Kelompok Cipayung Plus Dorong Presiden Jokowi Evaluasi Kabinet

Sabtu, 21 Agustus 2021 - 01:30 WIB
loading...
Kelompok Cipayung Plus...
Kelompok Cipayung Plus menilai sejumlah kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 masih belum optimal. FOTO/IST
A A A
JAKARTA - Kelompok Cipayung Plus menilai sejumlah kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 masih belum optimal. Hal itu bisa dilihat dari efek pagebluk, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik maupun pemerintahan yang berhasil diredam.

Untuk diketahui, Kelompok Cipayung Plus merupakan gabungan dari 11 organisasi yakni PB HMI, PB PMII, PP GMKI, PP PMKRI, PP HIKMABUDHI, PP KMHDI, DPP IMM, PP KAMMI, PP HIMA PERSIS, PP PII, EN LMND.

Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI, Jefri Gultom mengatakan, pada momen Kemerdekaan ke-76 RI, Presiden Jokowi dengan tegas menyampaikan dalam pidatonya bahwa pandemi COVID-19 seperti kawah candradimuka yang menguji, mengajarkan, dan sekaligus mengasah.

Baca juga: Data Dukcapil Jadi Biang Kerok Penghambat Vaksinasi Covid-19 di Kramat Jati

"Kondisi ini menjadikan setiap negara, khususnya Indonesia untuk siap menghadapi dan mengelolanya," kata Jeffry melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (20/8/2021).

Dijelaskan Jeffry, pandemi Covid-19 yang menyerang dunia dalam setahun terakhir ini membuat keadaan tidak baik-baik saja. Benteng kesehatan dihantam sedemikian rupa.

Menyikapi penanganan Covid-19 ini, Kelompok Cipayung Plus meminta Presiden segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Indonesia Maju. Menurut Cipayung Plus, pemerintah dianggap tidak berhasil mengendalikan problem utama kebangsaan yang kian berkepanjangan ini. Vaksinasi yang tidak mencapai target. Lalu lintas komunikasi antarlembaga negara yang amburadul.

"Korupsi bansos yang menggurita, dan isu-isu lainnya adalah ironi di tengah derita rakyat yang membutuhkan pertolongan serius," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Nilai Isolasi Terpusat Efektif Kurangi Laju COVID-19

Lebih lanjut, Jefri menyebut, hal ini mesti dievaluasi secara total dan penting untuk disuarakan sebab menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat luas.

Ketika ditanyakan menteri-menteri mana saja yang perlu dievaluasi oleh Presiden Jokowi, Jefri menyampaikan bahwa Presiden Jokowi pasti sudah memiliki indikator penilaian.

"Kami yakin Pak Jokowi sudah memiliki indikator penilaiannya. Ada Menteri yang sebelumnya dipercayakan sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19, tapi belakangan tugasnya diambil-alih oleh salah satu Menko. Kemudian beberapa Menteri yang tugasnya melakukan distribusi vaksin, obat-obatan dan alat kesehatan, serta bansos, ternyata tupoksi mereka malah dikerjakan oleh Polri, TNI, dan BIN. Mereka ini seakan-akan bekerja, padahal di atas keringat orang lain," katanya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Mensesneg Tegaskan Belum...
Mensesneg Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet
Prediksi Ada Reshuffle,...
Prediksi Ada Reshuffle, Pengamat: Prabowo Butuh Menteri Eksekutor dan Komunikator Ulung
Prabowo Berkelakar Soal...
Prabowo Berkelakar Soal Reshuffle Zulhas usai Salah Sebut Nama Desa di Kebumen
Jabat Kepala Bakom,...
Jabat Kepala Bakom, Qodari: Harus Agresif, Kalau Diserang Tidak Diam
Dari Aktivis ke Menteri,...
Dari Aktivis ke Menteri, Jumhur Hidayat Disebut Punya Daya Juang Tinggi
Reshuffle Kabinet Terbaru,...
Reshuffle Kabinet Terbaru, Murni karena Kinerja atau Politik?
Sultan Brunei Reshuffle...
Sultan Brunei Reshuffle Kabinet Besar-besaran, Pangeran 'Instagrammer' Jadi Menlu
Jejak Pendidikan Jumhur...
Jejak Pendidikan Jumhur Hidayat yang Resmi Dilantik Prabowo Jadi Menteri Lingkungan Hidup
Komdigi Hentikan Sementara...
Komdigi Hentikan Sementara IGRS, Siap Lakukan Evaluasi
Rekomendasi
Perkuat Penetrasi Pasar,...
Perkuat Penetrasi Pasar, EVO Group Perbarui Kemasan Life Cat dan Ori Cat
TikTok Dorong Pertumbuhan...
TikTok Dorong Pertumbuhan Industri Kecantikan Malalui ForYouBeauty 2026
Stafsus Menag Tinjau...
Stafsus Menag Tinjau GKJ Nusukan Solo, Jamin Kebebasan Beribadah
Berita Terkini
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Infografis
Gubernur DKI Dorong...
Gubernur DKI Dorong Pasar di Jakarta Lakukan Digitalisasi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved