Golkar Sebut Setiap Hari bagi Politikus Adalah Kampanye
Sabtu, 14 Agustus 2021 - 17:49 WIB
loading...
Ketua DPP Partai Golkar Melkiades Laka Lena mengatakan, bagi politikus yang menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif, setiap hari adalah kampanye. Foto/DPR
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Melkiades Laka Lena mengatakan, bagi politikus yang menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif, setiap hari adalah kampanye, karena setelah ditunjuk dan dipilih oleh rakyat, mereka harus berbuat sesuatu untjuk rakyat, baik lewat sikap maupun kerja nyata.
Baca juga: Legislator Golkar Sebut Pemerintah Bagian dari Korban Pandemi
Hal ini dikatakan Melki dalam Polemik Trijaya FM yang bertajuk "Pandemi dan Konstelasi Politik 2024" secara daring, Sabtu (14/8/2021).
"Pertama kalau bagi kami yang dipemerintahan, politisi yang dijabatan eksekutif dan legislatif, setiap hari kampanye, bukan calon yang besok maju di DPR dan pemerintah. Tapi Kami orang yang sementara ditugaskan dan dipilih kemarin, dan kami harus bekerja," kata Melki.
Baca juga: Airlangga Hartarto Minta Kepala Daerah Kader Golkar Kerja Keras Tangani Covid-19
"Setiap hari adalah ladang kampanye kami, kami harus berbuat sesuatu baik melalui komentar atau bantuan rill masyarakat, baik itu menggunakan APBN maupun uang kami atau jaringan kami untuk bantu masyarakat dalam kondisi pandemi saat ini," sambungnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR ini melihat, semua partai dan semua politikus di negeri ini baik di eksekutif maupun di legislatif semua tingkatan melakukan semua ini tanpa kecuali, termasuk di era pandemi ini. Tapi, tentu saja bukan panggilan politik saja, tapi juga panggilan kemanusiaan.
"Bagi kami, bukan sekadar panggilan politik tapi panggilan kemanusiaan karena kami harus bekerja, harus lebih baik dibanding mereka yang membantu dari fasilitas pribadinya," ungkapnya.
Menurut Melki, dalam kondisi ini yang harus dilihat adalah, karena semua pejabat ini tengah mendapatkan mandat untuk bekerja, tentu bagi mereka yang di pemerintahan bebannya jauh lebih besar karena, mereka di eksekutif yang memang ditugaskan untuk menangani Covid secara langsung.
Termasuk dirinya yang duduk di Komisi IX DPR RI banyak berurusan dengan kementerian/lembaga (K/L) yang bertugas menangani pandemi seperti, Menteri Kesehatan (Menkes), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Menteri Keyenagakerjaan (Menaker), Kepala BP2MI, Kepala BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
"Jadi betul-betul urusannya bagaimana untuk bekerja. Bagi mereka yang duduk di jabatan tersebut dan sebagai kader partai otomatis akan kelihatan. Misalnya ibu Menaker ibu Ida Fauziyah kan dari partai PKB. Itu akan kelihatan sekali kinerjanya, pasti akan kelihatan karena orang partai. Kalau pak Budi Gunadi bukan orang partai ya," terang Melki.
"Kalau kita bicara Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua KPC PEN pasti akan kelihatan, Ibu Puan Maharani sebagai ketua DPR pasti akan kelihatan," tambahnya.
Baca juga: Legislator Golkar Sebut Pemerintah Bagian dari Korban Pandemi
Hal ini dikatakan Melki dalam Polemik Trijaya FM yang bertajuk "Pandemi dan Konstelasi Politik 2024" secara daring, Sabtu (14/8/2021).
"Pertama kalau bagi kami yang dipemerintahan, politisi yang dijabatan eksekutif dan legislatif, setiap hari kampanye, bukan calon yang besok maju di DPR dan pemerintah. Tapi Kami orang yang sementara ditugaskan dan dipilih kemarin, dan kami harus bekerja," kata Melki.
Baca juga: Airlangga Hartarto Minta Kepala Daerah Kader Golkar Kerja Keras Tangani Covid-19
"Setiap hari adalah ladang kampanye kami, kami harus berbuat sesuatu baik melalui komentar atau bantuan rill masyarakat, baik itu menggunakan APBN maupun uang kami atau jaringan kami untuk bantu masyarakat dalam kondisi pandemi saat ini," sambungnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR ini melihat, semua partai dan semua politikus di negeri ini baik di eksekutif maupun di legislatif semua tingkatan melakukan semua ini tanpa kecuali, termasuk di era pandemi ini. Tapi, tentu saja bukan panggilan politik saja, tapi juga panggilan kemanusiaan.
"Bagi kami, bukan sekadar panggilan politik tapi panggilan kemanusiaan karena kami harus bekerja, harus lebih baik dibanding mereka yang membantu dari fasilitas pribadinya," ungkapnya.
Menurut Melki, dalam kondisi ini yang harus dilihat adalah, karena semua pejabat ini tengah mendapatkan mandat untuk bekerja, tentu bagi mereka yang di pemerintahan bebannya jauh lebih besar karena, mereka di eksekutif yang memang ditugaskan untuk menangani Covid secara langsung.
Termasuk dirinya yang duduk di Komisi IX DPR RI banyak berurusan dengan kementerian/lembaga (K/L) yang bertugas menangani pandemi seperti, Menteri Kesehatan (Menkes), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Menteri Keyenagakerjaan (Menaker), Kepala BP2MI, Kepala BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
"Jadi betul-betul urusannya bagaimana untuk bekerja. Bagi mereka yang duduk di jabatan tersebut dan sebagai kader partai otomatis akan kelihatan. Misalnya ibu Menaker ibu Ida Fauziyah kan dari partai PKB. Itu akan kelihatan sekali kinerjanya, pasti akan kelihatan karena orang partai. Kalau pak Budi Gunadi bukan orang partai ya," terang Melki.
"Kalau kita bicara Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua KPC PEN pasti akan kelihatan, Ibu Puan Maharani sebagai ketua DPR pasti akan kelihatan," tambahnya.
(maf)
Lihat Juga :
