Menko Muhadjir Sebut Penyaluran Bansos Tak Merata karena Data Tak Lengkap
Rabu, 18 Agustus 2021 - 07:18 WIB
loading...
Menko PMK Muhadjir Effendy meminta DTKS Kemensos disempurnakan agar bansos bisa disalurkan merata dan tepat sasaran. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan inspeksi mendadak (sidak) pengecekan penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Klender, Duren Sawit, Jakarta Pusat. Pada sidak yang bertepatan dengan euforia dan semangat HUT ke-76 RI tersebut, Muhadjir masih menemukan adanya penyaluran bansos yang tidak merata.
“Ini hampir terjadi di semua tempat slum daerah kumuh, bahwa di antara warga tadi ada yang dapat, ada yang tidak, ada yang sudah dapat Kartu Keluarga Sejahtera tapi gak dapet duitnya. Jadi ini masih macam-macam di lapangan," kata Muhadjir dalam keterangan tertulis, Rabu (18/08/2021)
Baca juga: Cerita Syafi’i Ma’arif soal Dramatisnya Muhadjir Effendy jadi Menko PMK
Dia mengatakan, penyaluran bansos bansos yang tidak merata disebabkan pada data yang tidak lengkap. Menurutnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagi tombak data lapangan harus dicermati dan disempurnakan, hal ini untuk membuat penyaluran bansos menjadi akurat.
"Data pokoknya harus terus disempurnakan, dicek di lapangan kayak apa sih sebetulnya realita di lapangan. Tidak cukup dengan angka kemudian main kuota, tempat ini dikasih sekian tanpa berangkat dari angka kemiskinan atau kenyataan di lapangan," ujarnya
Sebelumnya, Muhadjir juga mengecek bansos di kampung nelayan Muara Angke, Jakut, di wilayah pulau-pulau NTT, Gresik (Jatim), Tangerang (Banten), Banjarmasin (Kalsel), Balikpapan (Kaltim), serta Tanjung Pinang (Kepulauan Riau). Dirinya mengatakan kasus-kasus seperti ini sangat sering ditemukan di daerah lain atau daerah kumuh yang merupakan kantong-kantong kemiskinan.
Baca juga: Kasus Suap Bansos Covid-19, Eks Pejabat Kemensos Matheus Dituntut 8 Tahun Penjara
"Jangan sampai daerah slum ini, yang mestinya itu sebagian besar dia harus dapat, karena masuk kelompok enclave (daerah kantong) keluarga miskin ekstrem, banyak warga sangat layak tetapi tidak mendapatkan bantuan atau pembagiannya tidak merata. Padahal mestinya mereka harus dapat," tambahnya
Muhadjir juga meminta kepada pihak Kementerian Sosial (Kemensos) bersama-sama Dinsos, agar segera menangani penyempurnaan data. Dia kembali menegaskan agar penyempurnaan DTKS harus benar-benar melihat realita di lapangan. Karena, dengan menetapkan data dari lapangan, masalah penyaluran bansos yang tidak merata bisa diatasi.
"Mudah-mudahan dengan pemantauan kunjungan lapangan ini atau uji petik, dimana kita tidak mungkin seluruh Indonesia kita lakukan), tapi kita mencari enclave-enclave, kantong kemiskinan ekstrem dan kemudian kita akan cari jalan keluarnya," pungkasnya
“Ini hampir terjadi di semua tempat slum daerah kumuh, bahwa di antara warga tadi ada yang dapat, ada yang tidak, ada yang sudah dapat Kartu Keluarga Sejahtera tapi gak dapet duitnya. Jadi ini masih macam-macam di lapangan," kata Muhadjir dalam keterangan tertulis, Rabu (18/08/2021)
Baca juga: Cerita Syafi’i Ma’arif soal Dramatisnya Muhadjir Effendy jadi Menko PMK
Dia mengatakan, penyaluran bansos bansos yang tidak merata disebabkan pada data yang tidak lengkap. Menurutnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagi tombak data lapangan harus dicermati dan disempurnakan, hal ini untuk membuat penyaluran bansos menjadi akurat.
"Data pokoknya harus terus disempurnakan, dicek di lapangan kayak apa sih sebetulnya realita di lapangan. Tidak cukup dengan angka kemudian main kuota, tempat ini dikasih sekian tanpa berangkat dari angka kemiskinan atau kenyataan di lapangan," ujarnya
Sebelumnya, Muhadjir juga mengecek bansos di kampung nelayan Muara Angke, Jakut, di wilayah pulau-pulau NTT, Gresik (Jatim), Tangerang (Banten), Banjarmasin (Kalsel), Balikpapan (Kaltim), serta Tanjung Pinang (Kepulauan Riau). Dirinya mengatakan kasus-kasus seperti ini sangat sering ditemukan di daerah lain atau daerah kumuh yang merupakan kantong-kantong kemiskinan.
Baca juga: Kasus Suap Bansos Covid-19, Eks Pejabat Kemensos Matheus Dituntut 8 Tahun Penjara
"Jangan sampai daerah slum ini, yang mestinya itu sebagian besar dia harus dapat, karena masuk kelompok enclave (daerah kantong) keluarga miskin ekstrem, banyak warga sangat layak tetapi tidak mendapatkan bantuan atau pembagiannya tidak merata. Padahal mestinya mereka harus dapat," tambahnya
Muhadjir juga meminta kepada pihak Kementerian Sosial (Kemensos) bersama-sama Dinsos, agar segera menangani penyempurnaan data. Dia kembali menegaskan agar penyempurnaan DTKS harus benar-benar melihat realita di lapangan. Karena, dengan menetapkan data dari lapangan, masalah penyaluran bansos yang tidak merata bisa diatasi.
"Mudah-mudahan dengan pemantauan kunjungan lapangan ini atau uji petik, dimana kita tidak mungkin seluruh Indonesia kita lakukan), tapi kita mencari enclave-enclave, kantong kemiskinan ekstrem dan kemudian kita akan cari jalan keluarnya," pungkasnya
(muh)
Lihat Juga :
