB
loading...
A
A
A
Ajeng juga mengatakan, sejatinya hal-hal terkait perlindungan data pribadi sebisa mungkin dimulai dari kesadaran diri sendiri.
“Perlindungan ini harus sadar dari kitanya (individu) dulu. Percuma kalau sudah ada regulasi tapi masyarakatnya masih mengumbar data secara sembarangan di ruang digital. Semua stake holder harus bahu-membahu untuk mewujudkan hal tersebut (perlindungan),” tandasnya.
Sementara Chepy Aprianto menjelaskan mengenai hubungannya data pribadi dengan teori dan hak privasi. “Data pribadi juga terkait dengan konsep dan hak privasi. Hak individu untuk menentukan apakah data pribadinya dikomunikasikan kepada pihak lain atau tidak,” jelasnya.
Menurutnya, data pribadi serta perlindungan seluruh elemen di dalamnya adalah bagian dari perwujudan kedaulatan bangsa yang harus bisa dicapai.
“Pada prinsipnya Indonesia belum dinyatakan berdaulat baik secara pribadi maupun secara cyber maupun kebangsaan ketika hak privasi warga negara belum diatur atau dilindungi oeh negaranya. RUU PDP harus disahakan karena ini menjadi tolak ukur. Ketika privasi dilindungi, maka otomatis sebagai bangsa akan berdaulat,” tuturnya.
“Perlindungan ini harus sadar dari kitanya (individu) dulu. Percuma kalau sudah ada regulasi tapi masyarakatnya masih mengumbar data secara sembarangan di ruang digital. Semua stake holder harus bahu-membahu untuk mewujudkan hal tersebut (perlindungan),” tandasnya.
Sementara Chepy Aprianto menjelaskan mengenai hubungannya data pribadi dengan teori dan hak privasi. “Data pribadi juga terkait dengan konsep dan hak privasi. Hak individu untuk menentukan apakah data pribadinya dikomunikasikan kepada pihak lain atau tidak,” jelasnya.
Menurutnya, data pribadi serta perlindungan seluruh elemen di dalamnya adalah bagian dari perwujudan kedaulatan bangsa yang harus bisa dicapai.
“Pada prinsipnya Indonesia belum dinyatakan berdaulat baik secara pribadi maupun secara cyber maupun kebangsaan ketika hak privasi warga negara belum diatur atau dilindungi oeh negaranya. RUU PDP harus disahakan karena ini menjadi tolak ukur. Ketika privasi dilindungi, maka otomatis sebagai bangsa akan berdaulat,” tuturnya.
(poe)
Lihat Juga :
