Kelompok Cipayung Plus Dorong Presiden Jokowi Evaluasi Kabinet

JAKARTA - Kelompok Cipayung Plus menilai sejumlah kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 masih belum optimal. Hal itu bisa dilihat dari efek pagebluk, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik maupun pemerintahan yang berhasil diredam.

Untuk diketahui, Kelompok Cipayung Plus merupakan gabungan dari 11 organisasi yakni PB HMI, PB PMII, PP GMKI, PP PMKRI, PP HIKMABUDHI, PP KMHDI, DPP IMM, PP KAMMI, PP HIMA PERSIS, PP PII, EN LMND.

Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI, Jefri Gultom mengatakan, pada momen Kemerdekaan ke-76 RI, Presiden Jokowi dengan tegas menyampaikan dalam pidatonya bahwa pandemi COVID-19 seperti kawah candradimuka yang menguji, mengajarkan, dan sekaligus mengasah.

Baca juga: Data Dukcapil Jadi Biang Kerok Penghambat Vaksinasi Covid-19 di Kramat Jati

"Kondisi ini menjadikan setiap negara, khususnya Indonesia untuk siap menghadapi dan mengelolanya," kata Jeffry melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (20/8/2021).

Dijelaskan Jeffry, pandemi Covid-19 yang menyerang dunia dalam setahun terakhir ini membuat keadaan tidak baik-baik saja. Benteng kesehatan dihantam sedemikian rupa.

Menyikapi penanganan Covid-19 ini, Kelompok Cipayung Plus meminta Presiden segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Indonesia Maju. Menurut Cipayung Plus, pemerintah dianggap tidak berhasil mengendalikan problem utama kebangsaan yang kian berkepanjangan ini. Vaksinasi yang tidak mencapai target. Lalu lintas komunikasi antarlembaga negara yang amburadul.

"Korupsi bansos yang menggurita, dan isu-isu lainnya adalah ironi di tengah derita rakyat yang membutuhkan pertolongan serius," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Nilai Isolasi Terpusat Efektif Kurangi Laju COVID-19

Lebih lanjut, Jefri menyebut, hal ini mesti dievaluasi secara total dan penting untuk disuarakan sebab menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat luas.

Ketika ditanyakan menteri-menteri mana saja yang perlu dievaluasi oleh Presiden Jokowi, Jefri menyampaikan bahwa Presiden Jokowi pasti sudah memiliki indikator penilaian.

"Kami yakin Pak Jokowi sudah memiliki indikator penilaiannya. Ada Menteri yang sebelumnya dipercayakan sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19, tapi belakangan tugasnya diambil-alih oleh salah satu Menko. Kemudian beberapa Menteri yang tugasnya melakukan distribusi vaksin, obat-obatan dan alat kesehatan, serta bansos, ternyata tupoksi mereka malah dikerjakan oleh Polri, TNI, dan BIN. Mereka ini seakan-akan bekerja, padahal di atas keringat orang lain," katanya.

Jefri menyampaikan bahwa Presiden sudah bekerja keras, tapi beberapa Menteri ini terlihat hanya bersandiwara dan melakukan kegiatan seremonial.

"Berkali-kali Presiden meminta para menteri untuk memiliki sense of crisis, tapi beberapa menteri ini justru fokus pada kepentingan politik dan bisnis mereka. Justru kami mengapresiasi kinerja Polri, TNI, dan BIN yang bekerja keras sehingga target Pak Jokowi untuk percepatan program vaksinasi bisa tercapai. Menteri yang berdiri di atas keringat orang lain layak untuk dicopot," ujarnya.

Pada usia Republik Indonesia yang ke-76 tahun, lanjutnya, Kelompok Cipayung Plus menyatukan diri untuk bersama-sama bergandengan tangan bergerak membantu pemerintah menyelesaikan persoalan pandemi ini.

Berikut pernyataan sikap Kelompok Cipayung Plus yang dibacakan di Gedung Joang 45, Jakarta, Jumat (20/8/2021):

1. Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Indonesia Maju.

2. Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi, kesehatan, pendidikan, hukum dan tata kelola pemerintahan terutama dalam penanganan pandemi COVID-19.

3. Pemerintah harus membuat — roadmap penanganan COVID-19 berlandaskan pada Undang-undang kekarantinaan Kesehatan.

4. Mendesak Presiden Ir. Joko Widodo untuk segera mengambil alih dan memimpin langsung penanganan COVID-19 serta melakukan reformasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan melibatkan pakar dan ahli sesuai dengan bidangnya, bukan memberikan porsi yang besar kepada politisi dan pembisnis yang Sangat rentan konflik kepentingan.

5. Membentuk Tim Khusus komunikasi penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga komunikasi pemerintah terpusat dan efektif.

6. Pemerintah harus segera memperbaiki data penerima, mekanisme penyaluran bantuan sosial dan kualitas bantuan sosial.

7. Segera gratiskan biaya test COVID-19, Obat-obatan, Vitamin, Oksigen serta mempercepat vaksinasi di kelompok rentan, pelajar, mahasiswa, dan pesantren dan menjamin ketersediaannya.

8. Segera Evaluasi dan perbaiki Sistem Pendidikan dan Bebaskan Mahasiswa dari Beban Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Pembiayaan Kuliah.

9. Hentikan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap aktivis dan semua elemen rakyat yang menyuarakan aspirasi.

10. Pemerintah harus menjamin kesejahteraan kaum tani, klas buruh, seniman, koperasi, UMKM, dan kelompok usaha informal lainnya.

11. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama lembaga penegak hukum lainnya untuk segera melakukan audit dan mentransparansikan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

12. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama lembaga penegak hukum lainnya untuk tidak tebang pilih dalam penanganan korupsi serta memberikan hukuman berat bagi pejabat pelaku korupsi.

13. Menghimbau kepada seluruh kader dan anggota organisasi yang tergabung dalam kelompok CIPAYUNG PLUS untuk bersama sama melakukan pengawalan atas kinerja pemerinth dalam penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

14. Bersama-sama melakukan kerja-kerja gerakan sosial kemanusiaan, selama tidak merugikan masyarakat, organisasi, dan Negara.