Tokoh Agama dan Masyarakat di Luar Jawa-Bali Harus Jadi Panutan Penanganan Covid-19
Minggu, 15 Agustus 2021 - 11:11 WIB
loading...
Mural lawan Covid-19. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tokoh agama dan masyarakat di luar Jawa-Bali diharapkan menjadi panutan dalam penanganan Covid-19 . Hal ini karena kasus Covid-19 di wilayah luar Jawa dan Bali meningkat.
Menurut ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan, penanganan Covid-19 di luar Jawa dan Bali harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Dia menilai perlu melibatkan ahli komunikasi dan sosiolog yang mengerti tentang kondisi masyarakat setempat untuk menangani Covid-19 di luar Jawa dan Bali itu.
"Manfaatkan tokoh agama dan masyarakat lokal yang banyak dijadikan panutan masyarakat," ujar Iwan Ariawan, Minggu (15/8/2021).
Baca juga: Tak Peduli Sabtu-Minggu, Ganjil Genap di Masa PPKM Tetap Dilakukan
Lebih lanjut dia mengatakan, tokoh agama dan masyarakat setempat harus diikutsertakan dalam edukasi masyarakat. "Jadi pemerintah perlu melakukan edukasi ke mereka supaya mereka memahami mengapa perlu dilakukan PPKM dan rencana pemerintah mengendalikan wabah ini," ujarnya.
Kemudian, dia menuturkan, para kepala daerah di luar Jawa Bali itu harus melakukan pemantauan rutin dan ketat. "Kalau di PPKM Jawa-Bali ada rapat koordinasi rutin mingguan yang dipimpin langsung oleh Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan cek langsung pelaksanaan PPKM di masing-masing provinsi," tuturnya.
Dia berpendapat, pelaksanaan PPKM harus benar-benar ditekankan sesuai dengan mobilitas yang harus dibatasi sesuai levelnya. Edukasi dan tes di daerah dinilai masih minim.
"Tes harus segera ditingkatkan dan bisa menggunakan Rapid Antigen test untuk daerah yang test PCR tidak ada atau sulit. Perlu waktu lama untuk memperoleh hasil. Teknik dan materi edukasi harus disesuaikan dengan kelompok yang akan diberikan edukasi."
Sekadar diketahui, lonjakan kasus pandemi Covid-19 mulai terjadi di enam provinsi luar Pulau Jawa dan Bali dalam sebulan terakhir. Berdasarkan catatan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang diungkapkan pada Kamis 12 Agustus 2021, enam provinsi itu meliputi, Sumatera Utara yang naik 21.830 kasus aktif, Kalimantan Timur naik 15.758 kasus, Sulawesi Selatan 10.852 kasus, Sumatera Barat 10.707 kasus, Riau 10.523 kasus, dan Kalimantan Selatan 10.087 kasus.
Baca juga: Apa yang Dilakukan Warga Jatim Selama PPKM Darurat, Ini Hasil Survei BPS
Masih berdasarkan data Satgas, per 11 Agustus 2021 dengan PPKM Level 4 sudah mulai terlihat tren penurunan kasus di beberapa provinsi seperti Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan. "Sudah mulai turun tapi masih beberapa hari, sehingga perlu dipertahankan PPKM Level 4-nya diperpanjang di luar Pulau Jawa waktunya dua minggu, agar lebih signifikan," ujar Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah, Kamis (12/8/2021).
Di sisi lain, PPKM di Jawa dan Bali sukses menurunkan kasus Covid-19. Pada Kamis 12 Agustus 2021, Dewi Nur Aisyah melaporkan Bed Occupancy Ratio (BOR) atau keterisian tempat tidur di rumah sakit Covid-19 mulai mengalami penurunan.
Dewi membeberkan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten bahkan telah di bawah standar WHO. "Standar WHO itu kan di atas 60% ya itu sudah harus kita wanti-wanti ya," kata Dewi.
Menurut ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan, penanganan Covid-19 di luar Jawa dan Bali harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Dia menilai perlu melibatkan ahli komunikasi dan sosiolog yang mengerti tentang kondisi masyarakat setempat untuk menangani Covid-19 di luar Jawa dan Bali itu.
"Manfaatkan tokoh agama dan masyarakat lokal yang banyak dijadikan panutan masyarakat," ujar Iwan Ariawan, Minggu (15/8/2021).
Baca juga: Tak Peduli Sabtu-Minggu, Ganjil Genap di Masa PPKM Tetap Dilakukan
Lebih lanjut dia mengatakan, tokoh agama dan masyarakat setempat harus diikutsertakan dalam edukasi masyarakat. "Jadi pemerintah perlu melakukan edukasi ke mereka supaya mereka memahami mengapa perlu dilakukan PPKM dan rencana pemerintah mengendalikan wabah ini," ujarnya.
Kemudian, dia menuturkan, para kepala daerah di luar Jawa Bali itu harus melakukan pemantauan rutin dan ketat. "Kalau di PPKM Jawa-Bali ada rapat koordinasi rutin mingguan yang dipimpin langsung oleh Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan cek langsung pelaksanaan PPKM di masing-masing provinsi," tuturnya.
Dia berpendapat, pelaksanaan PPKM harus benar-benar ditekankan sesuai dengan mobilitas yang harus dibatasi sesuai levelnya. Edukasi dan tes di daerah dinilai masih minim.
"Tes harus segera ditingkatkan dan bisa menggunakan Rapid Antigen test untuk daerah yang test PCR tidak ada atau sulit. Perlu waktu lama untuk memperoleh hasil. Teknik dan materi edukasi harus disesuaikan dengan kelompok yang akan diberikan edukasi."
Sekadar diketahui, lonjakan kasus pandemi Covid-19 mulai terjadi di enam provinsi luar Pulau Jawa dan Bali dalam sebulan terakhir. Berdasarkan catatan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang diungkapkan pada Kamis 12 Agustus 2021, enam provinsi itu meliputi, Sumatera Utara yang naik 21.830 kasus aktif, Kalimantan Timur naik 15.758 kasus, Sulawesi Selatan 10.852 kasus, Sumatera Barat 10.707 kasus, Riau 10.523 kasus, dan Kalimantan Selatan 10.087 kasus.
Baca juga: Apa yang Dilakukan Warga Jatim Selama PPKM Darurat, Ini Hasil Survei BPS
Masih berdasarkan data Satgas, per 11 Agustus 2021 dengan PPKM Level 4 sudah mulai terlihat tren penurunan kasus di beberapa provinsi seperti Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan. "Sudah mulai turun tapi masih beberapa hari, sehingga perlu dipertahankan PPKM Level 4-nya diperpanjang di luar Pulau Jawa waktunya dua minggu, agar lebih signifikan," ujar Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah, Kamis (12/8/2021).
Di sisi lain, PPKM di Jawa dan Bali sukses menurunkan kasus Covid-19. Pada Kamis 12 Agustus 2021, Dewi Nur Aisyah melaporkan Bed Occupancy Ratio (BOR) atau keterisian tempat tidur di rumah sakit Covid-19 mulai mengalami penurunan.
Dewi membeberkan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten bahkan telah di bawah standar WHO. "Standar WHO itu kan di atas 60% ya itu sudah harus kita wanti-wanti ya," kata Dewi.
(zik)
Lihat Juga :
