Puspolkam Indonesia Apresiasi Kinerja Polri, TNI, dan BIN Dalam Percepatan Vaksinasi COVID-19
Kamis, 19 Agustus 2021 - 22:24 WIB
loading...
A
A
A
“Selain membantu akselerasi vaksinasi, tentunya Polri, TNI, dan pemerintah daerah juga melakukan pengawasan dalam penerapan PPKM. Memang masih ada hal-hal yang dirasakan masyarakat mungkin tidak tepat. Sehingga masyarakat merasakan PPKM ini menjadi suatu hal yang menghambat segala aktivitas mayarakat,” terang Arif.
Kata dia, kebijakan PPKM tidak bisa memuaskan semua pihak. Tetapi kalau melihat permasalahan yang sedang dialami bangsa ini, memang kita betul-betul harus melakukan penerapan PPKM ini secara serempak di seluruh Indonesia agar angka COVID-19 ini tidak kembali naik.
Hal senada turut disampaikan Deputi VII bidang Komunikasi BIN, Wawan Heri Purwanto. Menurutnya, persoalan mengenai perpanjangan PPKM dan juga kibaran bendera putih masih mewarnai kehidupan kita.
"Disadari bahwa PPKM adalah sesuatu yang memang sulit untuk dihindari. Karena memang lonjakan kemarin betul-betul memberikan suatu dampak yang signifikan terhadap kesehatan di negeri kita,” jelas Wawan.
Wawan menjelaskan saat ini di daerah juga didorong vaksinasi dengan sistem door to door. Cara ini dilakukan, kata dia, karena masih banyak warga masyarakat yang merasa ragu atau ketakutan.
“Ini akibat berbagai propaganda-propaganda negatif, rumor, dan hoaks, serta ada juga yang sakit, ataupun ketakutan lainnya. Semua menjadi concern kita bersama supaya COVID-19 ini segera turun. Alhamdulilah, berkat kerja sama dari semua pihak, juga kerja keras, kerja cerdas kita semua, akhirnya angka bisa kita turunkan,” terang Wawan.
Riza Damanik, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM yang turut hadir dalam webinar mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan beberapa upaya dalam kerangka untuk memberikan penguatan terhadap pelaku UMKM.
Pertama, kata dia, terkait langsung dengan akses pembiayaan. Di luar itu, pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk memperkuat akses pasar bagi pelaku UMKM.
Dia membeberkan, saat ini sudah ada 14,6 juta pelaku UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital. Selama pandemi, setidaknya sudah ada penambahan sekitar 5,7 juta pelaku UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital.
Kata dia, kebijakan PPKM tidak bisa memuaskan semua pihak. Tetapi kalau melihat permasalahan yang sedang dialami bangsa ini, memang kita betul-betul harus melakukan penerapan PPKM ini secara serempak di seluruh Indonesia agar angka COVID-19 ini tidak kembali naik.
Hal senada turut disampaikan Deputi VII bidang Komunikasi BIN, Wawan Heri Purwanto. Menurutnya, persoalan mengenai perpanjangan PPKM dan juga kibaran bendera putih masih mewarnai kehidupan kita.
"Disadari bahwa PPKM adalah sesuatu yang memang sulit untuk dihindari. Karena memang lonjakan kemarin betul-betul memberikan suatu dampak yang signifikan terhadap kesehatan di negeri kita,” jelas Wawan.
Wawan menjelaskan saat ini di daerah juga didorong vaksinasi dengan sistem door to door. Cara ini dilakukan, kata dia, karena masih banyak warga masyarakat yang merasa ragu atau ketakutan.
“Ini akibat berbagai propaganda-propaganda negatif, rumor, dan hoaks, serta ada juga yang sakit, ataupun ketakutan lainnya. Semua menjadi concern kita bersama supaya COVID-19 ini segera turun. Alhamdulilah, berkat kerja sama dari semua pihak, juga kerja keras, kerja cerdas kita semua, akhirnya angka bisa kita turunkan,” terang Wawan.
Riza Damanik, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM yang turut hadir dalam webinar mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan beberapa upaya dalam kerangka untuk memberikan penguatan terhadap pelaku UMKM.
Pertama, kata dia, terkait langsung dengan akses pembiayaan. Di luar itu, pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk memperkuat akses pasar bagi pelaku UMKM.
Dia membeberkan, saat ini sudah ada 14,6 juta pelaku UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital. Selama pandemi, setidaknya sudah ada penambahan sekitar 5,7 juta pelaku UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital.
Lihat Juga :
