Vaksinasi Timpang di Berbagai Daerah, Pola Distribusi Perlu Diubah

JAKARTA - Program vaksinasi Covid-19 yang dijalankan pemerintah menunjukkan ketimpangan yang luar biasa antara Pulau Jawa dan Bali dengan daerah-daerah lainnya. Ketimpangan terjadi akibat distribusi vaksin yang masih terpusat di Jawa dan Bali, sehingga pemerintah perlu merubah pola distribusi vaksin.

"Meminta pemerintah segera merubah pola distribusi vaksin yang dilakukan selama ini, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan terkait vaksin tersebut, dengan terlebih dahulu mendata setiap kebutuhan daerah akan vaksin disamping mengevaluasi stok vaksin yang tersedia maupun kebutuhan akan vaksin di Tanah Air," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangannya dikutip Jumat (20/8/2021).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga meminta pemerintah untuk menyegerakan distribusi vaksin ke daerah-daerah sesuai kuota yang diajukan pemerintah daerah (pemda) sehingga vaksin yang didistribusikan dapat memenuhi kuota yang diminta daerah.

"Vaksinasi juga dikhususkan untuk daerah yang mengalami lonjakan kasus, sehingga diharapkan percepatan program vaksinasi Covid-19 benar-benar dilakukan secara merata hingga menyentuh daerah pelosok," ujarnya.

Baca juga: Kombinasi Vaksin Jadi Harapan Baru

Mantan Ketua DPR ini juga meminta komitmen pemerintah untuk terus melakukan upaya-upaya percepatan dan penguatan dalam program vaksinasi nasional, khususnya di daerah luar Pulau Jawa dan Bali yang tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19. Begitu juga dengan upaya diplomasi internasional terkait pengamanan stok vaksin.

"Meminta komitmen pemerintah untuk terus melakukan upaya diplomasi dan negosiasi dengan memperkuat hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara yang memproduksi vaksin guna mengupayakan dan mengamankan stok kebutuhan vaksin dalam negeri," imbuh Bamsoet.

Terkait masih adanya masyarakag yang masih terhambat untuk mendapatkan vaksin covid-19 karena belum memiliki KTP seperti masyarakat yang tinggal di wilayah 3T (terluar, tertinggal, terdepan), Bamsoet juga meminta pemerintah melalui Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk memberikan kemudahan dengan membuka akses layanan pendataan dan perekaman KTP-El serta pembuatan kartu keluarga bagi para transgender maupun bagi masyarakat yang belum memiliki kartu identitas.

Bamsoet mengatakan, Kemenkes bersama Kemendagri perlu memberikan kemudahan akses vaksinasi covid-19 melalui cara mendatangi warga tanpa terkecuali, termasuk masyarakat yang sulit mendapatkan kartu identitas maupun kelompok transpuan. "Sebab mendapatkan vaksin Covid-19 merupakan hak kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia," imbuhnya.

Baca juga: Ketua MPR Tegaskan Amendemen UUD 1945 Tidak Akan Buka Kotak Pandora

Selain itu, ia menambahkan, pemerintah melalui Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama pemerintah daerah/Pemda perlu segera mendata dan memverifikasi jumlah masyarakat di seluruh daerah yang belum memiliki kartu identitas, baik masyarakat yang tinggal di wilayah 3T maupun kelompok-kelompok transpuan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga akses vaksin covid-19 dapat dipermudah dan diperbantukan bagi masyarakat yang masih terkendala administrasi.

"Meminta pemerintah membantu masyarakat yang terkendala administrasi dalam mendapatkan akses vaksin covid-19, seperti dalam melengkapi syarat dokumen maupun persyaratan lainnya, sehingga target vaksin covid-19 benar-benar dapat mencakup ke seluruh wilayah di Tanah Air," pungkasnya.