Kelompok Cipayung Plus Dorong Presiden Jokowi Evaluasi Kabinet

JAKARTA - Kelompok Cipayung Plus menilai sejumlah kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 masih belum optimal. Hal itu bisa dilihat dari efek pagebluk, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik maupun pemerintahan yang berhasil diredam.

Untuk diketahui, Kelompok Cipayung Plus merupakan gabungan dari 11 organisasi yakni PB HMI, PB PMII, PP GMKI, PP PMKRI, PP HIKMABUDHI, PP KMHDI, DPP IMM, PP KAMMI, PP HIMA PERSIS, PP PII, EN LMND.

Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI, Jefri Gultom mengatakan, pada momen Kemerdekaan ke-76 RI, Presiden Jokowi dengan tegas menyampaikan dalam pidatonya bahwa pandemi COVID-19 seperti kawah candradimuka yang menguji, mengajarkan, dan sekaligus mengasah.

Baca juga: Data Dukcapil Jadi Biang Kerok Penghambat Vaksinasi Covid-19 di Kramat Jati

"Kondisi ini menjadikan setiap negara, khususnya Indonesia untuk siap menghadapi dan mengelolanya," kata Jeffry melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (20/8/2021).

Dijelaskan Jeffry, pandemi Covid-19 yang menyerang dunia dalam setahun terakhir ini membuat keadaan tidak baik-baik saja. Benteng kesehatan dihantam sedemikian rupa.

Menyikapi penanganan Covid-19 ini, Kelompok Cipayung Plus meminta Presiden segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Indonesia Maju. Menurut Cipayung Plus, pemerintah dianggap tidak berhasil mengendalikan problem utama kebangsaan yang kian berkepanjangan ini. Vaksinasi yang tidak mencapai target. Lalu lintas komunikasi antarlembaga negara yang amburadul.

"Korupsi bansos yang menggurita, dan isu-isu lainnya adalah ironi di tengah derita rakyat yang membutuhkan pertolongan serius," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Nilai Isolasi Terpusat Efektif Kurangi Laju COVID-19

Lebih lanjut, Jefri menyebut, hal ini mesti dievaluasi secara total dan penting untuk disuarakan sebab menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat luas.

Ketika ditanyakan menteri-menteri mana saja yang perlu dievaluasi oleh Presiden Jokowi, Jefri menyampaikan bahwa Presiden Jokowi pasti sudah memiliki indikator penilaian.

"Kami yakin Pak Jokowi sudah memiliki indikator penilaiannya. Ada Menteri yang sebelumnya dipercayakan sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19, tapi belakangan tugasnya diambil-alih oleh salah satu Menko. Kemudian beberapa Menteri yang tugasnya melakukan distribusi vaksin, obat-obatan dan alat kesehatan, serta bansos, ternyata tupoksi mereka malah dikerjakan oleh Polri, TNI, dan BIN. Mereka ini seakan-akan bekerja, padahal di atas keringat orang lain," katanya.