Sambut 76 Tahun Kemerdekaan RI, PDIP: Spirit Pancasila Kunci Menuju Indonesia 2045

JAKARTA - Menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-76, DPP PDI Perjuangan melalui Badan Penelitian Pusat (Balitpus) menggelar webinar nasional dengan mengangkat tema, “Indonesia 2045: Tantangan dan Kesiapan Pencapaian”, yang digelar Sabtu, 14 Agustus 2021.

Webinar yang digelar secara virtual tersebut menghadirkan para narasumber yakni, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Katib Aam Pengurus Besar Nahdatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf, Inisiator Gerakan 4.0 Budiman Sudjatmiko, dan keynote speaker Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dan sebagai moderator adalah mantan duta besar Indonesia untuk Mesir Helmy Fauzi.

Hasto Kristiyanto dalam sambutannya saat membuka webinar mengatakan, tantangan Indonesia 2045 mengantarkan kesiapan Indonesia menuju peradaban yang maju dan dibangun dengan pemikiran konstruktif yang harus digerakkan melalui spirit nilai-nilai ideologi Pancasila. “Sikap PDI Perjuangan pada Kongres V PDI Perjuangan menegaskan jalan Trisakti sebagai satu-satunya pilihan untuk mewujudkan kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan,” ungkapnya.

Selain itu, PDIP mengutamakan keberpihakannya pada rakyat marhaen dan kekuatan produksi nasional yang menopang jalannya ekonomi kerakyatan. “Ibu Megawati Soekarnoputri menegaskan, gerakan PDI Perjuangan dan bangsa Indonesia harus terlaksana melalui kualitas SDM yang berdaya dan unggul, serta penguasaan teknologi dengan gagasan yang lahir dari nilai-nilai kebudayaan,” kata Hasto.

Menurutnya, bangsa Indonesia harus membuka diri melalui penguasaan ilmu pengetahuan. Hal ini kemudian akan menjadi interaksi intelektual yang harus menjadi spirit para kader PDIP. Dan hal ini harus menjadi kewajiban bagi para kader. “Seperti Bung Karno menegaskan, bahwa Indonesia harus membangun budaya intelektual dan penguasaan teknologi yang berakar pada ideologi dan kebudayaan yang mewarisi perjalanan bangsa menuju bangsa yang maju,” ungkap Hasto.

Pada kesempatan yang sama, Suharso Monoarfa menjelaskan terkait pembangunan dan realitas ekonomi dilihat dari setiap periode kepemimpinan. Perjalanan ekonomi Indonesia semenjak Orde Baru yang dikenal dengan commodity bom mampu tumbuh rarta-rata sebesar 7 persen, kemudian pada tahun 1998 mengalami krisis keuangan Asia. “Kemudian pertanyaan reflektifnya, pada 2045 Indonesia nanti mau bergerak ke arah mana, sebagaimana pesan Bung Karno setiap kali berpidato terkait menuju Indonesia maju," ujar Suharso.

Suharso menegaskan prasyarat yang dibutuhkan untuk menuju Indonesia maju adalah bahwa rata-rata pertumbuhan 2015-2045 PDB rill 5,7%, PDB riil/kapita 5,0%. Untuk menyongsong 2045, Indonesia harus menempatkan peran Kawasan Timur Indonesia sebesar 25%, selain itu, menuju negara maju dan PDB terbesar kelima (USD 7,4 triliun),” tambah Suharso.

Selanjutnya, terkait hantaman pandemi Covid-19 yang merusak tatanan ekonomi, Suharso berpendapat setidaknya ada tiga tahapan yang merupakan tugas besar bangsa Indonesia saat ini. “Tiga tugas besar yang harus dilakukan Indonesia saat ini untuk memulihkan ekonomi yakni, flattening the curve dengan upaya penurunan kasus dengan pembatasan mobilitas dan aktivitas untuk penyelamatan ekonomi, dan yang kedua pemulihan ekonomi yang bisa dikendalikan akibat menurunnya jumlah kasus, dan yang ketiga adalah transformasi ekonomi dengan mengangkat trajectory ekonomi,” terang Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut.

Sementara itu, KH Yahya Cholil Staquf dalam pandanganya terkait Indonesia 2045 mengatakan, Indonesia didirikan bukan hanya bersifat romantisme semu, tetapi Indonesia didirikan atas sebuah ide perjuangan untuk membangun peradaban yang lebih luas untuk umat manusia. Ia menegaskan, bahwa klaim bangsa yang merdeka bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa yang dituangkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

“Semua gagasan-gagasan besar global direpresentasikan dalam sebuah ide yang disebut Pancasila. Bung Karno mengonsolidasikan gagasannya didasari pada proyeksi masalah-masalah internasional dengan aspek struktural yang tidak adil sehingga Bung Karno membongkar tatanan dunia tersebut dengan gerakan yang lebih adil serta melalui kerja sama internasional-domestik,” tukas Yahya.