Stok Capres Berlimpah, Presiden PKS Dorong Presidential Threshold Diturunkan
loading...
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu kembali mendorong agar ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) bissa diturunkan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) , Ahmad Syaikhu kembali mendorong agar ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) bisa diturunkan.
Awalnya, Syaikhu berharap dalam pemilihan presiden (Pilpres) yang akan datang, rakyat harus ditawarkan dengan pilihan-pilihan Capres baru yang akan memimpin Indonesia ke depan. Dia meyakini negeri ini memiliki banyak sekali stok pemimpin yang mempunyai integritas, kredibilitas, dan akseptabilitas untuk memimpin Indonesia.
"Asalkan jalan-jalannya tidak tersumbat," ujar Syaikhu dalam pidato kebangsaan di acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 CSIS Indonesia, Jumat (20/8/2021).
Salah satu faktor yang dapat menyumbat kehadiran calon pemimpin-pemimpin yang dimaksud adalah ambang batas pencalonan presiden yang dinilai masih sangat tinggi. Oleh karena itu, mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini mendorong agar ambang batas tersebut bisa diturunkan.
"Misalnya presidential threshold perlu dipertimbangkan kembali diturunkan. Sehingga banyak pemimpin-pemimpin berkualitas lainnya juga akan ikut tampil dalam kontestasi," kata dia.
Untuk diketahui, dalam perkembangannya pemerintah dan DPR telah bersepakat untuk tak melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Artinya, keputusan tersebut tidak berpengaruh terdahap syarat pencalonan presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Dalam hal ini, harus memenuhi 20% perolehan suara Parlemen atau 25% secara nasional di Pemilu 2019 lalu.
Awalnya, Syaikhu berharap dalam pemilihan presiden (Pilpres) yang akan datang, rakyat harus ditawarkan dengan pilihan-pilihan Capres baru yang akan memimpin Indonesia ke depan. Dia meyakini negeri ini memiliki banyak sekali stok pemimpin yang mempunyai integritas, kredibilitas, dan akseptabilitas untuk memimpin Indonesia.
"Asalkan jalan-jalannya tidak tersumbat," ujar Syaikhu dalam pidato kebangsaan di acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 CSIS Indonesia, Jumat (20/8/2021).
Salah satu faktor yang dapat menyumbat kehadiran calon pemimpin-pemimpin yang dimaksud adalah ambang batas pencalonan presiden yang dinilai masih sangat tinggi. Oleh karena itu, mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini mendorong agar ambang batas tersebut bisa diturunkan.
"Misalnya presidential threshold perlu dipertimbangkan kembali diturunkan. Sehingga banyak pemimpin-pemimpin berkualitas lainnya juga akan ikut tampil dalam kontestasi," kata dia.
Baca Juga
Untuk diketahui, dalam perkembangannya pemerintah dan DPR telah bersepakat untuk tak melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Artinya, keputusan tersebut tidak berpengaruh terdahap syarat pencalonan presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Dalam hal ini, harus memenuhi 20% perolehan suara Parlemen atau 25% secara nasional di Pemilu 2019 lalu.
(kri)
Explore More