DPD RI Tagih Capaian Penanggulangan Pandemi COVID-19

Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai kapasitas sistem kesehatan, seperti kapasitas rumah sakit, serta kemampuan menguji, isolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien positif COVID-19. Informasi penting lainnya adalah upaya meminimalisir risiko penularan di wilayah rentan, seperti panti jompo, fasilitas kesehatan, dan tempat keramaian.

Kenormalan baru yang diwacanakan lebih mengarahkan pada pembukaan aktivitas ekonomi, maka masyarakat perlu mengetahui kesiapan infrastruktur untuk mencegah penularan. Tempat kerja, seperti pabrik dan perkantoran, harus menunjukan kepatuhan menjaga jarak, penggunaan masker, dan fasilitas untuk cuci tangan.

Pemerintah, menurut Fahira, harus membuka ruang kepada masyarakat untuk memberi masukan tentang kenormalan baru. Jika pemerintah mempunyai poin sendiri mengenai syarat kenormalan baru, itu perlu disampaikan kepada masyarakat.

Misalnya, tingkat penularan cCrona atau reproductive time apakah sudah dibawah 1 atau tidak. Parameter lain yang harus disampaikan adalah kesiapan sistem kesehatan, tingkat pengetesan. Itu semua disampaikan secara komprehensif kepada masyarakat.

“Agar publik melangkah yakin menjalankan kenormalan baru. Namun, hemat saya, pedoman WHO tetap jadi parameter utama,” pungkasnya.